Kolaborasi untuk Perubahan: Pilar Nusantara dan Pj Bupati Jeneponto Bahas Perbup ADD Berkelanjutan

JENEPONTO – Dalam suasana penuh semangat dan harapan, Pj Bupati Jeneponto, Dr. Reza Faisal Saleh memimpin rapat koordinasi yang bertujuan mempercepat penanganan berbagai masalah sosial di Kabupaten Jeneponto.

Rapat yang diadakan untuk perhitungan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2025 ini menjadi momentum penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi yang lebih baik, Kamis (23/1/2024).

Dalam arahannya Pj Bupati menyoroti tantangan yang dihadapi daerah, seperti anak tidak sekolah, stunting, kemiskinan ekstrem, dan pengelolaan potensi desa yang belum optimal.

Ia mengajak semua pihak untuk berkomitmen dalam mempercepat penanganan masalah-masalah ini. “Kita harus memastikan bahwa alokasi dana desa dimaksimalkan untuk menyelesaikan isu-isu krusial ini, kolaborasi antar perangkat daerah sangat diperlukan untuk menciptakan program yang efektif dan berdampak nyata,” tegas Bupati.

Rapat ini dihadiri oleh Asisten I, Kadis Kominfo, Sekretaris dan Kabid PMD, serta perwakilan dari berbagai dinas, termasuk Dinas Lingkungan Hidup, Sekretaris PPKAD, Direktur Pilar Nusantara, TA P3MD, Konsultan TAF, dan tim Pattiro Jeka.

Kehadiran beragam pemangku kepentingan ini menciptakan suasana diskusi yang konstruktif, dengan banyak saran dan masukan terkait penggunaan anggaran desa.

Salah satu fokus utama dalam diskusi adalah pentingnya memaksimalkan penggunaan alokasi dana desa untuk mencapai kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan desa.

Para peserta sepakat bahwa pengelolaan anggaran yang baik tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa.

Hal lain yang menjadi sorotan adalah pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana desa, agar masyarakat dapat mengawasi dan berpartisipasi dalam setiap program yang dilaksanakan.

Hal ini sejalan dengan arahan Bupati untuk melakukan kontrol dan fokus dalam setiap langkah yang diambil.

Dengan semangat kolaborasi dan komitmen yang tinggi, rapat koordinasi ini diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju perubahan positif di Kabupaten Jeneponto. Bupati Reza menutup rapat dengan harapan bahwa kerjasama yang terjalin akan membawa solusi nyata bagi masyarakat dan menjadikan Jeneponto sebagai contoh keberhasilan dalam pengelolaan dana desa yang berbasis lingkungan berkelanjutan. (Oji Pajeka).

Sumber

TERBITNYA PERATURAN BUPATI ALOKASI DANA DESA (ADD) TRANSFER ANGGARAN KABUPATEN BERBASIS EKOLOGI (TAKE) KABUPATEN BULUKUMBA SULAWESI SELATAN

Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan baru saja menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2025. Melalui Perbup ADD TA 2025 ini, Pemkab Bulukumba mulai mengadopsi kebijakan Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologis (TAKE). Kebijakan TAKE sendiri sudah mulai banyak diadopsi daerah dan selaras dengan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Dalam proses penyusunan kebijakan ini, Pemkab Bulukumba didampingi oleh Perkumpulan Pilar Nusantara Indonesia (PINUS) yang didukung oleh Ford Fondation.

Urgensi penerapan Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) dalam proses pengimplementasiannya adalah belum semua desa memasukkan isu lingkungan pada dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan di desa, meskipun terdapat regulasi baik di tingkat nasional dan daerah yang mengatur tentang pentingnya memprioritaskan pengelolaan lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan. Di sisi lain, pada tingkat kabupaten untuk menstimulus desa dalam melakukan inovasi program dan kegiatan pengelolaan lingkungan perlu adanya landasan kebijakan regulasi daerah sebagai payung hukum. Dasar pelaksanaan TAKE ditetapkan melalui Peraturan Bupati dengan melakukan reformulasi dalam pendistribusian Alokasi Dana Desa (ADD). Penerapan mekanisme skema TAKE melalui Alokasi Dana Desa (ADD) diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dalam pengembangan praktik kebijakan anggaran di daerah yang berorientasi pada keberlanjutan dan perlindungan lingkungan hidup serta desa didorong untuk berkompetisi dalam melakukan inovasi-inovasi terkait ekologis.

Pengadopsian kebijakan TAKE ini mengakomodir pengalokasian anggaran kinerja perlindungan lingkungan hidup sebesar 3% dari anggaran keseluruhan ADD setelah dikurangi alokasi dasar dan ditambahkan 0,5% yang diambil dari disinsentif desa, untuk itu keseluruhan alokasi kinerja mencapai 3,5% atau sebesar Rp 1.616.447.622 dari pagu ADD Kabupaten Bulukumba sebesar Rp 85.365.776.800. Alokasi Dana Desa Kinerja (ADDK) sebesar 3,5% tersebut dibagikan kepada 15 desa berdasarkan Indeks Kinerja Desa (IKD) tahun sebelumnya dari peringkat 1 sampai dengan peringkat 15, dalam hal terdapat desa yang memiliki peringkat yang sama, maka untuk menetapkan desa terpilih berdasarkan kinerja terbaik pada kriteria tata kelola keuangan desa. Indeks Kinerja Desa ini digunakan sebagai alat ukur untuk menilai serta memantau kinerja suatu desa dalam berbagai aspek, baik dari aspek ekonomi, sosial, dan infrastruktur.    

Penilaian kriteria kinerja desa tersebut berkaitan dengan tata kelola keuangan desa dan kategori kinerja pelestarian serta lingkungan hidup desa termasuk indikator kebijakan desa tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, proporsi anggaran desa untuk kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, capaian indeks kualitas lingkungan desa, dan bank sampah aktif.  Dalam pengimplementasian Perbup ADD Tahun Anggaran 2025, terdapat 15 desa yang mendapatkan alokasi kinerja, yaitu sebagai berikut:

NoKecamatanDesaBesaran Anggaran Alokasi Kinerja Yg Diperoleh TA 2025 (Rupiah)
1.KindangMattirowalie112.670.945
2.Ujung LoeSeppang111.426.149
3.Ujung LoeMannyampa111.426.149
4.KindangSipaenre110.145.895
5.Ujung LoeLonrong109.015.709
6.GantarangBontonyeleng108.783.490
7.Bonto TiroBatang107.807.669
8.KindangSomba Palioli107.277.977
9.Bonto TiroTamalanre107.005.109
10.GantarangPadang106.694.254
11.KajangMalleleng106.662.152
12.Ujung LoePaccarammengang106.518.201
13.GantarangTaccorong106.438.926
14.GantarangBarombong105.877.556
15.KindangKahayya104.773.788

Dengan terbitnya Perbup ADD 2025 yang di dalamnya mengatur tentang kebijakan TAKE ini memasukkan Kabupaten Bulukumba menjadi kabupaten/kota ke-4 yang mengadopsi Ecological Fiscal Transfer (EFT) di Provinsi Sulawesi Selatan setelah Kota Parepare, Kabupaten Maros dan Kabupaten Sinjai. Perbup ini juga menjadi bukti tingginya komitmen Pemerintah Kabupaten Bulukumba terhadap perlindungan ekologis.

× Hubungi Kami Untuk Pemesanan