Organisasi Lingkungan Desak Jepang Setop Biayai Energi Batubara

  • Kalangan organisasi masyarakat sipil aksi bersamaan di beberapa negara, termasuk Indonesia, mendesak Jepang mengakhiri pendanaan energi kotor baik ke tambang maupun PLTU batubara. Aksi ini menjelang pertemuan puncak G20 di Jepang pada 28-29 Juni 2019.
  • Hajatan negara-negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi terbesar di dunia yang tergabung dalam G20 itu dianggap selalu ditunggangi korporasi yang mengeruk untung dari pertumbuhan ekonomi yang menghancurkan ruang hidup, merusak daya dukung lingkungan, melahirkan ketimpangan dan membiarkan pelanggaran hak asasi manusia.
  • Industri batubara, memperparah perubahan iklim, berkontribusi banyak kepada praktik-praktik perampasan tanah, pencemaran air, kerusakan hutan, kriminalisasi, pelanggaran HAM dan lain-lain.
  • Pemerintah dan perusahaan Jepang kalau mau berinvestasi di Indonesia, seharusnya menyasar pengembangan energi terbarukan.

 

 

Puluhan orang berkumpul di depan Gedung Sinarmas Plaza di Kawasan Thamrin Jakarta, Jumat (21/6/19). Mereka membentangkan berbagai spanduk bertulisan penolakan terhadap investor Jepang mendanai berbagai proyek batubara di Indonesia.

Gedung tempat mereka aksi itu kantor perusahaan asal Jepang, Marubeni. Perusahaan ini dinilai banyak memberikan pendanaan proyek energi berbasis batubara. Selain Marubeni, sasaran aksi juga Sumitomo dan Mizuho Bank.

Aksi organisasi lingkungan ini tak hanya di Jakarta, Indonesia, juga di Philipina dan Jepang, dalam waktu bersamaan. Mereka gelar aksi menjelang pertemuan G20 pada 28-29 Juni di Jepang. Hajatan negara-negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi terbesar di dunia itu dianggap selalu ditunggangi korporasi yang mengeruk untung dari pertumbuhan ekonomi yang menghancurkan ruang hidup, merusak daya dukung lingkungan, melahirkan ketimpangan dan membiarkan pelanggaran hak asasi manusia.

Melky Nahar, dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mengatakan, masyarakat sipil resah melihat sikap Pemerintah Indonesia yang memenuhi kebutuhan energi, masih bergantung batubara.

Selain itu, katanya, negara-negara maju seperti Jepang, begitu banyak memberikan duit ke Indonesia buat kepentingan tambang batubara maupun pembangkitnya. “Investasi-investasi seperti ini sebetulnya kita tolak. Indonesia memiliki energi lain, lebih ramah lingkungan daripada ketergantungan terhadap batubara,” katanya.

Aksi organisasi lingkungan di Jakarta, mendesak Jepang, setop investasi energi batubara di Indonesia. Foto: Indra Nugraha/ Mongabay Indonesia

Industri batubara, katanya, memperparah perubahan iklim, berkontribusi banyak kepada praktik-praktik perampasan tanah, pencemaran air, kerusakan hutan, kriminalisasi, pelanggaran HAM dan lain-lain.

Melky tak menampik, pendanaan investasi Jepang untuk energi terbarukan ada, tetapi masih dominan sektor batubara. Kalau pemerintah dan perusahaan Jepang mau berinvestasi di Indonesia, kata Melky, seharusnya menyasar pengembangan energi terbarukan.

“Sudah ada kesepakatan Internasional bahwa ada perubahan iklim, sepakat mengurangi investasi batubara dan PLTU. Faktanya, enggak, justru banyak berinvestasi batubara di Indonesia.”

Pada September 2018, Marubeni sebenarnya sudah mengumumkan kepada publik tak lagi memulai proyek-proyek pembangkit listrik tenaga barubara baru.

Toni Irfan Herlambang, Aktivis 350.org Indonesia juga mendesak perusahaan-perusahaan Jepang benar-benar bertanggungjawab dengan tak lagi investasi energi kotor di Indonesia.

“Kami menuntut mereka menarik semua pendanaan dari proyek kotor di Indonesia. Pertemuan G20 ini momentum penting bagi Jepang menunjukkan komitmen mereka serius mendorong pengembangan energi terbarukan.”

Indonesia, katanya, salah satu negara yang merasakan dampak perubahan iklim parah. Kalau tetap menerima pendanaan industri berbasis batubara dari Jepang, katanya, akan mendorong krisis iklim.

“Banyak sekali bencana alam, suhu ekstrim, dan bencana-bencana lain di Indonesia. Dengan proyek energi kotor, akan makin menambah banyak lagi bencana.”

Batubara dalam negeri terserap, salah satu sebagai sumber energi buat PLTU. Dalam gambar ini tampak anak-anak kecil bermain di Pantai Menganti, yang hanya berjarak tak sampai satu kilometer dari PLTU barubara. Foto: Tommy Apriando/ Mongabay Indonesia

Muhammad Reza, dari KRuHA mengatakan, dalam konteks pertemuan G20, mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi proses bertukar dengan ekonomi kotor seperti batubara. Hal ini, katanya, akan melahirkan ketimpangan, mengusir banyak orang dari ruang hidup, meracuni air dan mengancam kehidupan warga.

Dwi Sawung, Manajer Kampanye Energi dan Perkotaan Walhi Eksekutif Nasional juga bicara. Dia bilang, Marubeni merupakan perusahaan yang banyak membangun energi kotor di Indonesia, antara lain PLTU Cirebon dan Tarahan.

“Di Cirebon itu ada kasus korupsi saat KPK penangkapan Bupati Sunjaya Purwadi Sastra. Awalnya, kasus suap jabatan. Ketika penggeledahan, ternyata ditemukan uang jauh lebih besar dibandingkan suap jabatan dari PLTU Cirebon.”

Kondisi ini, menunjukkan proyek PLTU ini tak hanya kotor, tetapi lekat dengan korupsi. Saat ini, Sanjaya sudah dihukum untuk kasus suap jabatan, persoalan suap dari PLTU belum lanjut.

Dia juga sebutkan, korupsi pembangunan PLTU Riau yang menjerat mantan anggota dewan Eni Maulani Saragih, mantan Menteri Sosial Idrus Marham dan Direktur Utama PLN Sofyan Basir.

“Mereka harusnya tahu juga dana mereka lari untuk kasus suap.”

Keterangan foto utama: Aksi organisasi lingkungan di Jakarta di depan kantor perusahaan Jepang, Marubeni. Mereka desak, perusahaan setop pendanaan buat batubara. Perusahaan ini mendanai beberapa proyek PLTU batubara. Foto: Indra Nugraga/ Mongabay Indonesia

Aksi protes organisasi masyarakat sipil di Jakarta, terhadap perusahaan-perusahaan pendana energi batubara. Foto: Indra Nugraha/ Mongabay Indonesia

 

Indonesia Harus Belajar Riset untuk Adaptasi Perubahan Iklim

  • Perubahan iklim menjadi isu yang semakin hangat dibicarakan antar negara di seluruh dunia. Indonesia sebagai negara pulau dan kepulauan, berkepentingan untuk bisa melaksanakan mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim
  • Indonesia mengajukan diri sebagai negara tetap Dewan Arktik, agar berkesempatan ikut melakukan  riset dampak perubahan iklim secara lebih baik dan cepat mendapatkan datanya
  • Peran riset juga akan bermanfaat untuk melaksanakan adaptasi dampak perubahan iklim, terutama bagi masyarakat umum yang tidak semuanya memiliki kemampuan intelegensia yang baik. Selain itu, yang paling besar, riset bersama juga akan menyelamatkan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang sudah terdampak perubahan iklim
  • BAPPENAS memprediksi, dampak perubahan iklim akan terasa kuat di kawasan timur Indonesia dengan dampak seperti kenaikan permukaan air laut sampai kenaikan gelombang pasang. Khusus di pulau Lombok, NTB, dan kawasan Selatan Maluku, gelombang air laut diprediksi akan mengalami kenaikan hingga mencapai empat meter

 

Indonesia menjadi negara pulau dan kepulauan yang terdampak langsung perubahan iklim. Fenomena alam yang sulit dihindari itu, dampaknya sudah muncul di berbagai pulau yang ada di Nusantara. Salah satunya, ada di pulau Jawa, pulau besar yang padat dengan penduduk.

Deputi Navigasi dan Keselamatan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Odo Manuhutu mengatakan, diantara dampak yang sudah terasa adalah naiknya permukaan air laut dan di saat yang sama justru terjadi penurunan muka tanah. Fenomena seperti itu, tidak hanya terjadi di satu tempat saja, tapi juga di banyak tempat.

“Garis pantai di wilayah perbatasan Semarang-Demak di Jawa Tengah saja, sudah mundur ke arah daratan sepanjang 2,6 kilometer dan itu sudah berlangsung sejak 1991 lalu,” ujarnya di Jakarta, dua pekan lalu.

Odo memaparkan, dari data yang dirilis Pusat Kajian Rehabilitasi Pesisir dan Mitigasi Bencana Universitas Diponegoro, Semarang pada 2014, didapat fakta bahwa seluas 2.075,65 hektare wilayah pesisir di Kecamatan Bedono, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, kondisinya sudah terendam air laut. Padahal, sebelumnya kawasan tersebut dalah wilayah pesisir yang berada di bibir pantai.

Dampak banjir rob di Desa-Timbul-Seloko, Demak, Jateng karena kerusakan pesisir pantai utara Jawa. Foto : Wetlands International/Nanang Sujana

Menurut Odo, munculnya sejumlah bencana yang berkaitan dengan dampak perubahan iklim, memberi alasan kuat bagi Pemerintah Indonesia untuk melibatkan Indonesia lebih jauh pada Dewan Arktik, yaitu organisasi tinggi antar pemerintah yang mempromosikan kerja sama, koordinasi, dan interaksi antar negara Arktik.

“Kita tengah menginisiasi usulan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara pengamat tetap dalam Dewan Arktik. Upaya ini sudah dimulai sejak 2017 lalu,” ungkapnya.

Agar inisiasi bisa berhasil, Odo menyebut kalau Pemerintah Indonesia kemudian membuat naskah urgensi sebagai syarat pengajuan menjadi pengamat tetap Dewan Arktik. Naskah tersebut melibatkan banyak elemen terkait seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Kelautan dan Perikanan, akademisi dari bidang hukum, kelautan, dan politik, serta organisasi non Peemrintah bidang kemaritiman.

 

Negara Riset

Menurut Odo, salah satu kegiatan Dewan Arktik yang menjadi perhatian Pemerintah Indonesia, adalah melaksanakan riset bersama tentang perubahan iklim dan dampaknya. Kegiatan tersebut, dinilai akan bisa memberi keuntungan bagi Indonesia, negara pulau dan kepulauan yang sudah merasakan dampak perubahan iklim.

“Dengan menjadi permanent observer, kita bisa belajar tentang mitigasi perubahan dan mendapatkan data dari tangan pertama,” tuturnya.

Odo menambahkan, jika Indonesia bisa diterima menjadi negara tetap Dewan Arktik, maka itu artinya Indonesia akan bergabung dengan negara lain yang sudah menjadi Dewan Arktik sejak 2013. Mereka adalah Jepang, Tiongkok, India, Singapura, dan Korea Selatan. Negara-negara tersebut, mengikuti jejak delapan negara penggagas Dewan Arktik mengikti Deklarasi Ottawa 1996.

“Kedelapan negara yang menjadi penggagas itu, adalah Rusia, Kanada, Amerika Serikat, Denmark, Norwegia, Swedia, Finlandia, dan Islandia,” jelasnya.

Pesisir pantai, semakin rentan akibat aktivitas manusia, dan perubahan iklim. Foto: Raymond Jakub/The Nature Conservancy

Sebagai negara yang memiliki kepentingan kuat pada isu perubahan iklim, Odo mengatakan kalau pihaknya sudah merumuskan beberapa isu utama yang menjadi kepentingan Indonesia di Arktik. Isu-isu itu, mencakup akses pengetahuan dan riset, isu perubahan iklim, isu keamanan energi, dan isu jalur pelayaran di masa depan.

“Menimbang potensi keuntungan yang dapat diperoleh dari status pengamat DA dalam isu-isu tersebut, telah disepakati bahwa pengajuan Indonesia menjadi negara pengamat DA akan diteruskan,” tambahnya.

Odo kemudian menjelaskan bahwa keinginan Indonesia untuk menjadi negara tetap Dewan Arktik sudah mendapat dukungan dari Sekretariat Dewan Arktik dan Islandia, salah satu negara anggota. Dukungan dari Islandia, menjadi faktor penting kesepakatan, karena negara tersebut akan memimpin Dewan Arktik untuk masa kepemimpinan 2019-2021.

Di mata Odo, inisiasi yang dilakukan Indonesia akan menjadi langkah penting untuk pelaksanaan mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim di Indonesia. Oleh itu, keberhasilan menjadi negara tetap Dewan Arktik akan menjadi capaian penting dan bersejarah bagi Indonesia.

Peneliti Arktik dari CERAC Rizki Kaharuddin menyatakan, Indonesia memang memiliki kepentingan besar untuk bisa bergabung menjadi negara tetap Dewan Arktik. Pertimbangan tersebut didasarkan pada fakta bahwa ada manfaat yang didapat dari keanggotaan tersebut untuk melaksanakan adaptasi dampak perubahan iklim di masyarakat.

“Ada kemampuan penduduk asli untuk beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim yang dapat kita pelajari bila kita punya akses riset,” tuturnya.

April 2016 merupakan bulan terpanas sepanjang sejarah manusia, dan berdampak pada meningkatnya suhu perairan. Ini menyebabkan kematian ikan nila dan lele dalam budidaya ikan keramba di pesisir Makassar, Sulsel. Foto: Wahyu Chandra

Peran Masyarakat

Sementara, Peneliti dari Center for Coastal Rehabilitation and Mitigation Studies (CoFEM) Universitas Diponegoro Semarang, Muhammad Helmi, mengungkapkan bahwa penanggulangan dampak perubahan iklim harus dilakukan secara bersama dengan membuat beragam program dan melibatkan masyarakat secara langsung.

Helmi menuturkan, di Semarang, sejak 1991 hingga 2010 terjadi abrasi wilayah pesisir hingga sejauh 1,7 km dengan luas area terendam air laut mencapai 1.211,2 ha. Fakta tersebut, tak bisa diabaikan begitu saja oleh semua pihak, terutama masyarakat dan pemegang kebijakan yang ada di Semarang dan Jawa Tengah.

Sebelumnya, di awal 2019 lalu, Kepala Sub Direktorat Perubahan Iklim Badan Pembangunan dan Perencanaan Nasional (BAPPENAS) Sudhiani Pratiwi mengatakan, Indonesia akan menjadi satu dari banyak negara pulau dan kepulauan di dunia yang merasakan dampak dari perubahan iklim di kawasan pesisir. Dalam hitungan 15 tahun ke depan, dampak tersebut akan mengakibatkan terjadinya kenaikan permukaan air laut sampai kenaikan gelombang pasang.

“Pada kurun waktu tersebut, Indonesia Timur diprediksi akan menjadi wilayah terparah yang terkena dampak,” ungkap dia.

Menurut Sudhiani, perubahan iklim tak hanya berdampak pada kehidupan biota laut beserta perairannya saja, namun juga berdampak pada sosial ekonomi masyarakat yang ada di kawasan pesisir. Jika tidak dilakukan antisipasi dari sekarang, maka akan muncul banyak masalah di kawasan pesisir dan itu tak hanya beruurusan teknis saja, namun juga non teknis.

Sudhiani menjelaskan, kawasan terparah yang terdampak perubahan iklim diprediksi terjadi di sekitar pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan kawasan Selatan Maluku. Di kedua kawasan tersebut, gelombang air laut akan mengalami kenaikan hingga mencapai empat meter. Kondisi itu, dipastikan akan menyulitkan para nelayan yang harus mencari ikan menggunakan perahu tradisional.

Sebuah kapal nelayan berjuang untuk berlabuh di perairan Cilacap, Jawa Tengah, pada Selasa (28/11/2017). Akibat siklon tropis Cempaka, maka nelayan hanya berani melaut tidak jauh dari pantai. Foto : L Darmawan/Mongabay Indonesia

Satu-satunya cara agar dampak dari perubahan iklim itu bisa diatasi, kata Sudhiani, adalah dengan menyiapkan langkah antisipasi dari sekarang. Walaupun masih jauh, tetapi kesiapan menghadapi situasi akan menjadi solusi paling bagus untuk mengatasi dampak perubahan iklim. Terlebih, kawasan pesisir adalah kawasan paling rentan terkena dampak tersebut.

“Pemetaan masalah sangat penting untuk dilakukan. Apalagi, persoalan pesisir itu ada kaitan erat dengan sosial ekonominya. Itu berarti, masyarakat di sekitar harus dilibatkan, karena memang merekalah yang akan terdampak secara langsung,” ungkapnya.

Tentang kenaikan gelombang air laut, menurut Sudhiani itu harus dicarikan solusi dari sekarang, salah satunya dengan mengganti perahu tradisional yang biasa digunakan nelayan lokal. Perahu yang akan digunakan berikutnya, minimal harus berukuran 10 gros ton (GT) dan terbuat dari material yang kuat dari serangan korosi air laut.

Untuk bisa melaksanakan program penggantian kapal, Sudhiani menyebutkan, perlu ada koordinasi yang baik untuk melaksanakan pembagian tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Karenanya, walaupun KKP sudah melaksanakan pembagian kapal kepada nelayan dalam beberapa tahun terakhir, namun dia berpendapat untuk program penggantian kapal bagi nelayan yang terdampak perubahan iklim, harus melibatkan banyak kementerian dan instansi.

“Perlu ada diversifikasi profesi yang ditawarkan kepada nelayan. Jika memang sudah tidak mungkin lagi menjadi nelayan, apa yang harus dilakukan agar bisa tetap bertahan hidup. Begitu juga, jika tetap menjadi nelayan, harus bagaimana agar bisa tetap bertahan,” jelasnya.

Sumber: Mongabay.co.id

Hari Bumi Sedunia, Warganet Saling Ingatkan untuk Peduli Lingkungan

Jakarta – Bumi hijau, udara dan air bersih menjadi cita-cita bersama. Karena itu, untuk mempercepat transisi ke dunia yang lebih bersih, kita perlu mengubah pola tata cara hidup kita menjadi perilaku yang ramah lingkungan.

Tepat hari ini, Senin (22/4/2019), penghuni planet ini mempringati Hari Bumi sedunia setiap 22 April tiap tahunnya. Banyak masyarkat di berbagai negara membuat aksi peduli lingkungan ini, di antaranya dengan menanam pohon, menghemat pemakaian air bersih, mengirit energi listrik dan lainnya.

Namun, tak hanya dengan melakukan aksi. Pantauan tim PINUS, publik, khususnya para pengguna jejaring sosial memperingatinya dengan cara mereka sendiri. Namun, banyak pula yang membuat beragam twit atas kepedulian mereka terhadap lingkungan dan bumi.

Hari Bumi diselenggarakan pertama kalinya lebih dari 43 tahun lalu pada 22 April 1970, di Amerika Serikat. Penggagas Earth Day adalah Gaylord Nelson, senator Amerika Serikat dari negara bagian Wisconsin yang juga seorang pengajar tentang lingkungan hidup.

Jutaan orang turun ke jalan, berdemonstrasi dan memadati Fifth Avenue di New York ketika itu untuk mengecam para perusak bumi. Momen tersebut kemudian menjadi tonggak sejarah diperingatinya sebagai Hari Bumi.

Yuk, sama-sama jaga Bumi kita dengan hal-hal kecil yang ada di sekitar.

Efek Nobar Sexy Killer, Ternyata Ada 4 Perusahaan Batubara Terbesar di Indonesia

AKURAT.CO, Sobat Milenial belum lama ini ramai perbincangan soal film Sexy Killers dimana film ini tergolong sensitif karena bertepatan dengan pesta demokrasi. Sementara film tersebut mengupas tuntas perusahaan tambang batubara yang memiliki keterkaitan dengan penguasa dan jaringannya.

Dalam film tersebut juga terkuak sejumlah data dari masing-masing kubu yang ikut konstestasi dalam bursa pilpres. Dimana beberapa konstestan dan jaringan kelompoknya memiliki investasi cukup besar disektor pertambangan batubara.

Hal ini tentu saja membuka mata kita bahwa penguasa juga bisa memiliki bisnis pertambangan batubara. Boleh jadi aksesnya lebih mudah dan bisnisnya lebih terjamin karena ada embel-embel pemerintah? Entahlah kita tidak perlu berspekulasi.

 

Batu bara memang sangat menjanjikan, sebab sedang menjadi primadona dibidang energi. Pasalnya batu bara dianggap lebih murah dibading menggunakan energi alternatif lainnya. Al hasil batubara begitu diburu oleh perusahaan energi.

Nah sobat milenial, berikut data 4 perusahahaan tambang batu bara terbesar di Indonesia.

1. Kaltim Prima Coal (KPC)

KPC bergerak dibidang pertambangan dan pemasaran batu bara. Kebanyakan batu bara hasil produksi KPC di pasok untuk industri baik di dalam maupun di luar negeri. Perusahaan ini berlokasi di Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Kaltim.

KPC mengelola konsesi area pertambangan mencapai 90.938 hektar di Sanggatta. Saham KPC dikuasai PT Bumi Resourches Tbk. Adapun hasil produksinya lumanyan menjanjikan yakni mencapai 57,6 juta ton dan laba mencapai Rp3,79 triliun pada akhir tahun 2017 silam.

2. Adaro Indonesia

Berdiri sejak tahun 1966 perusahaan ini memegang konsesi di wilayah Kalimantan Selatan dengan mengelola 3 pertambangan sekaligus yaitu di daerah Tutupan, Paringin dan Wara. Adaro Indonesia mampu menghasilkan produksi mencapai 54 juta ton pada 2018 silam.

Adaro juga mencatatkan pendapatan mencapai angka fantastis yakni sekitar Rp 37 triliun. 43 Persen Saham Adaro Indonesia dikuasai PT Adaro Strategic Investmen dan sebagian sahamnya dimiliki Gabribaldi dan Erik Tohir dan share publik.

3. Berau Coal 

Satu lagi perusahaan Batubara dari Kalimantan Timur, yang berpusat di Berau. Perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan dan perdagangan batu bara ini memperoleh konsesi lahan seluas 118.400 hektar di Berau Samarinda.

Sementara untuk kepemilikan saham dikuasai Vallar Investment UK Limited dan Sinarmas Group. Adapun total produksi berdasarkan data tahun 2016 mencapai 26 juta metrix ton.

4. Kideco Jaya Agung

Masih dari Kalimantan Timur Kideco Jaya Agung sudah mulai operasionalnya sejak tahun 1982 terletak di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur.

Saham perusahaan batu bara Kideco Jaya Agung ini dikuasai PT Indika Energi sebanyak 91 Persen. Sisanya dimiliki Samtan co.,Ltd. Dengan total produksi per akhir tahun 2018 mencapai 26,1 juta metrik ton.[]

 

sumber: Akurat.co

KLHK Didesak Hentikan Pertambangan Ilegal di Kawasan Hutan

Perwakilan masyarakat sipil yang terdiri perwakilan masyarakat Barito Timur dan Berau menuntut tindakan tegas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam penegakan hukum pidana bagi perusahaan tambang yang melakukan usaha tambang di hutan secara ilegal.

Komitmen KLHK, institusi yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam perlindungan hutan dan lingkungan hidup di Indonesia, dalam menegakkan hukum patut dipertanyakan. Pasca koordinasi dan supervisi atas pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang digalakkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), masih saja ditemukan perusahaan-perusahaan tambang yang membangkang pada aturan. Dua dari ribuan perusahaan yang membangkang tersebut adalah PT Bangun Nusantara Jaya Makmur (PT BNJM) dan PT Kaltim Jaya Bara (PT KJB), masing-masing merupakan perusahaan tambang batubara yang beroperasi di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

“KLHK harus segera merespon laporan masyarakat dan menindak tegas PT BNJM, karena sampai saat ini belum mengantongi IPPKH. Bukti-bukti yg dilampirkan juga menunjukkan dengan jelas bahwa sejak memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP), beroperasi di kawasan hutan dan sampai saat ini, tidak pernah mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan atau IPPKH,” ujar Raynaldo Sembiring dari ICEL dalam keterangan resmi, Kamis (6/4/2017).

“Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan merupakan izin yang wajib dimiliki oleh siapapun yang akan menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan, termasuk untuk kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, maupun eksploitasi bahan tambang supaya kegiatan pertambangan terkontrol,” tambah Raynaldo.

Merah Johansyah dari JATAM menegaskan, “Selain menghancurkan kawasan hutan dan mengakibatkan kerugian negara karena diduga beroperasi tanpa IPPKH, penambangan ilegal di kawasan hutan jelas bertentangan dengan komitmen Indonesia yang menargetkan akan mengurangi emisi GRK sampai 29 persen, salah satunya menjaga kawasan hutan dan lahan dengan pencegahan dan penegakan hukum, terutama di kawasan hutan bumi Borneo yang berfungsi sebagai paru-paru dunia.”

Selain itu, Mardiana, perwakilan tokoh Perempuan Adat Dayak Maanyan, Kabupaten Barito Timur menyatakan, “Kegiatan tambang di hutan telah menghilangkan sumber kehidupan masyarakat dan memaksa masyarakat untuk membayar mahal terhadap kebutuhan sehari – harinya . Sebelumnya, masyarakat dapat menikmati madu, buah-buahan dan ikan-ikan dari hutan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.”

Menambang tanpa IPPKH di kawasan hutan merupakan bentuk tindak pidana yang serius dan banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tambang. Maka dari itu, sekali lagi, masyarakat menuntut ketegasan dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan untuk menghukum perusahaan-perusahaan yang tidak taat pada aturan dan telah merusak kelestarian hutan dan keseimbangan ekosistem.

Sumber: Suara.com

 

× Hubungi Kami Untuk Pemesanan