Category Archives: Uncategorized

Rapat Strategis KPHD: Kick Off Penyelamatan Lingkungan Jalur Legislatif

Jakarta (12/02/26)- Rapat Strategis Kaukus Parlemen Hijau Daerah (KPHD) yang diselenggarakan di Jakarta pada 12 Februari 2026 menandai langkah awal gerakan legislatif hijau dalam mengakselerasi agenda keadilan ekologis di tingkat daerah. Pertemuan strategis ini menjadi kick off perdana KPHD di tahun 2026 sekaligus ruang konsolidasi untuk memperkuat fondasi kelembagaan, memperluas jejaring politik, dan merumuskan strategi intervensi kebijakan yang lebih berdampak.

Rapat ini didukung oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Ekologis (KMS-PE) bersama Pilar Nusantara Indonesia selaku sekretariat KPHD sebagai wujud penguatan kolaborasi multipihak antara parlemen daerah dan masyarakat sipil dalam mendorong tata kelola lingkungan yang berkelanjutan. Hari Kudaryanto, Deputy Director PINUS Indonesia, menegaskan, “Kolaborasi antara parlemen daerah dan masyarakat sipil bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan strategis. Tantangan ekologis hari ini terlalu kompleks jika dikerjakan sendiri-sendiri, sehingga kemitraan seperti KPHD harus menjadi ruang bersama untuk merumuskan kebijakan yang lebih responsif dan berdampak.” Sinergi tersebut penting mengingat tantangan krisis iklim, degradasi ekosistem, serta ketimpangan sosial semakin menuntut kebijakan publik yang responsif dan terintegrasi.

Pertemuan dihadiri oleh Ketua Presidium Mutmainah Korona dari DPRD Kota Palu, serta anggota presidium yang berasal dari berbagai daerah seperti Akhdiansyah (DPRD Provinsi NTB), Tati Meutia (DPRD Provinsi Aceh), Arifin Noor (DPRD Kubu Raya), Sigit Nursyam (DPRD DIY), Aminuddin Aziz (DPRD Kota Pekalongan), dan Dini Inayati (DPRD Kota Semarang), bersama para penggagas dan deklarator KPHD. 

Dalam sesi awal, peserta menyoroti pentingnya membumikan isu lingkungan agar tidak berhenti pada diskursus elitis. Akhdiansyah dari DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat membagikan praktik mengarahkan pokok-pokok pikiran DPRD ke program penghijauan melalui inisiatif “Dompu Hijau.” Ia juga menekankan perlunya formulasi isu hijau yang lebih populis agar mudah diterima oleh anggota legislatif lain. “Isu lingkungan tidak boleh terdengar jauh dari kehidupan masyarakat. Kita harus mengemasnya dengan bahasa yang membumi agar anggota DPRD melihatnya sebagai kebutuhan politik sekaligus kebutuhan publik,” ujarnya. Pendekatan ini dinilai penting untuk mempercepat rekrutmen anggota baru sekaligus memperkuat posisi tawar Kaukus Parlemen Hijau Daerah dalam proses politik.

Tantangan dalam mendorong legislasi hijau kemudian diperdalam oleh Tati Meutia dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, yang mengungkap adanya keterbatasan regulasi di Aceh sehingga kerap menghambat lahirnya produk hukum pro-lingkungan. Pada saat yang sama, politik anggaran masih terjebak dalam sekat sektoral, padahal isu ekologis melampaui batas-batas tersebut dan menuntut pendekatan lintas sektor. “Sering kali kami berhadapan dengan kerangka regulasi yang belum memberi ruang cukup bagi kebijakan pro-lingkungan. Karena itu, diperlukan terobosan politik agar isu ekologis tidak kalah oleh kepentingan sektoral,” jelasnya.

Isu ekologis juga tidak bisa dilepaskan dari realitas ekonomi di daerah. Arifin Noor menyoroti praktik ekonomi ekstraktif di wilayahnya, termasuk produksi arang bakau yang memperlihatkan ketimpangan rantai nilai: masyarakat kerap hanya menjadi pekerja berupah rendah, sementara keuntungan terkonsentrasi pada segelintir aktor. “Jika masyarakat hanya menjadi buruh dalam rantai ekonomi yang merusak lingkungan, maka yang kita wariskan bukan kesejahteraan, melainkan kerentanan ekologis dan sosial,” tegasnya. Temuan tersebut menegaskan bahwa kebijakan ekologis tidak dapat dilepaskan dari dimensi keadilan ekonomi, sebab tanpa distribusi manfaat yang lebih adil, agenda keberlanjutan berisiko memperpanjang ketimpangan yang sudah ada.

Sesi brainstorming menghadirkan refleksi strategis mengenai masa depan parlemen hijau. Eva K. Sundari dari Sarinah Institute memperkenalkan kerangka “SDG’S Electoral” gagasan kolaborasi antara DPRD dan komunitas dalam pembangungan berkelanjutan dipandang mampu menembus hambatan birokrasi sekaligus menghadirkan manfaat elektoral bagi anggota legislatif. Dengan kata lain, politik hijau tidak harus bertentangan dengan kepentingan representasi; justru dapat memperkuat legitimasi politik ketika dampaknya dirasakan langsung oleh konstituen.

Gagasan tersebut disambut sebagai arah transformasi jangka panjang, namun peserta menegaskan bahwa fondasi kelembagaan harus diperkuat terlebih dahulu. Pemahaman anggota terhadap isu pendanaan ekologis dinilai perlu diperdalam melalui capacity building. Tanpa kerangka narasi yang jelas, isu seperti ecological fiscal transfer berisiko dianggap terlalu abstrak dan sulit dikomunikasikan dalam arena politik sehari-hari.

Mutmainah Korona, Ketua Presidium Kaukus Parlemen Hijau Daerah, menjelaskan bahwa KPHD masih berada pada posisi minoritas di parlemen, sehingga strategi ekspansi keanggotaan menjadi prioritas mendesak. Koordinator regional didorong untuk membangun jaringan lintas fraksi dan lintas daerah, sekaligus memperkuat koordinasi dengan forum strategis seperti asosiasi DPRD dan badan pembentukan peraturan daerah. “Kita harus memperluas barisan agar gagasan parlemen hijau tidak berhenti sebagai suara kecil di ruang legislatif. Semakin luas jejaring kita, semakin besar pula peluang memengaruhi arah kebijakan daerah,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya meningkatkan eksposur publik guna menyeimbangkan dominasi narasi eksekutif dalam pembangunan daerah. “Kerja-kerja legislatif sering kali tidak terlihat, padahal banyak inisiatif progresif lahir dari DPRD. KPHD perlu hadir lebih kuat di ruang publik agar masyarakat mengetahui bahwa agenda keadilan ekologis juga diperjuangkan dari parlemen,” tambahnya.

Sebagai langkah konkret, rapat menghasilkan sejumlah agenda tindak lanjut. KPHD menargetkan perluasan keanggotaan secara nasional dengan prinsip lintas fraksi, lintas daerah, dan lintas isu. Selain itu, presidium bersama sekretariat dan mitra koalisi akan menyelenggarakan pertemuan nasional serta forum regional guna mengonsolidasikan gerakan legislatif hijau.

Penguatan kapasitas anggota juga akan dilakukan melalui lokakarya tematik dan forum berbagi pengetahuan, termasuk kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil dan perguruan tinggi. Di saat yang sama, KPHD akan mengembangkan materi komunikasi, membangun sistem data untuk mendukung advokasi, serta mengampanyekan praktik-praktik inovatif dari anggota yang berperan sebagai “champion” parlemen hijau.

Forum ini juga menegaskan pentingnya mendorong kebijakan fiskal ekologis di tingkat daerah, termasuk insentif berbasis kinerja lingkungan. Strategi komunikasi dan media akan diperkuat agar praktik baik tersebut tidak hanya menjadi keberhasilan lokal, tetapi juga menginspirasi daerah lain.

Lebih jauh, rapat ini menegaskan bahwa masa depan politik lingkungan tidak semata ditentukan oleh kekuatan regulasi, melainkan juga oleh kemampuan membangun gerakan kultural yang terhubung dengan masyarakat. Sinergi antara struktur politik dan energi masyarakat sipil dipandang sebagai prasyarat untuk memastikan transformasi kebijakan berjalan efektif.

Konsolidasi KMS-PE 2026: Menuju Koalisi yang Lebih Transformatif

Jakarta, (11/02/26) – Konsolidasi Awal Tahun Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Ekologis (KMS-PE) menjadi penanda penting bagi penguatan gerakan pendanaan hijau di Indonesia. Diselenggarakan pada 11 Februari 2026 di Swiss-Belresidences Kalibata, forum ini mempertemukan berbagai organisasi masyarakat sipil untuk menyelaraskan arah strategi, memperkuat kelembagaan, serta merespons dinamika kebijakan fiskal dan lingkungan yang semakin kompleks.

Hadir dalam konsolidasi tersebut antara lain Pilar Nusantara (PINUS), Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA), The Asia Foundation (TAF), FITRA Riau, The Reform Initiative (TRI), Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL), Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Kanal Foundation, Gerak Aceh, JARI Indonesia Borneo Barat, KKI WARSI, Indonesia Budget Center (IBC), Sikola Mombine, Karsa Institute, serta Prakarsa Borneo. 

Pertemuan ini bertujuan memperkuat fondasi koalisi sekaligus memperbarui strategi keberlanjutan ecological fiscal transfer (EFT) dan berbagai inovasi pembiayaan lingkungan lainnya di tengah dinamika sosial politik yang terjadi. Hari Kusdaryanto Deputy Director Pinus Indonesia menegaskan ” perubahan lanskap fiskal nasional, termasuk kecenderungan pemusatan anggaran di pemerintah pusat, menuntut masyarakat sipil untuk beradaptasi. Koalisi tidak hanya dituntut mampu memengaruhi kebijakan, tetapi juga menghadirkan solusi konkret agar alokasi anggaran benar-benar menjangkau penerima manfaat di tingkat tapak”.

Salah satu fokus utama pembahasan adalah kebutuhan memperluas sumber pendanaan di luar mekanisme publik. Skema blended finance, filantropi, serta pemanfaatan dana keagamaan seperti zakat dan wakaf hijau dipandang sebagai peluang strategis untuk menopang program lingkungan di daerah. Dalam konteks ini, koalisi juga menekankan pentingnya menempatkan EFT sebagai instrumen yang membuat belanja daerah lebih efektif dan terukur, bukan sekadar menambah beban anggaran. Direktur The Asia Foundation, Frans Siahaan, menekankan, “Daerah tidak bisa hanya bergantung pada APBD untuk membiayai agenda lingkungan. Potensi pendanaan di luar APBD, mulai dari filantropi hingga skema pembiayaan campuran, perlu dioptimalkan agar program ekologis tetap berjalan meski ruang fiskal terbatas.”

Selain aspek pendanaan, penguatan kapasitas pemerintah daerah dan komunitas menjadi perhatian bersama. Daerah dinilai membutuhkan dukungan teknokratis dalam menyusun indikator kinerja lingkungan, sementara komunitas perlu dipersiapkan agar mampu mengakses berbagai skema pembiayaan yang tersedia. Tanpa desain penyaluran yang jelas, komitmen anggaran berisiko berhenti pada level kebijakan tanpa menghasilkan dampak nyata di tingkat tapak. Deputy Director The Reform Initiative, Achmad Taufik, menegaskan, “Penguatan kapasitas tidak hanya menyasar pemerintah daerah, tetapi juga komunitas sebagai penerima manfaat. Jika keduanya tidak dipersiapkan secara paralel, maka pendanaan hijau berpotensi gagal tanpa benar-benar mengubah kondisi di lapangan.”

Forum juga menyoroti pentingnya membangun sinergi lintas aktor, mulai dari asosiasi pemerintah daerah, parlemen, lembaga filantropi, hingga jaringan komunikasi publik. Cerita keberhasilan dari daerah yang telah mengimplementasikan EFT didorong untuk diamplifikasi secara luas sebagai bukti bahwa pendekatan berbasis kinerja lingkungan dapat berjalan efektif. Strategi komunikasi yang lebih kuat dianggap krusial untuk memperluas dukungan politik sekaligus meningkatkan kesadaran publik terhadap urgensi pendanaan ekologis. Termasuk strategi melibatkan aktor orang muda dalam kampanye lingkungan untuk amplifikasi isu lingkungan secara masif. Program Officer PATTIRO, Nurul Tanjung, menekankan, “Kita tidak bisa lagi mengandalkan pola komunikasi konvensional. Pelibatan orang muda penting bukan hanya sebagai target kampanye, tetapi sebagai co-creator narasi lingkungan agar pesan pendanaan ekologis lebih relevan, mudah disebarkan, dan mampu menjangkau audiens yang lebih luas.”

Di tengah situasi politik yang berubah, konsolidasi ini menghasilkan kesepahaman bahwa koalisi harus bergerak lebih adaptif dan strategis. Tidak cukup hanya mengawal kebijakan, KMS-PE juga perlu membangun pipeline pendanaan dan memperluas jejaring dengan koalisi sipil lainnya agar posisi tawarnya semakin kuat.

Konsolidasi awal tahun ini pada akhirnya menjadi momentum untuk menegaskan kembali peran KMS-PE sebagai simpul kolaborasi masyarakat sipil dalam mendorong sistem pendanaan yang tidak hanya berkelanjutan secara ekologis, tetapi juga adil secara sosial. Dengan fondasi kolaborasi yang semakin kokoh, koalisi diharapkan mampu menjembatani kepentingan kebijakan dan kebutuhan masyarakat, sekaligus memastikan bahwa agenda pembangunan hijau tidak berhenti pada tataran birokrasi namun mengalir sampai ke masyarakat.

Banjir Mengepung, Urgensi EFT di Jawa Tengah

Oleh: Zinedine Reza

Banjir yang terjadi di Jawa Tengah dalam beberapa waktu terakhir tidak lagi dapat dipahami sebagai peristiwa insidental. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam laman resminya mencatat hingga Senin (19/1), total 71.479 jiwa terdampak dan 2.440 jiwa mengungsi. Lebih dari 1.300 hektare lahan pertanian dan ratusan hektare tambak terendam, serta kerusakan infrastruktur di puluhan titik tanggul, 44 titik talud, dan akses jalan, dengan estimasi kerugian mencapai miliaran rupiah. Gangguan juga menjalar ke sektor transportasi strategis, termasuk terendamnya jalur kereta api Pantura yang menyebabkan pembatalan ribuan perjalanan. Hingga tanggal 18 Januari 2026, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 4 Semarang telah melayani sebanyak 4.915 pembatalan tiket kereta api.

Jika dilihat dari tren penganggaran, komitmen fiskal terhadap sektor lingkungan hidup di Jawa Tengah cenderung stagnan. Dalam tiga tahun terakhir, alokasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutananan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah tidak pernah mencapai satu persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pada tahun 2024, proporsinya berada di kisaran 0,7 persen, kemudian turun menjadi 0,6 persen pada tahun 2025, dan tetap berada di angka yang sama dalam penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Kondisi ini terjadi meskipun total APBD Jawa Tengah tergolong besar, yakni sekitar Rp25 triliun pada tahun 2025 dan Rp23 triliun pada tahun 2026.

Anggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) di Jawa Tengah yang minim juga berpotensi melemahkan ketahanan wilayah terhadap banjir. Pertama, Dalam dokumen perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Jawa Tengah Tahun 2025, anggaran yang dialokasikan untuk program peningkatan tutupan lahan hanya sebesar Rp10,5 miliar, sementara luas wilayah yang menjadi sasaran mencapai sekitar 1,2 juta hektare. Untuk ilustrasi saja 1,2 juta hektare itu setara lebih dari 2x luas pulau Bali. Secara ekologis, tutupan lahan merupakan “benteng pertama” yang berfungsi menahan laju air hujan. Namun dengan alokasi yang sangat minim, sulit mengharapkan adanya intervensi yang bermakna untuk pemulihan kawasan hutan maupun rehabilitasi bentang alam di wilayah rawan banjir.

Kedua, jika dibedah lebih lanjut dari anggaran untuk peningkatan tutupan lahan tersebut hanya Rp208 juta yang dialokasikan untuk pengelolaan DAS, dengan cakupan penanganan yang ditargetkan hanya 10 persen dari total DAS prioritas. Dengan alokasi tersebut, intervensi pengelolaan DAS hampir tidak mungkin dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, melainkan cenderung bersifat parsial dan reaktif. DAS adalah satu kesatuan ekosistem hidrologis. Kerusakan di wilayah hulu DAS akan menghilangkan kemampuan tangkapan air alami, sehingga volume air yang mengalir ke sungai melampaui kapasitas tampung (overkapasitas).

Ketiga, pada anggaran Dinas LHK Jateng hanya 83,3 juta yang dialokasikan untuk anggaran pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) lingkup provinsi seluas 10 hektare. Secara teknis, RTH memiliki peran sebagai kawasan resapan air alami yang mampu mengurangi genangan. Vegetasi di dalam RTH berfungsi menyerap air hujan langsung ke dalam tanah. Jika diilustrasikan, dengan alokasi tersebut, jika dibagi rata, per hektare hanya memperoleh 8 juta rupiah saja untuk pengelolaan RTH. Tanpa RTH yang memadai, air hujan tidak memiliki tempat singgah alami dan langsung membebani saluran drainase yang kapasitasnya terbatas.

Sebenarnya pada 2025, Pemda Jateng sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp201,9 miliar untuk peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya air, termasuk pengembangan dan pengelolaan irigasi, pembangunan embung, serta bangunan pengaman pantai lintas kabupaten dan kota. Namun alokasi tersebut tidak berarti banyak jika tidak dibarengi dengan peningkatan anggaran PPLH lainnya, terutama di daerah hulu dan kawasan tangkapan air alami. Perlindungan daerah aliran sungai, pemulihan kawasan resapan alami, serta pengelolaan pesisir masih belum terlihat sebagai prioritas utama, padahal langkah-langkah inilah yang menentukan kemampuan Jawa Tengah menghadapi banjir secara berkelanjutan.

Banjir yang mengepung Jawa Tengah saat ini juga berkaitan erat dengan perencanaan lingkungan hidup yang belum diperbarui secara memadai. Dalam dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Jawa Tengah Tahun 2024, Kabupaten Pati dan Pekalongan dikategorikan berada pada tingkat Indeks Risiko Bencana yang rendah. Namun, fakta pahit di awal tahun 2026 justru kedua wilayah ini menjadi titik yang terendam banjir. Bahkan akademisi ITB sudah mengatakan jika Pekalongan akan menjadi daerah pertama di Indonesia yang tenggelam. 

RPPLH Jawa Tengah sebenarnya telah menunjukkan jika kawasan resapan air berkurang drastis. Hanya 30% wilayah kab/kota yang memiliki kemampuan tinggi untuk menyerap dan mengelola air secara alami. Sisanya berkategori rendah dan sedang. Cerminan dari masifnya alih fungsi lahan menjadi kawasan terbangun. 

Data kapasitas mitigasi banjir Jawa Tengah juga menunjukkan bahwa lebih dari separuh wilayah Jawa Tengah (57%) berada pada kelas rendah kemampuannya meredam risiko banjir secara alami. Artinya, secara ekologis sebagian besar wilayah kabupaten//kota di Jawa Tengah memang tidak memiliki daya dukung alami yang memadai untuk meredam risiko banjir, namun kondisi ini tidak diimbangi dengan kebijakan anggaran yang agresif untuk memperbaikinya.

EFT: Kesempatan Insentif Kinerja Berbasis Ekologis (IKE) di Jawa Tengah

Untuk memperbaiki perencanaan penganggaran lingkungan yang belum sempurna, Jawa Tengah memerlukan terobosan kebijakan yang transformatif melalui penerapan Transfer Fiskal Ekologis atau Ecological Fiscal Transfer (EFT), khususnya dalam bentuk Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologis (TAPE). Di Indonesia EFT mulai dikembangkan pada 2018 oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Ekologis (KMS-PE) dan berkembang sebagai salah satu inovasi pendanaan hijau yang progresif. Platform eftindonesia.org mencatat bahwa hingga kini skema tersebut telah diadopsi oleh empat provinsi dan 39 kabupaten/kota se-Indonesia. 

Melalui mekanisme TAPE, pemerintah provinsi dapat memberikan insentif fiskal kepada kabupaten/kota berdasarkan kinerja nyata dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Secara normatif, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebenarnya telah memiliki landasan regulasi dalam penyaluran bantuan keuangan kepada kabupaten/kota melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. 

Dalam tiga tahun terakhir, Pemprov Jawa Tengah telah menyalurkan bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dengan nilai yang sangat signifikan, yakni sekitar Rp9,03 triliun, dengan rincian: tahun 2023 sebesar Rp2,9 triliun, tahun 2024 sebesar Rp3,05 triliun, dan tahun 2025 sebesar Rp3,08 triliun. Namun demikian, besarnya alokasi tersebut belum diikuti dengan penerapan skema insentif berbasis kinerja lingkungan hidup.

Pemprov Jawa Tengah bisa melakukan reformulasi skema bantuan keuangan dengan menambahkan alokasi kinerja lingkungan hidup kabupaten/kota sebagai salah satu dasar pengalokasian anggaran setiap tahunnya. Alokasi kinerja ini dapat disusun menggunakan indikator-indikator ekologis yang mencerminkan capaian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di tingkat daerah. Dengan demikian, penerapan skema TAPE di Jawa Tengah dapat dilakukan secara bertahap melalui revisi Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2023, sekaligus mengintegrasikan prinsip insentif fiskal berbasis ekologi ke dalam sistem bantuan keuangan daerah. 

Sebagai penutup, rentetan banjir yang berulang di Jawa Tengah tidak dapat lagi diposisikan sebagai bencana alam, melainkan sebagai cerminan gejala krisis ekologis struktural. Ketika daya dukung lingkungan terus menurun, perencanaan tertinggal dari realitas risiko bencana, dan anggaran lingkungan hidup belum jadi prioritas, banjir akan terulang terus menerus. Opsi penerapan Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologis (TAPE) menawarkan jalan lain untuk menempatkan perlindungan lingkungan sebagai bagian integral dalam perencanaan anggaran dan pembangunan. Tanpa perubahan orientasi kebijakan dan keberanian menggeser prioritas anggaran, komitmen lingkungan Jawa Tengah akan terus hanyut di tengah banjir dan masyarakat cilik lah yang akan terus menanggung ongkos sosial, ekonomi, dan ekologisnya.

Zinedine Reza, Program Officer Pinus Indonesia

Women Forest Defenders: Menjaga Hutan Lewat Rasa

Pada 5 sampai 10 Januari 2026 di Jakarta, Sekolah Seniman Pangan dengan dukungan The Asia Foundation menyelenggarakan Pelatihan Idea to Market Pengembangan Produk dan Pop Up Gastronomi. Kegiatan ini dirancang sebagai upaya peningkatan kapasitas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang dipimpin oleh perempuan agar mampu mengolah dan memasarkan produk berbasis Hasil Hutan Bukan Kayu ke pasar artisan dan pasar khusus yang bernilai tambah tinggi.

Desa dampingan PINUS yaitu Desa Tanjung Agung, Desa Kota Padang, dan Desa Penyandingan di Sumatera Selatan berpartisipasi aktif dalam rangkaian pelatihan intensif selama enam hari. Pelatihan ini menggunakan pendekatan aplikatif dengan komposisi tujuh puluh persen praktik dan tiga puluh persen teori. Materi yang diberikan mencakup pemilihan bahan baku dari desa, teknik pengolahan, penataan sajian, penyampaian narasi pangan kepada pasar, hingga gastronomi berbasis budaya lokal. Seluruh modul dirancang untuk meningkatkan daya saing produk sekaligus memperkuat kesiapan perempuan pengelola KUPS dalam mengakses pasar secara mandiri.

Sebagai bagian dari proses pembelajaran berbasis praktik, peserta menyajikan jamuan gastronomi yang mengangkat pangan lokal hasil hutan dan pertanian desa. Beragam menu diperkenalkan, antara lain kue jambu hutan, bumbu dan sambal terong Belanda, brengkes tempoyak, serta nasi jamur grigit. Olahan ini merepresentasikan kekayaan biodiversitas lokal sekaligus menunjukkan potensi Hasil Hutan Bukan Kayu sebagai sumber ekonomi berkelanjutan yang dikelola oleh perempuan.

Puncak kegiatan ditandai dengan penyelenggaraan Puan Rimba Pop Up Market di Javara Kemang. Ruang ini berfungsi sebagai sarana uji pasar dan promosi produk sekaligus ruang belajar langsung bagi perempuan penjaga hutan dalam merancang, mengelola, dan mempresentasikan produk secara mandiri.

Di ruang inilah imajinasi tentang hutan dipertemukan dengan realitas kota. Aroma tanah hutan yang basah dan kesegaran buah liar dari pedalaman Sumatera seolah hadir di tengah riuh Jakarta. Selama ini, menjaga hutan kerap dipahami sebagai upaya memisahkan manusia dari alam. Puan Rimba justru menawarkan narasi sebaliknya, bahwa hutan dapat tetap terjaga ketika masyarakatnya berdaya melalui rasa, pengetahuan, dan kerja kolektif yang berakar pada ruang hidup mereka.

Melalui program Women Forest Defenders, kita diingatkan bahwa perempuan adalah perpustakaan hidup bagi ekosistemnya. Dalam setiap sajian brengkes tempoyak atau nasi jamur yang mereka hadirkan, tersimpan pengetahuan biologis dan kultural yang diwariskan lintas generasi. Keterlibatan perempuan dalam ekonomi perhutanan sosial bukan semata soal menambah pendapatan keluarga, melainkan tentang kedaulatan atas pengetahuan dan sumber daya. Sebagai penjaga pengetahuan tradisional, mereka memastikan kekayaan hayati hutan tetap dihargai dan tidak punah ditelan zaman, sekaligus menjadi benteng pertahanan terakhir agar ekonomi desa tetap berakar pada kearifan lokal.