- Perkuat Tata Kelola Lingkungan, PINUS dan Pemkab Bantaeng Sepakati Kerja Sama Skema Insentif Kinerja Berbasis Ekologis (IKE)Direktur PINUS Sulawesi Selatan, Syamsudin Awing, menandatangani dokumen MoU kerja sama Program Insentif Kinerja Berbasis Ekologis (IKE) yang disaksikan langsung oleh Bupati Bantaeng, M. Fathul Fauzy Nurdin, di Ruang Rapat Pimpinan Bupati Bantaeng. Bantaeng – Pilar Nusantara (PINUS) Sulawesi selatan resmi menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam rangka penyiapan pelaksanaan Program Insentif Kinerja…
- Mendorong Pendanaan Ekologis: PINUS Indonesia membawa Cerita Tukamasea & Wisata Dolli Curi Perhatian Media Asia Tenggara Berangkat dari rekam jejak transformasi lokal dan keberhasilan tata kelola berbasis ekologi, cerita sukses Desa Tukamasea kini menjadi sorotan di tingkat internasional. Model pariwisata berbasis masyarakat di Desa Tukamasea, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan yang dikenal dengan destinasi Wisata Dolli Bungaeja mendapat apresiasi luas dari berbagai media terkemuka di Asia Tenggara. Berdasarkan laporan liputan media (Coverage…
- KERTAS KEBIJAKAN DANA KARBON UNTUK DAERAH: TELAAH PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 6 TAHUN 2026Perdagangan karbon menjadi salah satu instrumen kunci dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca sekaligus membuka peluang pendanaan baru bagi daerah. Melalui Peraturan Menteri Kehutanan No. 6 Tahun 2026, pemerintah mulai mendorong pendekatan perdagangan karbon berbasis yurisdiksi yang melibatkan pemerintah provinsi sebagai aktor utama. Namun, sejauh mana kesiapan daerah dalam merespons peluang tersebut? Apakah kerangka…
- FORUM LIBATKAN (Lingkar Belajar Anggaran Berkelanjutan dan Berkeadilan)“Polemik APBN 2026: Sentralisasi Fiskal Dana Desa dan Implikasinya terhadap Ketahanan Ekologis Desa” Perubahan arah kebijakan Dana Desa dalam APBN 2026 membuat masyarakat bertanya-tanya mengenai masa depan desentralisasi fiskal di Indonesia. Pinus Indonesia bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Ekologis menyelenggarakan Forum Lingkar Belajar Anggaran Berkelanjutan dan Berkeadilan (LIBATKAN) pada Rabu, 25 Februari 2026 secara…
- CO₂lonialism: Menggugat Kolonialisme Karbon dan Marginalisasi Masyarakat AdatParadoks Diplomasi Iklim Global “Ahakoa he iti, he itipounamu — although small, it is precious.” Pepatah Māori yang dipakai oleh Linda Tuhiwai Smith dalam refleksinya tentang dekolonisasi pengetahuan menurut saya menggambarkan situasi masyarakat adat per hari ini. Bagi pengambil kebijakan, hutan mungkin terlihat kecil di dalam peta, tetapi bagi komunitas adat dan masyarakat sekitar hutan…
- Rapat Strategis KPHD: Kick Off Penyelamatan Lingkungan Jalur LegislatifJakarta (12/02/26)- Rapat Strategis Kaukus Parlemen Hijau Daerah (KPHD) yang diselenggarakan di Jakarta pada 12 Februari 2026 menandai langkah awal gerakan legislatif hijau dalam mengakselerasi agenda keadilan ekologis di tingkat daerah. Pertemuan strategis ini menjadi kick off perdana KPHD di tahun 2026 sekaligus ruang konsolidasi untuk memperkuat fondasi kelembagaan, memperluas jejaring politik, dan merumuskan strategi…
- Konsolidasi KMS-PE 2026: Menuju Koalisi yang Lebih TransformatifJakarta, (11/02/26) – Konsolidasi Awal Tahun Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Ekologis (KMS-PE) menjadi penanda penting bagi penguatan gerakan pendanaan hijau di Indonesia. Diselenggarakan pada 11 Februari 2026 di Swiss-Belresidences Kalibata, forum ini mempertemukan berbagai organisasi masyarakat sipil untuk menyelaraskan arah strategi, memperkuat kelembagaan, serta merespons dinamika kebijakan fiskal dan lingkungan yang semakin kompleks. Hadir…
- Direktur Pinus Indonesia Tekankan Urgensi EFT di Radio RRIJAKARTA – Dalam program Early Warning System (EWS) yang disiarkan oleh 88.80 FM, RRI.CO.ID, dan Jaringan Pro 3 di seluruh Indonesia pada Senin (19/1/2026), Akademisi sekaligus Direktur Pilar Nusantara (PINUS) Indonesia, Rabin Ibnu Zainal, Ph.D., memaparkan pentingnya skema transfer anggaran berbasis ekologi ini untuk menjawab ketidakadilan ekonomi yang selama ini memicu kerusakan lingkungan. Secara akademis, Rabin menjelaskan bahwa EFT…
- Banjir Mengepung, Urgensi EFT di Jawa TengahOleh: Zinedine Reza Banjir yang terjadi di Jawa Tengah dalam beberapa waktu terakhir tidak lagi dapat dipahami sebagai peristiwa insidental. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam laman resminya mencatat hingga Senin (19/1), total 71.479 jiwa terdampak dan 2.440 jiwa mengungsi. Lebih dari 1.300 hektare lahan pertanian dan ratusan hektare tambak terendam, serta kerusakan infrastruktur di…
- Women Forest Defenders: Menjaga Hutan Lewat RasaPada 5 sampai 10 Januari 2026 di Jakarta, Sekolah Seniman Pangan dengan dukungan The Asia Foundation menyelenggarakan Pelatihan Idea to Market Pengembangan Produk dan Pop Up Gastronomi. Kegiatan ini dirancang sebagai upaya peningkatan kapasitas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang dipimpin oleh perempuan agar mampu mengolah dan memasarkan produk berbasis Hasil Hutan Bukan Kayu ke pasar…