Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologis di Kabupaten Empat Lawang

Kabupaten Empat Lawang yang terletak diujung Provinsi Sumatera Selatan, merupakan kabupaten baru hasil pemekaran dari kabupaten Lahat dan saat ini membutuhkan inovasi-inovasi agar tata kelola pemerintahannya lebih baik dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan publik.

Untuk itulah, PINUS Sumsel menggagas workshop Transfer Anggaran berbasis ekologis di Kabupaten Empat Lawang sebagai salah satu inovasi yang mungkin dapat diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.

Workshop sendiri dihadiri oleh narasumber bapak Ahmad Taufik, serta pejabat-pejabat terkait seperti kepala sekaligus staff khusus Bupati bidang Pemberdayaan dan Pembangunan, Staff khusus Bupati bidang Ekonomi dan Keuangan, Kepala Bappeda, Kepala Bagian Hukum, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, KPH dan Koordinator tim penyuluh Desa.  Selain itu, dari unsur LSM dihadiri oleh HaKi dan tokoh pemuda di Empat Lawang.

Workshop diawali dengan gagasan TAKE untuk empat Lawang yang disimulasikan oleh bapak Ahmad Taufik.  Berdasarkan studi yang dilakukan terhadap ADD kabupaten Empat Lawang, ADD akan meningkat dari Rp 62,1 Miliar di tahun 2019, menjadi Rp 63,5 Miliar di 2020.  Namun, berdasarkan simulasi mengikuti Perbup ADD tahun 2019, akan terdapat ketidak adilan bagi desa-desa yang berkinerja baik.  Dengan pembagian berdasarkan ADD merata sebesar 60% dan ADD proporsional sebesar 40%, maka ada desa-desa yang secara kinerja capaian Indeks Desa Membangunnya turun, justru mendapat dana ADD besar.

Untuk itu, PINUS mengemukakan gagasan untuk memasukkan ADD Kinerja sebesar 2,5% atau sebesar Rp 1,5 Miliar, yang didistribusikan berdasarkan capaian desa mencapai IDM dan indikator tambahan lainnya sesuai visi dan misi bupati.

Selain itu, workshop juga mendiskusikan peluang untuk pengusulan wilayah Perhutanan Sosial.  Hingga 2020, kabupaten empat lawang belum memiliki wilayah PS, padahal memiliki potensi sebesar 3.279,96 Ha berdasarkan PIAPS.  Bahkan analisis HaKi, terdapat potensi sebesar 48.415,84 Ha yang dapat diusulkan untuk merevisi PIAPS.  Kendala belum adanya usulan karena kurangnya sosialisasi, dan alokasi anggaran untuk pengusulan di PS.  Sehingga ADD yang ada disarankan untuk dialokasikan juga untuk pengusulan PS, terutama bagi desa-desa yang terletak di Kawasan hutan.

Berdasarkan paparan tersebut, kepala Bappeda menanggapi bahwa memang saat ini efektivitas penyaluran ADD belum nampak. Skema TAKE dan penggunaan ADD untuk PS dapat diusulkan dalam perbup ditahun 2020.  Kepala Dinas Lingkungan Hidup dilain pihak juga melihat minimnya partisipasi desa untuk menjaga lingkungan.  Sebagai contoh, banyaknya sampah dipedesaan bukti bahwa desa tidak perduli dengan isu lingkungan.  Skema ini dapat menjawab hal tersebut. Staf khusus bidang ekonomi dan pembangunan juga menambahkan, bahwa bapak Bupati membutuhkan terobosan-terobosan seperti ini, agar visi dan misi bupati dapat tercapai melalui desa.

Dilain pihak, kepala Dinas PMD menyebutkan bahwa pemberlakukan PP No 11 tahun 2019, membuat ADD terbebani.  Memang jika hanya mengacu kepada kewajiban Siltap, ADD masih terdapat ruang untuk dimasukka ADD proporsional dan kinerja.  Namun, bupati sejak 2019 mengeluarkan kebijakan pemberian tunjangan kepada aparatur desa, BPD hingga karang taruna.  Jika ini dihapuskan, justru insentif yang diterima oleh aparatur desa semakin menurun.

Dari diskusi, didapat kesamaan pandangan bahwa insentif penting bagi desa.  Salah satu peluang mungkin adalah mengatur tunjangan aparatur desa berbasiskan kinerja.  Selain itu, bantuan keuangan untuk desa berprestasi juga dimungkinkan untuk dianggarkan diluar ADD, namun tentunya menyesuaikan kemampuan fiskal dari pemerintah kabupaten Empat Lawang.

Inisiatif Tranfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologis (TAKE) di Banyuasin

Gerakan inisiatif Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologis (TAKE) diperkenalkan kepada pemerintah Kabupaten Banyuasin melalui workshop yang diselenggarakan oleh Pilar Nusantara (PINUS) Sumsel di Hotel Wyndham Banyuasin pada tanggal 5 Desember 2019.  Workshop dihadiri oleh pejabat terkait di Pemerintah Kabupaten Banyuasin, yakni Kepala Bappedalitbang, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan jajaran aparat Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

PINUS mengundang pihak akademisi dari Fakultas Ekonomi Unsri dan Universitas Bina Darma, untuk sama-sama melakukan kajian terhadap inisiatif TAKE ini.  Pertemuan juga dihadiri oleh aktivis CSO di Sumsel, yakni Walhi, HaKi, Fitra, LBH Palembang dan Solidaritas Perempuan.

Berdasarkan simulasi perhitungan yang dilakukan oleh tim PINUS dengan dibantu oleh narasumber bapak Ahmad Taufik, mencatat bahwa pada 2019, total ADD yang dialokasikan sebesar Rp 95,8 Miliar dibagi berdasarkan alokasi dasar merata (85%) dan alokasi proporsional (15%).  Disamping juga pemkab Banyuasin mengalokasikan Rp 500 Juta untuk satu desa yang dipilih tanpa kriteria yang jelas.

Ini membuat ADD tidak adil dalam distribusinya, karena tidak mengacu kepada capaian kinerja yang dihasilkan oleh desa-desa tersebut.  Sehingga gagasan untuk memasukkan indikator kinerja dianggap urgen.

Untuk itu, terhadap ADD 2020 sejumlah Rp 117,9 MIliar, PINUS menawarkan konsep raport desa dengan berbasiskan kepada data capaian Indeks Desa Membangun dan dapat ditambah dengan indikator visi misi bupati lainnya.  Ada dua skema yang ditawarkan oleh PINUS, yakni mengalokasikan indikator kinerja sebesar 3% atau Rp 944,2 Juta atau mengalokasikan bantuan keuangan khusus kinerja Rp 500 Juta yang juga sudah ditetapkan sebelumnya.

Terhadap usulan ini, Kepala Bappedalitbang menyambut baik usulan ini untuk segera diimplementasikan bukan hanya dalam ADD, namun juga untuk penetapan pagu bagi Kecamatan dan UPTD, agar seluruh elemen pemerintah berpikir untuk menghasilkan kinerja.  Selain itu, kepala Dinas Lingkungan hidup menyarankan agar dalam penetapan indikator kinerja, juga memasukkan Karhutlah, Sanitasi dan Pengelolaan Sampah.  Karena ini 3 isu penting terkait lingkungan hidup di Banyuasin.

Kepala DPMD menjelaskan bahwa gagasan ini baik, namun perlu juga dipertimbangkan pemberlakukan PP No. 11/2019 terkait dengan kenaikan penghasilan tetap dari aparatur Desa.  Ini membuat ADD habis hanya untuk Siltap.  Namun ide untuk membuat raport desa sangat baik sekali untuk mengukur kinerja desa.

Pemprov Sumsel Surati KSOP Panjang soal Pengawasan Batubara

Radarlampung.co.id – Pemprov Sumatera Selatan (Sumsel) melalui Gubernurnya mengeluarkan surat penanggulangan permasalahan Penambangan Tanpa Izin (PETI) dan pengawasan atas kebocoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) disektor Batubara. Ini terkait mulusnya Batubara ilegal yang diangkut menggunakan kendaraan truk melintasi jalan Lampung.

Kepala Satgas III Unit Koordinasi dan Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK Dian Patria mengatakan, surat tersebut datang bersamaan dengan Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) Tahun 2019 di Lampung.

Surat ini bernomor 540/1890/DESDM/IV-2/2019 untuk kepala Kantor Ke Syahbandaran dan otoritas pelabuhan kelas I Panjang, dan Kepala ASDP Fery Bakauheni pada 7 Agustus dengan perihal pemberantasan PETI dan kebocoran PNBP Batubara.

Berdasarkan hal ini, Pemprov Sumsel  telah merekomendasikan tempat penjualan Batubara di Provinsi Lampung yang diangkut dengan Kereta Api, sehingga apabila Batubara yang keluar dari wilayah Provinsi Lampung bukan berasal dari tempat penjualan yang telah ditentukan maka Batubara tersebut berasal dari PETI atau dari tambang-tambang yang tidak membayar PNBP.

Berkenaan dengan hal ini juga disampaikan pertama untuk Mohon Kepala KSOP Kelas 1 Bandarlampung untuk tidak memberikan in berlayar kepada Kapal Tongkang pengangkut Batubara di luar lokasi Pelabuhan yang asal Batubaranya tidak diangkut dengan menggunakan Kereta Api. Kedua, pihaknya memohon Kepala ASDP Indonesia Ferry Bakauheni agar tidak mengangkut Truk angkutan Batubara menuju Pelabuhan Merak yang tidak memiliki dokumen penjualan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Hal ini terbilang menjadi kabar baik, sebab Lampung menjadi akses pengangkutan batu bara yang kendaraan pengangkutnya menggunakan truk Bertonase besar.

Menanggapi hal ini, Dian Patria mengaku telah mendapatkan informasi. Dalam supervisinya, Dian mengatakan hal ini juga masuk dalam supervisinya untuk mencegah kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) Pemprov Sumatera Selatan.

Apalagi, polemik truk batubara bertonase besar yang melintas di Provinsi Lampung menggunakan lajur umum memang hal yang telah terjadi selama bertahun-tahun. Akibatnya merusak jalan.

”Iya kami juga baru dapat informasi soal pengangkutan batubara ini. Jadi kan memang kalau yang pake truk, itu bisa saja perseorangan dan ilegal (tambang batubara). MAka kami sudah berkoordinasi dengan KSOP, unttuk jangan kasih lewat kalau nggak ada dokumen lengkap. Semua yang distribusian batubara harus lewat jalur kereta,” beber Dian.

Atas hal ini juga, Dian mengaku akan segera berkoordinasi dengan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi. Apalagi saat ini sedang digodok aturan terkait batasan tonase kendaraan pengangkut, dan jalur untuk angkut batubara

”Yak an sedang di bahas Pergubnya, saya kemarin sudah Koordinasi dengan Gubernur lampung. Karena kalau di Palembang, Sumsel sudah jelas batubara harus lewat jalur khusus,” tandasnya. (rma/kyd).

 

sumber: radarlampung.co

KPK Beri Peringatan Pemda Lampung dan Sumsel soal Batu Bara Ilegal

KPK telah menduga adanya batu bara ilegal yang ditampung di wilayah Lampung. Dugaan itu setelah KPK mendalami adanya penambangan batu bara tanpa izin di Sumatera Selatan, lalu batu bara itu disuplai ke berbagai daerah di Lampung.

Menurut Kasatgas Koordinasi Supervisi Pencegahan Korwil III KPK, Dian Patria, adanya penambangan ilegal itu telah disampaikan kepada Pemda Sumatera Selatan dan Pemda Lampung. Ia menyebutkan penampungan batu bara ilegal itu berpotensi merugikan penerimaan keuangan negara.

Hal itu disampaikan Dian dalam rangkaian kegiatan korsupgah di Provinsi Lampung yang digelar pada tanggal 27-30 Agustus.“Dari koordinasi tersebut KPK meminta Terminal Khusus (Tersus) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Batu Bara di Wilayah Lampung tidak menampung batu bara ilegal,” kata Dian dalam keterangannya, Kamis (29/8). Dian juga meminta Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Panjang, Bandar Lampung, tidak mengeluarkan Surat Perintah Berlayar (SPB) untuk pengangkutan batu bara ilegal.
Meminta penyedia layanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan (ASDP) Bakauheni tidak mengizinkan truk pengangkut batu bara ilegal dinaikkan ke feri menuju Merak, serta meminta agar pabrik-pabrik di Lampung tidak menampung batu bara ilegal tersebut.
“Koordinasi juga dilakukan untuk memperkuat pengawasan dan pemberian sanksi atas pelanggaran angkutan, baik yang merupakan kewenangan pemda di Sumsel maupun di Lampung,” ujar Dian.
Menurut Dian, dugaan penambangan ilegal itu berdasarkan pendalaman KPK terhadap laporan dugaan adanya penambangan batu bara tanpa izin di Sumsel. Menurutnya, batu bara itu diangkut lewat jalur darat menuju ke Lampung dengan tujuan ke pabrik-pabrik di Lampung Utara, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Selatan, dan Kota Bandar Lampung.
Lalu, menuju Pelabuhan Tersus/TUKS batu bara di Kota Bandar Lampung, untuk kemudian dinaikkan ke Merak atau ke wilayah Pulau Jawa melalui kapal feri dari Bakauheni-Merak. Dian menduga kejadian ini telah berlangsung setiap hari selama bertahun-tahun.
sumber: kumparan

Tujuh Truk Batu Bara Ilegal Ditangkap di Bakauheni

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co): Kasubdit Gakkum Ditpolairud Polda Lampung, AKBP Doddy Perdinand Sanjaya saat dikonfirmasi membenarkan terkait penangkapan truk bermuatan batu bara yang diduga illegal oleh petugasnya di Pelabuhan Bakauheni,  Lampung Selatan.

“Iya benar, pengkapan tujuah unit truk bermuatan batu bara yang diduga illegal, berdasarkan atensi dari pimpinan (Dirpolairud-Red),”kata Doddy Ferdinand Sanjaya, Selasa, 3 September 2019.

Dia menjelaskan, terhadap tujuh sopir dan truk bermuatan batu bara yang diduga illegal tersebut telah diamankan petugas dan dibawa ke Makopol Airud Polda Lampung untuk penyelidikan dan pengembangan lebih lanjut, terkait izin angkutan dan lain sebagainya.

“Satu unit truk masih di wilayah Lampung Selatan. Enam unit truk telah diamankan di pantai Puri Gading. Jadi jumlah yang diamankan ada tujuh unit truk. Kasusnya sedang dilakukan pemeriksaan, penyedilikan dan pengembangan lebih lanjut oleh petugas di lapangan,” ujarnya.

 

Sumber: Lampungpost.co

× Hubungi Kami Untuk Pemesanan