Rapat Koordinasi Perhutanan Sosial Regional Sulawesi dan Tindak Lanjut Hasil Coaching Clinic

17 August 2018

Makassar –  Tujuh Provinsi Region Sulawesi mendukung upaya percepatan akses legal Perhutanan Sosial yang merupakan program prioritas nasional. Hal itu diutarakan Oleh Yulinda Rudjito selaku Pimpinan pada Rapat Koordinasi Perhutanan Sosial Region Sulawesi di Swissbell Hotel Makassar.

Rapat koordinasi Perhutanan Sosial ini adalah tindak lanjut dari hasil coaching clinic yang dilaksanakan sebelumnya, ini adalah program prioritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dengan diadakannya rakor ini yaitu untuk mensinergikan rencana kerjasama jemput bola perhutanan sosial se-Sulawesi, sosialisasi dan menemukan kesepemahaman tentang kemitraan konservasi dalam Perhutanan Sosial, serta mendetailkan kerja bersama jemput bola tiap provinsi di Sulawesi pada bulan Agustus dan September 2018.

Pada kesempatan tersebut diikuti oleh Direktorat PKPS, Direktorat PKTHA, Balai PSKL Sulawesi, UPT KSDAE Sulwesi, Balai Litbang Kehutanan se-Sulawesi, Pokja PPS Sulawesi Barat, Pokja PPS Sulawesi Tengah, Pokja PPS Gorontalo,  Pokja PPS Sulawesi Utara, Pokja PPS Sulawesi Tenggara, dan TP2PS ( Tim Penggerak Percepatan Perhutanan Sosial).

Coaching clinic merupakan bentuk pembelajaran bagi daerah dalam proses pengusulan sehingga usulan lengkap dan benar. Selanjutnya, dilakukan verifikasi teknis (vertek) sebagai dasar pemberian akses legal Perhutanan Sosial.

Provinsi Sulawesi  salah satu provinsi yang aktif mendorong proses perhutanan sosial, dalam rapat koordiasi tersebut masing-masing provinsi merumuskan target fasilitas usulan dalam  tiga skema yaitu Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa dan Hutan  Kemitraan. Wilayah-wilayah tersebut diantaranya  Provinsi Sulawesi Barat dengan  Target Fasilitasi Usulan seluas  1.250  Ha dan Target Verifikasi Teknis 5.465 Ha, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Target Fasilitasi Usulan 6.500 Ha dan Target Verifikasi Teknnis seluas 8.249 Ha, Provinsi Gorontalo dengan Target Fasilitasi Usulan seluas 3.844 Ha, Provinsi Sulawesi Utara dengan Target Fasilitasi Usulan Seluas 6.401,5 Ha, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Target Fasilitasi Usulan Seluas  6.802 Ha, Target Verifikasi Teknis dan evaluasi PAK seluas 4.092 Ha, Provinsi Sulawesi Tengah dengan Target Fasilitasi Usulan Seluas 515 Ha dan Target Verifikasi Teknis Seluas 3.340 Ha. Target tersebut direncanakan akan dilakukan pada bulan Agustus-September mendatang.

Dalam pelaksanaannya, ada 2 desa diwilayah provinsi Sulawesi Selatan yang di dampingi oleh Pinus Sulsel  dengan skema Hutan Desa, diaharapkan program percepatan perhutanan sosial ini Pinus dapat mengakselerasi capaian perhutanan sosial dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumber daya hutan khususnya di sulawesi selatan.