Berita

11 November 2018

PELARANGAN ANGKUTAN BATU BARA : Pengusaha Tambang Siapkan Jalan Khusus

PALEMBANG — Pengusaha tambang batu bara di Sumatra Selatan menyiapkan jalan khusus sepanjang 120 kilometer di Kabupaten Lahat untuk memudahkan pengangkutan komoditas itu dan memenuhi peraturan pemerintah daerah setempat yang melarang angkutan batu bara melintas di jalan umum. Ketua Asosasi Pertambangan Batu Bara Sumsel (APBS), Andi Asmara, mengatakan pihaknya menargetkan penyediaan jalan tersebut dapat segera […]


9 November 2018
Kategori
Sumatera Selatan

Punya Kekayaan Alam Melimpah, tetapi Angka Kemiskinan di Lahat Nomor 2 di Sumsel, Nomor 1 Muratara

LAHAT -Banyak orang hebat lahir di Kabupaten Lahat, Kabupaten ini juga memiliki banyak kekayaan alam mulai dari pertambangan sampai perkebunan. Lahat merupakan kabupaten tertua di Sumsel, diberi julukan Bumi Seganti Setungguan. Selain kaya alamnya, Lahat juga menjadi pusat peradaban masa lampau yang dibuktikan banyak temuan megalit. Tetapi semua itu tersebut belum berimbas pada kesejahteraan masyarakatnya. […]


8 November 2018

Soal Angkutan Batubara, Gubernur Herman Deru Tawarkan Win Win Solution

PALEMBANG – Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menerima Asosiasi Pertambangan Batubara Sumatera Selatan (APBS), dalam rangka silaturahmi dan memperkenalkan pengurus APBS di Ruang Tamu Gubernur Sumsel Rabu (07/11). Adapun rombongan APBS antara lain Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batubara Sumsel Andi Asmara, Anggota Dewan Pembina Asosiasi Pertambangan Batubara Sumsel Benny, Ketua Bidang Umum dan Organisasi APBS Mirson […]


7 November 2018

Angkutan Truk Batubara Dilarang Lewat Jalan Umum di Sumsel Mulai 8 November 2018

Palembang, Sekda Provinsi Sumsel, Nasrun Umar di Ruang Rapat Bina Praja, mengatakan, Pergub nomor 23 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengangkutan Batubara Melalui Jalan Umum dicabut. Keputusan itu diambil untuk menindaklanjuti banyaknya keluhan masyarakat atas penggunaan jalan umum oleh angkutan batubara. Sekda Provinsi Sumsel, Nasrun Umar di Ruang Rapat Bina Praja, mengatakan, Pergub nomor 23 […]


Perpres Reforma Agraria Tanpa Masyarakat Adat

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 86/2018 tentang Reforma Agraria pada 27 September 2018. Aturan ini diharapkan jadi tonggak penting mengatasi ketimpangan dan ketidakadilan agraria di Indonesia. Sebagai instrumen legal, Perpres Reforma Agraria memuat norma untuk menata ulang struktur agraria yang memastikan petani penggarap, nelayan, dan kelompok masyarakat pra-sejahtera dapat mengakses tanah negara, […]

Prev page1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Next page