Habis Banjir Terbitlah Petisi Tutup Tambang di Bengkulu

  • Petisi tutup tambang Bengkulu dibuat pada 4 Mei 2019 sebagai buntut terjadinya banjir pada 27 April 2019. Hingga 22 Juni 2019 sudah ada 77.880 tanda tangan yang digalang di Change.org
  • Banjir dan longsor di Bengkulu melanda 9 kabupaten/kota yaitu Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Kabupaten Kaur
  • Berdasarkan data Genesis, sekitar 46 persen wilayah DAS Bengkulu dikapling konsesi perusahaan tambang
  • Tidak ada pengelolaan DAS terpadu menyebabkan tidak adanya kejelasan tata ruang dan poin strategis yang diutamakan

 

Banjir besar yang terjadi di Bengkulu pada Sabtu, 27 April 2019, mendorong netizen meminta Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Presiden Republik Indonesia untuk menutup tambang batubara. Alasannya, aktivitas tersebut membuat rusaknya hutan di daerah hulu sungai penyebab banjir Bengku.

Hingga Minggu, 23 Juni 2019 pukul 09.30 WIB, sudah 78.300 orang menandatangani petisi di laman Change.org tersebut. Petisi bertajuk ‘Tutup Tambang Batubara Penyebab Banjir Bengkulu’ ini dibuat Edy Prayekno, videografer, pada 4 Mei 2019.

Menurut cerita Edy, dia tergerak melakukan hal itu, berawal dari pengalamannya menerbangkan drone di hulu Sungai Bengkulu, Maret 2019. Saat itu, dia menemukan area bukaan lahan tambang batubara di hulu DAS Bengkulu, yang merupakan daerah konservasi dan hutan lindung.

Tambang batubara yang menyisakan persoalan lingkungan, terlebih lubang yang tidak direklamasi. Foto: Rhett Butler/Mongabay

Satu bulan berselang, tepatnya Jum’at, 26 April 2019, terjadi hujan lebat. Besoknya, tepat pukul 5.30 WIB, genangan air membanjiri sekitar rumahnya. Pukul 09.00 WIB, ketika Edy menerbangkan drone, dia terkaget melihat setengah Bengkulu terendam. Kekhawatirannya akan bencana terbukti.

“Pengalaman itu yang mendorong saya membuat petisi,” katanya, Rabu [19/6/2019].

Data Badan Penanggulangan Bencana Nasional [BPBN] per Rabu [01/5/2029] menunjukkan, banjir merenggut 30 nyawa, 6 orang hilang, 184 rumah rusak, 7 bangunan pendidikan terdampak, dan 40 titik infrastruktur rusak [jalan, jembatan, dan gorong-gorong].

Daerah yang terdampak banjir tersebar di 9 kabupaten/kota, mulai dari Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kapahiang, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Kabupaten Kaur.

 

46 persen dikapling

Direktur Genesis Uli Arta Siagian mengatakan, sekitar 46 persen wilayah DAS Bengkulu dikapling konsesi perusahaan pertambangan. Luas DAS Bengkulu adalah 51.951 hektar, sedangkan luas konsesi pertambangan yang sudah diizinkan sebesar 21.694 hektar.

Selain itu, ada 33 lubang tambang batubara yang belum direklamasi di wilayah DAS Bengkulu. Paling banyak di Kabupaten Bengkulu Tengah. Sebanyak 23 lubang tersebar di wilayah DAS Air Bengkulu, terutama di Hutan Lindung Bukit Daun dan Taman Buru Semidang Bukit Kabu. “Sudah jelas banjir di Bengkulu ini karena DAS yang rusak. Pemerintah harus melakukan evaluasi, lubang-lubang harus direklamasi,” jelasnya

Lubang tambang batubara di wilayah DAS Air Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah, Bengkulu. Foto: Dok. Genesi

Pengelolaan

Tiga akademisi dari Universitas Bengkulu, yakni Heri Suhartono, M. Fajrin Hidayat, dan Edi Suharto telah membuat presentasi kajian Pengelolaan DAS di Provinsi Bengkulu. Mereka yang tergabung dalam Forum DAS Bengkulu menyampaikan informasi tersebut pada “Rapat Evaluasi Pasca-Banjir dan Longsor FKPD Provinsi Bengkulu” pada 27 Mei 2019. Tercatat, ada 89 DAS mengalir di 10 kabupaten/kota di Bumi Rafflesia.

Di antara DAS itu ada yang terpantau rusak, yakni DAS Air Bengkulu, DAS Air Kungka, DAS Sebelat, DAS Ketahuan, DAS Air Pino, DAS Air Manna, DAS Air Nasal, DAS Air Luas, DAS Air Kinal dan DAS Air Seluma. Akibatnya, banjir dan longsor terjadi di 9 kabupaten/kota, Provinsi Bengkulu.

Para akademisi juga menyoroti ketimpangan kebijakan pemerintah di wilayah DAS, di hulu dan hilir yang terbagi atas beberapa administrasi kabupaten. Akibatnya, pengelolaan dan aktivitas yang berlangsung tidak terpadu dan tidak sinergis.

“Tidak ada master plan pengelolaan DAS terpadu yang jelas dan terukur sehingga tidak ada kejelasan tata ruang sebagai nilai rehabilitasi dan nilai konservasi,”ungkap laporan itu.

Mereka juga menuliskan pemanfaatan lahan oleh masyarakat yang sebagian besar tidak memenuhi kaidah konservasi tanah dan air. Sampai saat ini, belum ada institusi yang mengelola segala aspek di DAS secara utuh. Perencanaan hingga pelaksaan dari hulu hingga hilir tidak tampak.

Ada tiga rekomendasi yang disampaikan. Pertama, teknik pengendalian banjir harus dilakukan komprehensif pada daerah rawan dan pemasok air banjir. Kedua, prinsip dasar pengendalian daerah kebanjiran dilakukan dengan meningkatkan dimensi palung sungai sehingga aliran air yang lewat tidak melimpah. Ketiga, pengendalian banjir di daerah tangkapan air bertumpu pada prinsip penurunan koefisien limpasan melalui teknik konservasi tanah dan air.

 

Mengutip Media Center Provinsi Bengkulu, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengatakan, penanganan pasca-banjir dilakukan melibatkan Forkopimda Provinsi Bengkulu, Kabupaten dan Kota, serta pihak terkait. Segala data kerusakan dikumpulkan.

Rohidin menjelaskan, Forum Daerah Aliran Sungai [DAS] Terpadu akan dibuat sekretariat khusus. Tujuannya, agar ada upaya perbaikan pengelolaan DAS, terutama empat DAS utama, yaitu Ketahun, Bengkulu, Manna, dan Padang Guci.

“Bentuk yang disepakati adalah menanam pohon, pembangunan bendungan dan pelapisan tebing,” jelasnya, Senin [27/5/2019].

Gubernur menegaskan, akan meminta perguruan tinggi mengevaluasi dokumen lingkungan. Terutama, kinerja perusahaan perkebunan dan pertambangan yang ada di Bengkulu.

“Kita tidak bermaksud menghakimi salah satu pihak. Tetapi, kita betul-betul ingin mencari solusi produktif, kolaborasi antara investasi dan kinerja lingkungan menjadi sebuah kebutuhan. Ini semua harus dilakukan bersama, agar memberikan dampak positif untuk lingkungan Bengkulu,” tandasnya.

Sumber: Mongabay.co.id

Organisasi Lingkungan Desak Jepang Setop Biayai Energi Batubara

  • Kalangan organisasi masyarakat sipil aksi bersamaan di beberapa negara, termasuk Indonesia, mendesak Jepang mengakhiri pendanaan energi kotor baik ke tambang maupun PLTU batubara. Aksi ini menjelang pertemuan puncak G20 di Jepang pada 28-29 Juni 2019.
  • Hajatan negara-negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi terbesar di dunia yang tergabung dalam G20 itu dianggap selalu ditunggangi korporasi yang mengeruk untung dari pertumbuhan ekonomi yang menghancurkan ruang hidup, merusak daya dukung lingkungan, melahirkan ketimpangan dan membiarkan pelanggaran hak asasi manusia.
  • Industri batubara, memperparah perubahan iklim, berkontribusi banyak kepada praktik-praktik perampasan tanah, pencemaran air, kerusakan hutan, kriminalisasi, pelanggaran HAM dan lain-lain.
  • Pemerintah dan perusahaan Jepang kalau mau berinvestasi di Indonesia, seharusnya menyasar pengembangan energi terbarukan.

 

 

Puluhan orang berkumpul di depan Gedung Sinarmas Plaza di Kawasan Thamrin Jakarta, Jumat (21/6/19). Mereka membentangkan berbagai spanduk bertulisan penolakan terhadap investor Jepang mendanai berbagai proyek batubara di Indonesia.

Gedung tempat mereka aksi itu kantor perusahaan asal Jepang, Marubeni. Perusahaan ini dinilai banyak memberikan pendanaan proyek energi berbasis batubara. Selain Marubeni, sasaran aksi juga Sumitomo dan Mizuho Bank.

Aksi organisasi lingkungan ini tak hanya di Jakarta, Indonesia, juga di Philipina dan Jepang, dalam waktu bersamaan. Mereka gelar aksi menjelang pertemuan G20 pada 28-29 Juni di Jepang. Hajatan negara-negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi terbesar di dunia itu dianggap selalu ditunggangi korporasi yang mengeruk untung dari pertumbuhan ekonomi yang menghancurkan ruang hidup, merusak daya dukung lingkungan, melahirkan ketimpangan dan membiarkan pelanggaran hak asasi manusia.

Melky Nahar, dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mengatakan, masyarakat sipil resah melihat sikap Pemerintah Indonesia yang memenuhi kebutuhan energi, masih bergantung batubara.

Selain itu, katanya, negara-negara maju seperti Jepang, begitu banyak memberikan duit ke Indonesia buat kepentingan tambang batubara maupun pembangkitnya. “Investasi-investasi seperti ini sebetulnya kita tolak. Indonesia memiliki energi lain, lebih ramah lingkungan daripada ketergantungan terhadap batubara,” katanya.

Aksi organisasi lingkungan di Jakarta, mendesak Jepang, setop investasi energi batubara di Indonesia. Foto: Indra Nugraha/ Mongabay Indonesia

Industri batubara, katanya, memperparah perubahan iklim, berkontribusi banyak kepada praktik-praktik perampasan tanah, pencemaran air, kerusakan hutan, kriminalisasi, pelanggaran HAM dan lain-lain.

Melky tak menampik, pendanaan investasi Jepang untuk energi terbarukan ada, tetapi masih dominan sektor batubara. Kalau pemerintah dan perusahaan Jepang mau berinvestasi di Indonesia, kata Melky, seharusnya menyasar pengembangan energi terbarukan.

“Sudah ada kesepakatan Internasional bahwa ada perubahan iklim, sepakat mengurangi investasi batubara dan PLTU. Faktanya, enggak, justru banyak berinvestasi batubara di Indonesia.”

Pada September 2018, Marubeni sebenarnya sudah mengumumkan kepada publik tak lagi memulai proyek-proyek pembangkit listrik tenaga barubara baru.

Toni Irfan Herlambang, Aktivis 350.org Indonesia juga mendesak perusahaan-perusahaan Jepang benar-benar bertanggungjawab dengan tak lagi investasi energi kotor di Indonesia.

“Kami menuntut mereka menarik semua pendanaan dari proyek kotor di Indonesia. Pertemuan G20 ini momentum penting bagi Jepang menunjukkan komitmen mereka serius mendorong pengembangan energi terbarukan.”

Indonesia, katanya, salah satu negara yang merasakan dampak perubahan iklim parah. Kalau tetap menerima pendanaan industri berbasis batubara dari Jepang, katanya, akan mendorong krisis iklim.

“Banyak sekali bencana alam, suhu ekstrim, dan bencana-bencana lain di Indonesia. Dengan proyek energi kotor, akan makin menambah banyak lagi bencana.”

Batubara dalam negeri terserap, salah satu sebagai sumber energi buat PLTU. Dalam gambar ini tampak anak-anak kecil bermain di Pantai Menganti, yang hanya berjarak tak sampai satu kilometer dari PLTU barubara. Foto: Tommy Apriando/ Mongabay Indonesia

Muhammad Reza, dari KRuHA mengatakan, dalam konteks pertemuan G20, mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi proses bertukar dengan ekonomi kotor seperti batubara. Hal ini, katanya, akan melahirkan ketimpangan, mengusir banyak orang dari ruang hidup, meracuni air dan mengancam kehidupan warga.

Dwi Sawung, Manajer Kampanye Energi dan Perkotaan Walhi Eksekutif Nasional juga bicara. Dia bilang, Marubeni merupakan perusahaan yang banyak membangun energi kotor di Indonesia, antara lain PLTU Cirebon dan Tarahan.

“Di Cirebon itu ada kasus korupsi saat KPK penangkapan Bupati Sunjaya Purwadi Sastra. Awalnya, kasus suap jabatan. Ketika penggeledahan, ternyata ditemukan uang jauh lebih besar dibandingkan suap jabatan dari PLTU Cirebon.”

Kondisi ini, menunjukkan proyek PLTU ini tak hanya kotor, tetapi lekat dengan korupsi. Saat ini, Sanjaya sudah dihukum untuk kasus suap jabatan, persoalan suap dari PLTU belum lanjut.

Dia juga sebutkan, korupsi pembangunan PLTU Riau yang menjerat mantan anggota dewan Eni Maulani Saragih, mantan Menteri Sosial Idrus Marham dan Direktur Utama PLN Sofyan Basir.

“Mereka harusnya tahu juga dana mereka lari untuk kasus suap.”

Keterangan foto utama: Aksi organisasi lingkungan di Jakarta di depan kantor perusahaan Jepang, Marubeni. Mereka desak, perusahaan setop pendanaan buat batubara. Perusahaan ini mendanai beberapa proyek PLTU batubara. Foto: Indra Nugraga/ Mongabay Indonesia

Aksi protes organisasi masyarakat sipil di Jakarta, terhadap perusahaan-perusahaan pendana energi batubara. Foto: Indra Nugraha/ Mongabay Indonesia

 

Kala Sumsel jadi Daerah Percontohan Pengembangan Energi Terbarukan

  • Sumatera Selatan, jadi provinsi percontohan pengembangan energi terbarukan. Daerah ini sudah mulai bangun pembangkit energi terbarukan, antara lain pembangkit biomassa dari sekam padi dan energi surya.
  • Daerah bisa mengembangkan energi terbarukan sesuai potensi daerah masing-masing.
  • Contoh, pembangkit biomassa sekam padi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2018, luas sawah Indonesia mencapai 7,1 juta hektar. Kalau proyek percontohan ini bisa meluas ke daerah lain, Indonesia bisa hasilkan 35.500 MW listrik dengan energi terbarukan. Syaratnya, lokasi limbah dan pabrik terintegrasi.
  • Perlu peran serta dan dukungan kuat pemerintah daerah agar komitmen pengembangan energi yang sudah dicanangkan pusat, berjalan.

 

 

Sumatera Selatan, mulai mengembangkan energi energi terbarukan ataupun energi ramah lingkungan. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman jadikan Sumatera Selatan, sebagai proyek percontohan provinsi yang mengembangkan dan pemanfaatan energi terbarukan. Daerah ini mengembangkan energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya, maupun biomassa dari sekam padi.

Pemeritah telah menyusun target bauran energi terbarukan dalam rencana energi nasional (RUEN), 23% pada 2025 atau sekitar 45.000 megawatt (MW), paling sedikit 31% pada 2050. Hingga kini, kontribusi energi terbarukan dalam bauran energi nasional baru sekitar 12%.

Sebagai negara tropis, agraris dan maritim, Indonesia memiliki potensi besar pengembangan energi terbarukan, tergantung wilayah masing-masing.

”(Indonesia) sejatinya kaya sumber energi terbarukan. Sumatera Selatan, patut dicontoh karena berhasil memanfaatkan matahari dan limbah sekam padi jadi pembangkit listrik,” kata Agung Kuswandono, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa saat Kaji Banding PLTS dan PLTBm Sekam Padi di Palembang, April lalu.

Sumsel, katanya, tak jauh berbeda dengan beberapa kota kebanyakan di Indonesia. Ia punya sawah luas dan tersinari matahari. Dua sumber energi, sekam padi dan surya pun berpeluang besar.

Agung yakin, tak hanya Sumsel, daerah lainpun bisa mandiri energi karena mampu memanfaatkan potensi energi terbarukan di wilayah masing-masing.

”Kalau kita menginginkan penghematan finansial, lingkungan bersih, bisa membangun pembangkit listrik energi terbarukan. Semangat ini tak hanya untuk memenuhi target bauran energi terbarukan, juga kepentingan masyarakat Indonesia, agar kian produktif, maju dan sejahtera,” katanya seraya berharap,    aksi Palembang diikuti daerah lain.

Sekam padi bisa jadi sumber energi biomassa. Foto: Ebed de Rosary/Mongabay Indonesia

 

Potensi energi sekam padi

Adalah PT Buyung Poetra Sembada, yang mengelola lahan sawah sekitar 200 hektar. Untuk memasok keperluan pabrik, 20% bermitra dengan masyarakat. Pabrik yang terletak di Kabupaten Ogan Ilir ini memiliki inovasi baru. Ia jadi pelopor pembangunan pembangkit listrik tenaga biomassa (PLTBm) sekam padi di Indonesia. Rencananya, PLTBm ini beroperasi kuartal III 2019.

Sebagai negara agraris, potensi pengembangan PLTBm sekam padi sangatlah besar. Hanya perlu terintegrasi antara lokasi penggilingan, pabrik dan pengumpulan limbah. Peluang ini pulalah yang ditangkap BPS. Lokasi PLTBm berjarak 100 meter dari pabrik, hingga tak memerlukan biaya transportasi angkut limbah.

Rudy Rinaldy, Manager Utility BPS mengatakan, kapasitas 3 megawatt untuk keperluan listrik pabrik. Sekitar 2,5 MW untuk pabrik dan 0,5 MW operasional pembangkit itu sendiri.

Sampai April, pembangunan sudah 95% dengan investasi US$1.5 juta-1.7 juta, setara Rp20 miliar per MW. Pabrik ini akan mendapatkan keuntungan atau balik modal setelah tiga tahun pertama beroperasi.

Selama ini, katanya, limbah selalu jadi masalah bagi pabrik. Ia ditumpuk begitu saja, tidak terpakai. Kadang jadi pakan ternak atau buat bakar batu bata. “Tetapi kuantitas sangat kecil hingga tidak berdampak,” kata Solihin, Project Manager Pembangunan PLTBm Sekam Padi BPS.

Setiap hari, BPS hasilkan limbah sekam pabrik sampai 120 ton dari kapasitas pabrik 600 ton per hari. Kalau ada kelebihan energi, kata Rudi, mereka tertarik menjual ke PT PLN dengan skema harga excess power untuk mengitung pengembalian investasi (return on investment) proyek.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2018, luas sawah Indonesia mencapai 7,1 juta hektar. Kalau proyek percontohan ini bisa meluas ke daerah lain, Indonesia bisa hasilkan 35.500 MW listrik dengan energi terbarukan. Syaratnya, lokasi limbah dan pabrik terintegrasi.

Angka ini, katanya, sama dengan target pemerintah yang hendak membangun pakai PLTU batubara, dengan kerusakan lingkungan parah.

Solihin pun menyebutkan, limbah sisa proses PLTBm ini hanya 5-10% dari produksi. ”Dengan PLTBm kita bisa menangani limbah lebih efisien, tak terjadi pencemaran.”

Menurut Rudi, proses pembangunan tak mengalami kendala berarti karena mendapat dukungan penuh pemerintah daerah.

Herman, Sekretaris Daerah Ogan Ilir menyambut baik inisiatif swasta mengembangkan energi terbarukan berbasis potensi daerah. ”Kami senang, melalui pabrik ini, bisa menyerap tenaga kerja, karena mayoritas adalah masyarakat lokal.”

 

Pembangkit surya di Sumatera Selatan. Foto: Lusia Arumingtyas/ Mongabay Indonesia

Dia berharap, langkah ini bisa terduplikasi di wilayah lain yang juga jadi lumbung padi. Ogan Ilir, salah satu lumbung padi Sumsel. ”Kami siap mendukung dan beri kemudahan perizinan. Demi penyerapan tenaga kerja lokal dan lingkungan lebih bersih.”

Pemerintah kabupaten bersama Kementerian Pertanian, bekerja sama mencetak sawah baru seluas 40.000 hektar. Seluas 10.000 hektar sudah jalan.

Tak hanya sekam padi, Sumsel pun memiliki pembangkit listrik tenaga surya (PLTSa) Jakabaring. PLTS ini terkenal karena beroperasi untuk kawasan fasilitas olahraga Jakabaring Sport City Palembang dan mendukung Asian Games 2018.

Pembangkit berkapasitas 2 MW ini merupakan PLTSa terbesar di Sumatera. Pembangunan PLTSa Jakabaring merupakan kerjasama (joint crediting mechanism/JCM), antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang, dalam kaitan pembangunan rendah karbon untuk pencegahan perubahan iklim.

Pengembangan PLTSa ini, mendapatkan bantuan dari Jepang melalui Sharp Corporation didukung Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumsel.

PLTSa ini, seluas dua hektar dengan 5.248 panel dan dalam pertahun bisa menghasilkan listrik hingga 1.897 MW dan mampu mengurangi emisi karbon sekitar 1.303 ton CO2.

”Kita harus memikirkan ke depan dan visioner. Secara ekonomis agak berat, regulasi masih belum mendukung,” kata Arief Kadarsyah, Direktur Utama PDPDE Sumsel PLTSa Jakabaring.

Total investasi US$139 juta, US$83 juta dari investasi swasta Indonesia dan US$56 subsidi Pemerintah Jepang.

Dia bilang, hal paling berat adalah persiapan lahan, karena belum ada penimbunan dan lahan kurang labil. Meski demikian, pembangunan berjalan lancar karena komitmen pemerintah daerah cukup kuat.

Dari sisi keuangan, regulasi pemerintah terkait pengembangan energi terbarukan masih menjadi tantangan, antara lain, pendanaan proyek atau bank, bea cukai dan perpajakan.

”Hingga kini bank masih belum support energi terbarukan.”

Arief mengatakan, PDPDE akan membangun PLTSa di Pulau Bangka dengan potensi energi 10 MW.

Gas

Pemerintah Sumsel juga punya pembangkit tenaga gas alam, yang dinilai lebih ramah lingkungan. Berbeda dengan PLTSa Jakabaring dan PLTBm Sekam Padi Ogan Ilir, PLTG compressed natural gas di Ogan Ilir, lebih dahulu lahir pada 2013 dengan kapasitas 3x 18 MW.

Pemerintah kota mendukung angkotan kota dan taxi (Blue Bird) turut serta penggunaan bahan bakar gas. ”Sudah tiga tahun saya gunakan BBG, sangat hemat,” kata Davijan Rumengan, sopir mobil online, saat ditemui di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) Demang Lebar Daun.

Meski pakai BBG, dia tetap melakukan campuran dengan BBM. Alasannya, menemukan SPBG tak semasif SPBU, terutama saat keluar kota.

Pada 2016, Ismail harus merogoh kocek Rp15-17 juta untuk memasang alat converter kit. Meski demikian, keuntungan lebih besar. Bahkan, bisa menghemat sampai dua kali lipat.

”Tarikan gas tak terlalu berpengaruh, cocok untuk jalan kota dan hemat,” katanya.

Davijan tertarik karena tahu dari sosialisasi pemerintah, lalu mencoba memasang alat. ”Bisa mengurangi polusi dan lebih hemat.”

Sumber: Mongabay.co.id

 

Lima Tahun Pasca Tragedi Penertiban Tambang Emas Limun (Bagian 1)

  • Kecamatan Limun, Kabupaten Sorolangun, Jambi, di sungai maupun darat jadi sasaran tambang emas. Lubang-lubang galian di mana-mana. Dulu, tambang emas di sungai, dengan cara tradisional. Kini, sudah pakai alat berat
  • Aparat pun beberapa kali lakukan operasi penertiban, antara lain, pada 1 Oktober 2013, berujung cerita berdarah. Tragedi bentrok warga dan aparat yang patroli tambang emas ilegal di Limun, menyebabkan, tiga orang tewas,–dua warga dan satu aparat polisi—masih menyisakan tanya walau sudah lima tahun lalu
  • Amir, yang dituduh menganiaya polisi—saat operasi tambang ilegal—sudah selesai menjalani hukuman. Sedang, Asep, pemuda yang tewas terkena tembakan tak ada proses hukum kepada pelaku
  • Usai kejadian, pejabat berdatangan ke rumah Sapni, kuli tambang yang tewas saat ada operasi. Salah satu, Wakil Gubernur Jambi, janji beri istri Sapni, Helmalia, kerja dan anak disekolahkan. Hingga kini, janji tinggal janji…

 

 

 

Siang itu, 1 Oktober 2013. Di ujung Dusun Mengkadai, Sapni, kehausan. Mengendarai motor buntut dia bergegas pulang ke rumah mertuanya di Dusun Mengkadai, dekat lapangan Desa Temenggung dengan membawa jerigen kosong. Turun dari motor, lelaki 31 tahun itu jalan terkimbang-kimbang hingga menabrak Helmalia, istrinya.

Apo bang?” tanya Hel, heran.

“Ayo dek, abang nak cepat,” katanya, sembari menyodorkan jerigen. Istrinya melangkah ke dapur mengisi jerigen kosong dengan air rebusan.

Sapni menunggu di samping pintu. Di tempatnya berdiri, dia melihat anak perempuannya baru 14 hari tertidur pulas di ruang tengah. Dia hanya diam, seakan takut suaranya akan membangunkan tidur si bayi. Setelah dapat air, Sapni bergegas pergi dan lenyap dari pandangan Helmalia.

Seperti umumnya di Limun, Sapni dan Helmalia, punya niat buat acara syukuran anak baru lahir, sekaligus memberi nama. Siang itu, Sapni harus bekerja agar dapat uang untuk modal syukuran. Saban hari Sapni bekerja sebagai kuli dompeng—sebutan umum bagi penambang emas dengan mesin diesel. Nama dompeng merujuk pada dongfeng, merek mesin diesel buatan Tiongkok.

Penambangan emas di Kecamatan Limun, sejatinya ilegal, kendati demikian pekerjaan ini begitu umum dan jadi pekerjaan pokok warga untuk menopang hidup.

Kecamatan Limun, Kabupaten Sorolangun, Jambi, di sungai dan darat jadi sasaran tambang emas. Sungai Limun, sampai 1990, masih jernih. Setelah ada tambang emas, hingga kini, air sungai berwarna cokelat gelap mirip kopi susu.

Sungai Limun, adalah anugerah bagi warga desa-desa yang tinggal di sekitar. Sumber air, sekaligus sumber emas. Sungai ini punya kesamaan dengan apa yang ditemukan William Marsden, di Sumatera pada 1771. Dalam buku History of Sumatra, Marsden menemukan aliran sungai bernama Sungai Limun yang mengandung banyak emas.

Bukti yang dikatakan Marsden, barangkali adalah yang ditemukan pendahulu Bustami. Sebuah penambangan kuno di Sungai Batang Rebah, Limun. “Sungai Batang Rebah, itu pernah di-dam. Itu sampai ke hulu Batang Asai, itu dulu ketemu bekas galian tambang, zaman neneksayo,” kata Bustami, Ketua Lembaga Adat Limun.

Bukan hanya sungai, daratan Limun, juga mengandung banyak emas. Saturi, warga Pulau Pandan, mengatakan, sekitar 1980-an, melihat aliran Sungai Limun, masih jernih, orang-orang di Limun, menambang hanya menggunakan dulang.

“Zaman dulu, cari emas itu sampingan.Balekmeladang, dari kebun baru cari emas.”

Zaman mulai berkembang, era 1990-an warga di Limun, mulai membuat galian-galian tambang mirip sumur. “Kalau di sini dulu paling cuma enam meter, beda dengan Merangin,bisopuluhan meter.”

Seiring waktu, model penambangan emas juga berubah. Sekitar 2000, warga di Limun, mulai mengenal mesin diesel dongfeng atau yang dikenal dompeng. Penambangan emas mulai populer, sejalan waktu jumlah berubah berkali-kali lipat. Tak ada lagi cara-cara tradisional.

Kerusakan tampak nyata, kolam kolam kecil bermunculan, berakumulasi dalam waktu, dan menciptakan kubangan luar biasa luas. Struktur tanah hancur. Sawah, kebun, berubah daratan batu putih yang gersang. Kawasan sungai yang punya kandungan emas lebih baik ikut porak-poranda.

Di hari sama, 1 Oktober itu, sekitar 300 aparat gabungan, satu kompi Brimob Detasemen B Pamenang Polda Jambi, satu pleton anggota TNI, satu pleton Satpol PP, satu pleton Sabhara Polda Jambi ditambah 100 anggota Polres Sarolangun, sedang merazia tambang emas ilegal di Kecamatan Cermin Nan Gedang, sekitar 10 kilometer sebelah utara Limun. Enam hari sebelumnya, ratusan aparat itu baru menyisir tambang ilegal di Mengkadai.

Selasa, awal Oktober itu, hari ke-9 dari 20 hari operasi pertambangan ilegal Siginjai 2013. Aparat gabungan kembali ke Polsek Limun, Pulau Pandan, menunggu kedatangan Kapolres Sarolangun, AKBP Satria Adhy Permana. Beberapa anggota polisi sibuk mengambil langkah sesuai bidangnya. Di tengah kesibukan ratusan personel, Wakapolres, Kompol Nurbani, bersama tiga anggota polisi pergi menuju Mengkadai, enam kilometer dari Pulau Pandan.

Sekitar 200 meter di belakang rumah Sukar, di Mengkadai, suara lima mesin dompeng keong empat seperti beradu keras, terdengar riuh di antara semak-semak di lahan tidur. Puluhan penambang emas berada dalam lubang besar sibuk membuang batu-batu sekepalan tangan, yang lain meruntuhkan tebing dengan menyemprotkan air yang keluar dari ujung selang berukuran satu setengah inch.

Sukar mengingat-ingat, waktu itu sekitar pukul 01.00 siang, empat polisi datang ke Mengkadai. Sukar mengenali salah satunya bernama, Wahyudi, biasa orang memanggil, Yudi, orang Pulau Pandan.

Dompeng-dompeng itu baru sehari bekerja, setelah aparat gabungan pindah ke Kecamatan Batang Asai. Kata Sukar, satu dari lima dompeng yang beroperasi di ujung Dusun Mengkadai itu milik Hidup-kini almarhum. Hidup merasa aman lantaran dibekingi oknum tentara.

Rombongan Sapni, berada paling dekat jalan, sekitar 250 meter dari tepi jalan Desa Temenggung. Hidup punya pekerja delapan orang, salah satu, Sapni, lainnya orang perantauan dari Pati, Jawa Tengah.

Apa yang terjadi siang itu di luar hari biasa. Sukar mendengar jelas suara tembakan berkali-kali, tetapi tak ingin mendekat. “Dor, dor, dor,tigokali, terus orang itu meraung-raung minta tolong, ada yang terkapar,” kata Sukar.

Selang beberapa lama, dia mendengar suara ribut lewat samping rumahnya. Seorang pekerja dompeng dibopong beberapa orang diangkat ke atas mobil polisi. Dua penambang ikut diangkut.

“Waktu lagingurusyangkenotembak itu,duo orang (pekerja dompeng) ini terjun dari mobil terus lari, dikejar Yudi sampai ke belakangsano,” kata Sukar, menunjuk belakang rumah warga di depannya. Sukar melihat, wajah dua pekerja Hidup itu bukan warga Mengkadai, perantau dari Jawa.

“Habis itu mobil laju ke Pulau Pandan.”

Pertambangan emas ilegal di Kecamatan Limun, Sorolangun, Jambi. Foto: Teguh Suprayitno/ Mongabay Indonesia

Kabar penangkapan kuli dompeng itu langsung menyebar ke penduduk kampung. Warga yang penasaran mulai berdatangan dan berkumpul di ujung dusun. Di pinggir jalan depan rumah Sukar, sekelompok orang mulai kasak-kusuk. Kronologi penangkapan mulai dirangkai dari mulut ke mulut. Siapa orang yang dibopong masih misteri.

Aswat, warga dusun, ikut datang ke lokasi, dia melihat Nurbani, yang dikenalnya di rumah Hamid, Kades Tumenggung, waktu operasi tambang ilegal seminggu lalu. Makin sore, kerumunan warga bertambah banyak, jumlah puluhan.

Tak lama, mobil truk, bus, mobil patroli sabhara muncul dari arah Pulau Pandan. Ratusan pasukan turun tak jauh dari kerumuman warga. Kabag Ops. Ricky Hariyanto, yang baru empat hari dinas di Sarolangun, ikut bersama rombongan. Tak ada tanda-tanda perlawanan, warga masih sibuk mengumpulkan cerita penangkapan.

Seorang bocah SD mengendarai sepeda motor melintasi jalan Dusun Mengakadai. Dia memacu motor melewati kerumunan warga, ketakutan melihat banyak polisi. Namanya, Sugeng.

Di tempat berbeda, Helmalia yang sedang merawat banyi dapat kabar buruk, suaminya ditangkap polisi. Perasaan dia penuh kekhawatiran. Dia yang dalam masa pemulihan usai melahirkan, tak bisa berbuat banyak. Hel diminta tetap tinggal di rumah. Sebagian keluarga Helmalia pergi menelusuri kabar penangkapan Sapni.

Sapni, tak tertolong. Kabar kematian Sapni, lebih dulu sampai ke telinga polisi. Ricky kemudian memerintahkan satu pleton pasukan menuju RSUDProf Dr HMChatib Quzwain, Sarolangun, untuk mengamankan situasi di rumah sakit yang mulai bergejolak. Kabar yang dia terima, keluarga Sapni histeris dan mulai emosi.

Situasi di Mengkadai yang tenang itu seketika gaduh, setalah ada warga yang teriak. “Ya Allah oi mati, mati!”

Kabar Sapni, meninggal ditembak, menyebar secapat kilat ke kuping kerumunan orang yang sebelumnya sibuk menjalin cerita penangkapan. Kabar kematian memecah misteri siapa kuli dompeng di Mengkadai itu.

Kontan warga ngamuk dan menyerang aparat dengan batu. Mereka lempar apa saja yang bisa mereka lempar. Ricky memerintahkan anggotanya yang hendak ke rumah sakit merapatkan barisan, bertahan menghalau serangan warga, menunggu 100-an anggota lain yang masih terjebak di lokasi tambang. Ricky berada di barisan depan, di jalan setapak menuju lokasi dompeng. Kepala bocor kena lemparan batu.

Aparat melawan. Suara tembakan terdengar bersahutan di tengah terikan warga. Proyektil keluar dari moncong bedil menyasar tak terkendali, melawan lemparan batu yang datang seperti hujan.

“Waktu itu perang, bener-bener perang!” kata Aswat. Matanya menerawang ke langit Mengkadai yang telah gelap.

Beduk ditabuh di mesjid dan mushola kampung tanpa henti. Pertanda situasi desa dalam bahaya. “Perang” di ujung Dusun Mengkadai, terus berkecamuk.

Suara beduk seperti perintah adat, tanpa diundang warga berdatangan ke Dusun Mengkadai, jumlah ratusan.

Seiring “perang” di Mengkadai, kabar kematian Sapni, terus menyebar sampai wilayah Tanjung Raden, Muara Mensao, Ranggo, Demang hingga daerah Limun, paling ujung.

Aswat menyambar stang motor, bergegas menuju rumah sakit memastikan kematian Sapni, sepupunya. Dia menerabas rombongan aparat yang menembaki warga, tak ada peduli dan rasa takut peluru akan menembus tubuhnya.

Di tengah kekacauan di ujung dusun, Haidir, yang lagi istirahat kaget dapat kabar dari anaknya yang pulangnebeng—numpang cari emas di lokasi dompeng.

“Pakmotornyoditahan polisi!” kata anaknya.

Haidir yang terkejut, kontan tanya “Ngapo ditahan?”

Pria 50 tahun itu bingung, anaknya tak bisa beri penjelasan. Dia bergegas menuju ujung Dusun Mengkadai, tempat anaknyanebeng. Lebih 30-an orang dekat jembatan Inum sedang melempari polisi dengan batu. Suara tembakan terdengar jelas di kupingnya.

“Sampai sano, dor, dor, dor, suara tembakan, lah macam orang perang.”

Dalam kemelut, Sukar kebingungan mencari anaknya yang hilang entah ke mana. Hamid bersama David, Kapolsek Limun, minta diselamatkan.

Beberapa warga yang berkumpul di jalan, melihat David, langsung mendatangi rumah Sukar. Warga marah, curiga sopir travel itu sengaja menyembuyikan polisi. Mereka mendesak untuk masuk rumah namun dilarang isti Sukar. Warga mengancam akan membakar.

Yo, kita tidak mungkin nak nolak, walau bagaimanapun namonyo manusio jugo. Binatang pun datang minta aman, wajib kita amankan, apalagimanusio.Tidak peduli polisi apo idak,” kata Sukar, pada saya.

Jembatan Inum, saksi bisu tragedi di Mengkadai, yang menewaskan Asep dan Briptu Marto. Foto: Teguh Suprayitno/ Mongabay Indonesia

 

Sekitar tiga kilometer dari rumah Sukar, Ida sedang menutup kiosnya. Sepriyadi (Asep) adik bungsunya yang baru pulang potong rambut bilang, ingin melihat “perang” di ujung dusun.

Dak usah ke sano,dak dengar tu orang tembak-tembakan.”

Ai nak nengok,” jawab Asep membantah.

Omongan Ida tak digubris. Remaja 16 tahun itu tetap pergi.

Di depan pintu toko, Ida melihat beberapa warga yang melintas kena luka tembak. Pikirannya mulai kacau teringat Alex, bapaknya yang tengah di lokasi keributan.

Pas aku nak nutuptoko, oranglah bawa mayat adek aku,” katanya.

Asep duduk diapit dua orang mengendarai motor, kaki menggelantung terseret ke jalan, kuku-kuku kakinya habis beradu dengan batu koral jalan. Seperti tak percaya, jika lelaki muda dengan muka bersimbah darah itu adalah adiknya, yang baru beberapa menit pergi.

Di tengah deru tembakan, Asep, jatuh terkapar dengan luka lubang di hidung tembus belakang kepala. Kematian Asep, membuat warga makin beringas. Mereka seperti tak takut mati. Warga terus menyerang, memukul mundur aparat. Ratusan polisi lari kalang kabut menyelamatkan diri, mereka berlarian menaiki truk, bus, mobil patroli kembali ke Polsek Pulau Pandan.

Di seberang jembatan Inum, sebuah mobil pikap terlihat kepayahan. Di tengah kejaran warga, sang sopir panik memutar kemudi agar mobil mengarah ke Pulau Pandan. Mobil patroli milik sabara itu justru tersenggol bus dan terperosok ke parit. Sang sopir lompat keluar, berlari mengejar bus, menyelamatkan diri.

Briptu Marto Fernandus Hutalagalung, yang tertinggal ditangkap warga. Dia dipukul, ditendang puluhan orang silih berganti. Wajahnya berlumuran darah berkali-kali dihantam batu. Anggota Brimob Datasemen B Polda Jambi, Pamenang itu tergeletak di lorong semak-semak, sekitar 30 meter dari jembatan Inum.

Nga, mati budak tu!” dari kejauhan sesorang teriak memberitahu Haidir, Brimob itu mati.

Haidir kemudian berlari mendekati Briptu Marto, yang sekarat, berusaha mengahalau warga agar tak lagi memukulnya. “Saya tendang ada yang jatuh ke parit, bangun lagi, saya gini kan—dorong—melanting.”

Puluhan orang terus mendesak ingin memukul, Haidir mulai kerepotan. “Saya cegah di sini (kiri), yang di sini (kanan) masuk,lamo-lamo dak telap(sanggup) jugo napas ini. Tapi sayo tetap, orang ini jangan dibunuh. Walaupun perang nyawo, tapi jangan membunuh!”

Amir berusaha memukul Marto, marah-marah karena dihalang-halangi Haidir. “Sayo jolak, Amir itu jatuh,dio marah.”

Haidir akhirnya menyerah, dia tak sanggup menahan rasa sakit jempol kakinya pecah kena lemparan batu. Dia lihat Briptu Marto, sempat berlari menyelamatkan diri, tetapi warga yang kalap itu kembali mendapatkannya.

Sayo dak sanggup lagi, jadi orang tu lari ngejar.Dak tahu lagi siapo yang mukuli polisi itu,” kata Haidir.

Briptu Marto dipukuli warga hingga tewas. Warga emosi lantaran dua orang Mengkadai, mati ditembak. Mobil polisi yang ditinggal lari dirusak dan dibakar.

Di tengah “perang” yang terjadi, Hamid, Kepala Desa Temenggung, waktu itu, memilih tetap di dalam rumah Sukar bersama David. “Kito nak ngamankanratusan orang itu tak kuat kito. Oranglah hilang pikiran semuo. Kalau waktu kejadian itu dio(David) keluar,dio dulu yang jadi bulan-bulanan,” kata Hamid, saat saya temui di rumahnya pertengahan Januari, lalu.

Lebih 30-an orang terluka karena “perang” di Mengkadai, 13 warga luka tembak. “Yang sini (betis) tembus, yang sini, yang sini,” kata Aswat menunjuk pelipis, tangan, macam-macam, menunjukkan luka 13 warga yang kena tembakan aparat. “Tapi ada yang kena peluru karet, ada yang kena peluru tajam.”

“Si Asep itu mati ditembak sini (batang hidung) tembus sini (kepala belakang).”

Asep sempat dilarikan ke Puskesmas Singkut, lewat Dam Kutur. Keluarganya berharap nyawa remaja 16 tahun itu masih bisa diselamatkan, namun dia banyak kehilangan darah.

Sekitar pukul 08,00 malam, situasi mereda. David keluar dari rumah Sukar, dibawa Rozi dan Bakok, mengendarai sepeda motor menuju Pulau Pandan. Dua penambang yang sebelumnya ditangkap Yudi, akhirnya dilepaskan setelah Magrib. Sejak itu, keduanya tak pernah terlihat lagi di Limun.

 

 

Keributan di Mengkadai, menyulut kegaduhan di Kota Jambi. Rumah Dinas Kapolda Jambi dan Rumah Dinas Gubernur Jambi, didatangi seratusan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Limun (Himali), Himpunan Mahasiswa Sarolangun (Himasar) yang marah warga Limun jadi korban. Anggota Perkumpulan Hijau (organisasi lingkungan) dan Aliansi Gerakan Reforma Agrasia (AGRA)—organisasi masyarakat, ikut dalam barisan mahasiswa. Mereka menuntut aparat gabungan di Limun, secepatnya ditarik mundur, dan menghukum anggota yang menembak warga. Massa juga minta Kapolda Jambi, Brigjen Pol. Satriya Hari Prasetya, diganti.

Keesokan hari, aksi serupa kembali diterjadi di Simpang Bank Indonesia, Telanaipura, Kota Jambi.

Dalam sebuah rekaman video yang sebelumnya muncul di media, saat konferensi pers, Kapolda Jambi, Brigjen Pol. Satriya, dengan lugas mengatakan, kedatangan anggotanya ke Mengkadai untuk penegakan hukum. Dia juga bilang, kalau warga (Sapni) yang meninggal itu karena jatuh ke lubang tambang, ketakutan melihat polisi. Kata-kata Satriya menegaskan, Sapni bukan mati ditembak.

Duapuluh satu hari setelah kejadian Mengkadai, Kapolres Sarolangun diganti. AKBP Rido Hartawan, resmi dilantik menjadi Kapolres Sarolangun menggantikan AKBP Satria Adhi Permana. Di media Kapolda Brigjen Pol. Satriya berjanji, menangkap para pelaku tambang ilegal beserta bekingnya.

Bekas tambang dompeng di Limun, Sorolangun, Jambi. Foto: Teguh Suprayitno/ Mongabay Indonesia

***

Bustami, Wakil Lembaga Adat Kecamatan Limun, dapat undangan rapat di Kecamatan, Kamis,(3/10/13). Agendanya, penyelesaian kasus penembakan Sapni dan Sepriyadi. Wakil Bupati Sarolangun, Fahrul Rozi, Kapolres Sarolangun, AKBP Satria Adhi Permana, Dandim Sarko, B Panjaitan, dan tokoh masyarakat Limun datang dalam pertemuan itu. Para petinggi Sarolangun itu sepakat, masalah antara aparat polisi dengan warga Mengkadai selesai secara hukum adat. Pemkab Sarolangun, bersedia membayar denda adat: dua kerbau dan beras 200 kilogram, untuk makan bersama.

“Bahasa adatnyo itu, setinggi pinggang telago darah, tambunan bangkai,surutnyo baik.Artinyo, selesai itu baik, kalau bekeras terus kan tak baik,” kata Bustami. Kini, dia ketua lembaga adat di Limun.

Acara makan bersama di lapangan Desa Temenggung. Fahrul Rozi, AKBP Satriya Adhi Pernama, Susi Ketua DPRD Sarolangun, semua kades ikut dalam rangkaian hukum adat. Banyak warga mengira setelah proses adat, masalah bentrokan di Mengkadai, selesai. Mereka keliru. Beberapa hari setelah acara adat, warga mulai ditangkapi.

Siang itu, Sukar, baru saja mengantar penumpang ke Asrama Haji, berniat menuju loket travel di daerah Transito, Kota Jambi. Di depan Mal Jamtos, mobil Sukar, dihadang. Beberapa orang lalu merangsek masuk ke mobil dan mengambil posisi setir. Sukar dipindahkan ke bangku tengah diapit dua orang. Mobil melaju ke Thehok dan berhenti di Mapolda Jambi. Sukar, baru sadar yang membawanya adalah polisi.

Dia ditahan dua hari dua malam. Sukar diintrograsi banyak petugas. Mereka tanya siapa orang yang membunuh Briptu Marto. Sukar selalu jawab, “tidak tahu.”

Sekitar pukul 01,00 malam, 18 hari setelah kejadian di Mengkadai, rumah Haidir dikepung 17 anggota polisi. Pria 54 tahun itu ditangkap saat keluar dari pintu dapur.

Haidir digelandang masuk mobil, hanya mengenakan celana pendek, bertelanjang dada, tanpa alas kaki. Haidir, dibawa ke Polres Sarolangun, tak lama kemudian dibawa ke Polda Jambi.

Kepala Dusun Mengkadai itu ditangkap berdasarkan rekaman video kejadian yang tersebar media sosial. Dalam video, Haidir, tampak jelas terlihat berdiri dekat Briptu Marto, yang tergeletak di semak-semak.

“Dalam video itu kan sayo gini, gini.” Haidir memperagakan gerakannya saat mengahalau warga. Haidir dianggap tahu siapa saja orang di video yang ingin memukul Marto, waktu itu.

“Orang tu banyak,dak tahu lagi siapo-siapo,” katanya. Namun, dia ingat pernah mendorong Amir, hingga jatuh terjungkal karena ingin memukul Marto.

Amir adalah paman Sepriyadi, yang tewas ditembak saat bentrokan di Mengkadai. Haidir mengaku, tidak tahu kesaksian siapa yang membuat Amir jadi tersangka.

Unyil yang ditengarai mendanai makan dan minum warga saat bentrokan terjadi, juga ditangkap. Akhirnya bebas. Sejak itu, Dusun Mengkadai, sepi, banyak warga ketakutan akan ditangkap polisi.

 

***

Minggu, sekitar pukul 2.30 subuh, dua mobil lewat depan rumah Amir. Istrinya yang terbangun lalu menyibak tirai dan melihat ke jendela. Dia mengira hari telah pagi, karena mobil pedagang pasar Minggu, telah lewat. Istri Amir mematikan lampu depan dan tidur kembali. Ada yang ganjil. Dia mendengar suara mobil itu pelan berjalan mundur ke belakang dan berhenti persis di depan rumahnya. Tirai jendela ditutup rapat-rapat, perasaan mulai tak karuan. Ada orang datang. Suara derap sepatu terdengar samar-samar. Langkah orang-orang itu cepat mengelilingi rumah.

Sayo nengok lagi ke jendela, polisi!” kata istri Amir.

Pintu belakang didobrak, beberapa orang masuk rumah menyergap Amir, yang masih tertidur. Anak perempuannya yang masih kelas empat SD itu melihat jelas bagaimana bapaknya ditelikung, digelandang ke mobil. Sejak itu, anak Amir, tak lagi berani masuk kamar.

Sepanjang perjalanan menuju Polres Sarolangun Amir, terus dipukuli. “Tibo di sel Polres, lebih orang 40 ngeroyok kami,” kata Amir.

Mukonyo dak ado lagi (babak-belur), dipukuli polisi,” kata perempuan tua, yang duduk di samping Amir, menyela. Dia mengaku masih kerabat.

Tiga hari Amir, dipukuli, disuruh mengaku kalau dia yang menganiaya Briptu Marto, hingga tewas. Amir berpikir, waktu itu harus ada tumbal. Jika tidak, Polres Sarolangun, akan diserang Polda, diserang Brimob.

Di Pengadilan Sarolangun, Amir dinyatakan bersalah dan menyebabkan Briptu Marto Fernandus Hutagalung, tewas. Amir dihukum lima tahun penjara.

Para buruh tambang emas pakai dompeng. Foto: Teguh Suprayitno/ Mongabay Indonesia

***

Saya melacak nama-nama yang disebut dalam laporan media waktu kejadian Mengkadai. Beberapa media menulis nama keliru, bahkan ada nama Pria Budi—Kapolres Pare Pare—yang sama sekali tak terkait, juga disebut ikut dalam bentrokan di Mengkadai.

Dari Pria Budi, saya tahu jika yang jadi Wakapolres Sarolangun saat itu,Kompol Nurbani. Kini, dia tugas di Ditlantas Polda Jambi, pangkat AKBP.

Jumat siang, minggu kedua Fabruari lalu, saya ketemu Nurbani, setelah dua kali bolak-balik ke Ditlantas tak ketemu, dapat kabar Nurbani, sakit. Seorang polisi berpangkat Bripka mengingatkan saya, agar kejadian di Mengkadai tak diungkit-ungkit lagi.

Nurbani terkesan tertutup ditanya soal perannya waktu penggerebekan tambang ilegal di Mengkadai. Dia jawab semua data kegiatan operasi di Mengkadai, ada di Polres Sarolangun. Nurbani menyarankan, saya menemui Kapolres Sarolangun, dan anggota bintara yang masih tugas di Polres.

“Kalau saya ada yang ingat ada yang lupa,” katanya.

Apa yang masih diingat?

“Kalau yang ingat, saya sudah lupa. Saya tidak mau ingat-ingat lagi!”

Saya kembali tanya, bagaimana kejadian di Mengkadai, itu bisa terjadi?.

“Ya, kitagaktahu ceritanya seperti apa,kokbisa kejadian itu saya juga tidak tahu.Kanskenario siapa yang buat, saya juga tidak tahu. Tahu-tahu kejadian seperti itu.” Nurbani duduk bersandar, sambil tangan maingamedi ponsel.

Dia bilang, semua anggota Polres Sarolangun, waktu itu terlibat langsung dalam kejadian di Mengkadai, mulai dari Kapolres, anggota bintara sampai TNI ikut dalam operasi gabungan.

“Bukan saya sendiri,” kata Nurbani, terdengar mulai kesal.

Wongmati, mati jatuh sendirikokpolisi yang jadi korban.”

Nurbani, besikukuh jika dia tahu kronologi kematian Sapni. “Akugaktahu,wongtahu-tahu ada orang di bawah, jatuhnya seperti apa, juga saya tidak tahu. Tahu-tahu kami disuruhnolongorang yang ada di dalam situ, sudah!”

Yang suruh untuk menolong siapa?

“Yang suruhnolong, siapa?” suara Nurbani mulai mengeras.

“Sekarang logikanya kamu jatuh dari situ, kami datang ke situ, kira-kira sayabiarin?Apo saya tidak tolong, logikanya? Ya, pasti kami disuruh nolong kan, siapa yang nyuruh nolong, kemanusiaan kamilah,” katanya.

Waktu itu, para penambang keluar dari lubang tambang seperti semut. Ada yang jatuh ke lubang lalu ditinggal. Nurbani tak mau melanjutkan cerita. Pria asal Jawa Timur itu menyarankan saya mencari anak buah Hidup.

Selama wawancara, saya menangkap ada rasa kecewa dari Nurbani jika mengingat kejadian di Mengkadai. Dia bilang, pelajaran dari Mengkadai, adalah, “jangan percaya orang!” Dia tak menjelaskan lebih lanjut soal ini.

Pekan ketiga Februari, saya datang ke Polres Sarolangun, menemui Yudi, diaanggota Banit Paminal Propam, berpangkat Bripka. Dia mengakui, jika ada empat orang termasuk dirinya dan Wakapolres Nurbani, datang ke Mengkadai, sebelum bentrokan terjadi.

“Saya waktu itu cuma sopir,gak tahu ceritanya,” katanya. Dia enggan diwawancarai, dan menyarankan saya ketemu Kapolres.

Saya kemudian, izin untuk ketemu Kapolres Sarolangun, AKBP Dadan Wira Laksana, saya sampaikan asal dan tujuan saya untuk wawancara. Kapolres tak mau menemui. Lewat stafnya saya diarahkan ketemu Kabag Ops. Kompol Nazaruddin. Nazaruddin menyarankan, saya ke Polda Jambi. “Masalah itu ditangani Polda langsung, datanya di sana,” katanya.

Esoknya, saya kembali ketemu Nazaruddin, saya minta izin untuk wawancara Yudi. Yudi yang saya temui, menolak wawancara dengan alasan, “Saya mewakili institusi Polri, jadi harus lewat atasan tidak bisa langsung sama kita.”

Katanya, masalah Mengkadai, ditangani Polda Jambi, dan beberapa anggota Polres Sarolangun, disidang. “Pak Nurbani, disidang, saya saksi. Tapi pasal yang diterapkan saya tidak tahu.”

Dia menyarankan, saya ketemu bagian humas. Iptu Ardiansyah, Kasubag Humas Polresta, bilang sama sekali tak tahu soal kejadian di Mengkadai. Dia mengarahkan saya ketemu Aiptu Agung Pramuji, Kaur Mintu Polres Sarolangun. Dari Agung saya diminta ketemu Kasat Reskrim, Iptu Bagus dan mengajukan surat permohonan data ke Polres Sarolangun. Agus tak yakin, data lima tahun lewat itu masih ada.

“Kalau suratnya disetujui pak kasat, nanti Pak Kasat akan menghadap Pak Kapolres, nanti akan saya cari datanya,nggak tahu apa masih ada, karena sudah lama.”

Penambang emas tukang nebeng. Mereka hanya ikut-ikutan nambang bersama pekerja lain. Foto: Teguh Suprayitno/ Mongabay Indonesia

***

Keluarga Samsidar, orangtua Asep, tak terima Amir, ditangkap polisi. Ida, anak Samsidar, menganggap masalah di Mengkadai itu semestinya selesai karena hukum adat sudah jalan. Ida akhirnya datang ke Polres Sarolangun, membuat laporan, minta kasus penembakan Asep, diusut hingga tuntas. Laporan ini sebagai respon penangkapan pamannya.

Ida mengaku sudah bolak-balik ke Polres bawa saksi yang tahu bagaimana adiknya itu mati. “Aku sudah beberapa kali ngadu, aku bawa saksi tapi dak diproses. Yang menyebabkan brimob meninggal diproses habis,” katanya, tak terima.

Dari penuturan Ida, hasil visum rumah sakit menyebut Asep meninggal karena jatuh. Alasan ini kemudian menjadi dasar polisi untuk tidak melanjutkan kasus kematiannya. Ida yakin jika adiknya mati ditembak.

“Mas, kami ini orang awam yo. Namanya orang awam lawan dengan orang polri, dak biso, mas,dak biso,mas, sudah kemano-mano, dak biso, mas,” kata Ida, matanya mulai berkaca-kaca.

“Jadi kito balikkan ke Tuhan, Tuhan Maha Tahu, kek itu bae. Semoga adek aku senang di alam sano, kalau dio tidak senang, pasti arwah adek aku ngejar dio(penembak),itu bae.” Suara Ida, terdengar pelan, air mata perlahan mengalir. Pipinya basah.

“Sudah puas, aku bawa saksi, sudah puas ke polres, tapi hasilnya nol.” Ida menarik nafas panjang, berusaha menguatkan diri.

“Aku kalau ingat itu, sakit mas, sakittt nian.”

Ida menunjukkan foto dari ponselnya, sosok pemuda dengan kulit sawo matang, penuh senyum duduk santai. Ialah Asep. Foto itu jadi kenangan dan akan selalu disimpannya.

“Inilah yang aku lihat, jika aku rindu.” Ida berurai air mata.

***

Pertengahan Januari 2019, saya datang ke rumah Amirudin, atau Wak Amir. Dia sudah bebas. Lelaki 40-an tahun itu sedang duduk di teras dengan beberapa perempuan, istrinya, Samiar, dan perempuan kerabat.

Amir, masih emosi jika ingat kejadian Minggu, lima tahun lalu, saat dia digelandang polisi lalu dipukuli, dipaksa mengaku sebagai orang yang bertanggung jawab atas kematian Briptu Marto. Meskipun begitu, Amir menganggap, masalah sudah selesai. “Masalah kamidak adolagi, yang sudah, sudahlah.”

Kaloanak kami (Asep) nih kan mungkinlah ajalnyo, kalo orang janji nyap(diam)bae yo,sudahlah,” kata Samsidar, menyela.

Peta sebaran tambang emas ilegal di Jambi

Tagih janji Pemerintah Jambi

Amir berpesan pada saya, jika masalah di Mengkadai, mau dibuka lagi, dia ingin agar janji Fachrori Umar, Wakil Gubernur Jambi–saat itu 2 Oktober 2013–, kala datang ke rumah Samsidar, bisa dipenuhi. Waktu itu, Fachrori bilang, jika keluarga yang jadi korban akan dibantu.

Janjinya, istri Sapni—saat ini sudah delapan tahun jadi tenaga kerja sukarela sebagai guru SD–akan diangkat jadi PNS dan anaknya akan disekolahkan sampai tamat kuliah. Abang Asep, waktu itu masih kuliah, juga akan dianggat jadi PNS.

Amir kasian dengan Helmalia, keponakannya. Sapni dan Asep, masih saudara. Samsidar adalah saudara tua dari orangtua Helmalia. Delapan tahun jadi tenaga kerja sukarela, Hel hanya dapat bayararan Rp700.000 tiap tiga bulan.

“Kami bukan minta, janji itu kami tagih.Dak usahlahanaknyadisekolahin, angkat bini Sapnibaejadi pegawai negeri, hiduplah anaknyatuh,” kata Amir.

Jelang pemilihan legislatif 2019, Amir, beberapa kali diajak Samsidar, ketemu Fahrul Rozi, yang datang ke rumahnya minta dukungan. Amir menolak. Kejadian di Mengkadai, membuat Amir kecewa denga Fahrul, bahkan benci.

Meski keduanya adalah saudara jauh. Di lain waktu Hasan Basri Agus, juga pernah datang dengan maksud sama. Keduanya jadi caleg Partai Golkar. Bedanya Hasan caleg DPR RI, Fahrul berebut kursi di DPRD Sarolangun. Waktu kejadian di Mengkadai, keduanya punya posisi penting di pemerintahan, Fahrul sebagai Wakil Bupati Sarolangun dan Hasan adalah Gubernur Jambi.

Amir kecewa karena janji pemerintah lima tahun lalu hingga kini tak pernah ada. Fahrul yang saya hubungi lewat telepon mengaku tak pernah janji apapun. Dia bilang, semua masalah telah selesai dengan hukum adat. Proses hukum terus berlanjut. “Kanorang sudah ditangkap semua, masalahnya sudah selesai,” kata Fahrul.

Saya tanya apakah pemerintah menjanjikan pekerjaan untuk keluarga korban di Mengkadai?

“Kalau saya tidak ada janji, tapigaktahu kalau Pak Fahrori.”

Ida, juga maju jadi Caleg DPRD Sarolangun, dari partai berlambang Beringin. Kesamaan partai inilah yang mungkin membuat Fahrul dan Hasan, datang ke rumah Samsidar.

***

Rabu siang itu, Fachrori Umar, dikerubuti wartawan. Beberapa wartawan menanyakan harapannya pada Kepala Dinas Koperasi dan UMKM yang baru dia lantik. Sebagian lagi menanyakan kepastian kabar dia akan dilantik jadi Gubernur Jambi—waktu saya temui Fahrori masih pelaksana tugas. Dia dilantik jadi gubernur devinitif 13 Februari lalu.

Saya tanya, apa benar pemerintah berjanji mengangkat dua orang keluarga korban Mengkadai jadi PNS?

Fachrori, tampak bingung. “Mengkadai, itu dimanasih?” JohansyahKaro Humas,kemudian berbisik,“Sarolangun.”

Fachrori, yang masih tampak bingung, lalu bercerita dua anak sekolah umur 17 tahun tenggelam di sungai diRantau Panjang, Merangin. Keduanya tenggelam karena tak bisa berenang. Dia ingin anak-anak diajarkan berenang. Makin lama jawaban Fachrori kedengaran ngelantur.

Apa yang di Sarolangun itu benar? tanya saya.

“Nanti-nanti saya belum ini, ini. Iya nanti.” Johansyah, kembali membisikkan kejadian di Mengkadai itu zaman Gubernur Zumi Zola—Johansyah, keliru, yang benar zaman Gubernur Hasan Basri Agus, dan Fachrori, jadi wakil gubernur.

“Kalau besebut gubernur waktu itu saya wagub, kadang-kadang tak sampai berita itu pada saya.”

“Bukankah bapak yang datang sendiri ke Mengkadai? tanya saya, mendesak. Fachrori, tampak kaget. Ekspersinya kebingungan.

“Nanti kita pelajari, saya ada tamu sebentar.” Fachrori berlalu pergi sembari tersenyum meninggalkan kerumunan wartawan.

Saya kembali ke Mengkadai, di jalan saya ketemu Aswat, yang pulang dari kebun. Saya tanya di mana rumah Helmalia, dia menunjukkan rumah batu di sebelah kanan, persis di hadapan saya.

Di depannya, saya lihat enam anak-anak sedang bermain. “Itu anak Hel,” katanya, sambil menunjuk ke bocah perempuan berkaos hijau, rambutnya sebahu, mengenakan celana cingkrang, tanpa alas kaki.

Seketika pikiran saya, dialah bayi 14 hari itu. Kini usianya sudah lima tahun.

Saya menemui Helmalia, dia sedang hamil dua bulan. Agustus 2018, Helmalia menikah lagi, suaminya sekarang juga kuli dompeng. Bocah itu ikut menghampiri ibunya lalu bergelayut di lengan Hel.

Pandangannya selalu ke bawah. Dari Helmalia, saya tahu bocah lima tahun itu bernama Siti Khodijah, nama yang diberikan Fachrori, waktu datang ke Mengkadai.

Dijah, tak tahu bagaimana wujud asli bapaknya. Dia hanya tahu wajah bapaknya dari foto pernikahan yang kini masih disimpan Helmalia.

“Kalau dulu, umur dua tahun sering manggil, bapak, bapak, bapak.”

Kata Hel, anaknya bermimpi ketemu bapaknya. “Saya sering bilang, ‘nak, bapak sudah meninggal.’”

Saya tanya pada Helmalia, apakah masih ada yang diharapkan dari pemerintah? Di bilang, sampai sekarang masih berharap janji pemerintah lima tahun lalu membantunya mendapatkan pekerjaan, bisa terwujud.

Bagaimana jika yang dibilang Fachrori, itu hanya janji saja? tanya saya.

Kalo cuman janji-janji bae yo sudahlah,” katanya pasrah.

Sekitar 15 menit kami bicara, tak banyak yang diceritakan Helmalia. Dia menjawab pertanyaan saya sekenanya. Raut wajahnya menampakkan kesedian, barangkali karena saya mengungkit masa lalu yang pahit.

Sebelum pamit, saya kembali bertanya pada Helmalia, apakah dia masih dendam dengan kejadian lima tahun silam, yang merenggut nyawa suaminya.

Helmalia, hanya diam, terlihat seperti berat untuk bicara. Dia menatap anaknya yang masih bergelayutan di lengannya.

“Yang sudah ya sudahlah, sudah ikhlas.Kalodulu punya keinginan hukuman setimpal, nyawa harus dibayar nyawa.”

“Dulu, katanya mau dikasih kerja tapingakada, jadinya kami kecewa. Sudahlah, biarlah orang berbuatkayak gitudengan kami,” katanya.

Hel, kemudian merangkul Dijah, dan memeluk erat-erat.

“Tuhan tuh dak tidur ada do’a anak yatim.”

Hel dan keluarga menanti realisasi janji. Di Limun, bagaimana kondisi sekarang, bebaskah dari pertambangan emas setelah kejadian kelam lima tahun lalu? Ataukah malah lebih buruk, tambang makin menggila dan lingkungan makin rusak? (Bersambung)

Sumber: Mongabay.co.id

 

Pembangunan Rendah Karbon Harus Jadi Perhatian Capres-Cawapres

  • Dalam visi misi maupun perbincangan kedua kubu capres-cawapres belum ambisius menyikapi ancaman ranjau pemanasan global yang akan mempengaruhi semua warga
  • Kebijakan publik terkait perubahan iklim harus selaras dan sejajar satu dengan yang lain secara lintas sektor dan isu, dalam dan antar kementerian atau lembaga serta pusat maupun daerah
  • Bahasan para capres-cawapres masih belum menyentuh pada pemahaman lingkungan yang penting dalam upaya pembangunan rendah karbon. Konsep pembangunan rendah karbon pun belum menjadi dasar kuat dalam rencana pembangunan yang tertuang dalam visi-misi kedua kubu
  • Pembangunan berkelanjutan dan rendah karbon, setidaknya mempertimbangkan tiga aspek utama, yakni, pertumbuhan ekonomi tetap tinggi, kelestarian lingkungan tetap terjaga dan kesejahteraan masyarakat terjadi dengan mengecilkan kesenjangan sosial.

Laporan soal perubahan iklim terbitan Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (Intergovernmental Panel on Climate Change/ IPCC) akhir 2018, belum menjadi perbincangan kedua calon presiden dan wakil yang akan bertarung pada Pilpres 2019. Pada 17 Februari ini, Komisi Pengawas Pemilu (KPU) adakan debat capres edisi kedua dengan tema, energi, lingkungan, sumber daya alam, infrastruktur dan pangan. Berbagai kalangan menekanan, soal perubahan iklim dan pembangunan rendah karbon menjadi perhatian para capres-cawapres.

Sonny Mumbunan dari Pusat Riset Perubahan Iklim Universitas Indonesia mengatakan, dalam visi misi maupun perbincangan kedua kubu capres-cawapres belum ambisius menyikapi ancaman ranjau pemanasan global yang akan mempengaruhi semua warga.

Dia mengatakan, siapapun yang terpilih jadi presiden mau tak mau akan menghadapi tantangan waktu 12 tahun yang disebut dalam laporan IPCC. Ia merupakan batas waktu bumi menuju pemanasan global pada 1,5 derajat celcius.

“Laporan IPCC mengandung sejumlah perihal penting yang akan memperngaruhi makhluk hidup, dan menentukan perikehidupan manusia serta pengorganisasian masyarakat dunia dan Indonesia masa datang,” katanya dalam diskusi di Jakarta, Selasa (13/2/19).

Indonesia, sudah meratifikasi Persetujuan Paris pada 2016 dengan sebuah UU. Indonesia juga telah menyampaikan niat untuk menurunkan emisi gas rumah kaca melalui National Intended Contribution (NDC).

Dalam laporan itu disebutkan, dengan tingkat kepercayaan tinggi pemanasan akan mencapai 1,5 derajat celcius antara 2030 dan 2052, sekitar satu dekade dari sekarang. Kalau pemanasan terus berlangsung dengan laju saat ini, dibanding suhu pra-industri, kegiatan-kegiatan manusia ditaksir menyebabkan pemanasan global antara 0,8 hingga 1,2 derajat celcius.

“Bukan akan kiamat seperti yang disampaikan beberapa pihak, ibarat berjalan dengan ranjau, jika ini dibiarkan ranjau akan makin banyak, Karena itu perlu adaptasi,” kata Sonny.

Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI) dan Thamrin School-sebuah inisiatif multipihak mendorong pemikiran kritis dan progresif tentang tata kelola sumber daya alam, lingkungan dan perubahan iklim. Mereka memberikan sejumlah rekomendasi kepada calon presiden dan wakil presiden mempertimbangkan laporan IPCC.

Rekomendasi ini penting mengingat risiko-risiko laju pemanasan global bisa muncul dalam berbagi konteks, kepulauan, keragaman hayati dan ekosistem, ketahanan pangan, kesehatan, kebencanaan, infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi.

Rekomendasi ini disusun setelah diskusi mendalam sejumlah pakar, pembentuk opini antara lain Edvin Aldrian dari BPPT–ikut menyusun laporan IPCC–, Sonny Mumbunan (RCCC UI), Alan F Koropitan (Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan IPB), Herry Purnomo (Cifor), Nur Hidayati (Walhi), Ari Mochamad (Thamrin School). Lalu, Briggitta Isworo (Harian Kompas), Vanny Narita (ALMI), Jay Fajar (Mongabay Indonesia), Agus Sari (Landscape Indonesia), Dewi Suralaga (CLUA), Togu Manurung (Departemen Hasil Hutan IPB), Januar Dwi Putra (Satgas 155), Asclepias Rachmi (IIEE), Irvan Pulungan (TGUPP Jakarta), Jalal (A+ CSR Indonesia), Hizbullah Arif (Hjauku.com), Mohammad Fadl (APIK) dan Arina Apriyana (WRI).

Menariknya, tim diskusi ini juga melibatkan rohaniawan Victor Rembeth juga pegiat kebencanaan. Kehadiran rohaniawan, kata Sonny, penting sebagai elemen paling dekat dan langsung berhubungan dengan masyarakat. Saat ini, sudah disusun materi khutbah Jum’at dengan tema adaptasi perubahan iklim. Selain itu, ada juga perwakilan tim sukses kedua paangan calon presiden dan wakil presiden.

Kebakaran gambut terjadi di kebun sawit di Dusun Benuang, Desa Teluk Nilap, Kecamatan Kubu Darussalam, Rokan Hilir. Di dusun ini sedikitnya 14 rumah dan sejumlah kendaraan roda dua hangus terbakar pada pekan lalu. Hingga Jumat lalu, api masih berkobar. Foto: Zamzami/ Mongabay Indonesia

Mereka yang punya pendekatan masing-masing dengan isu perubahan iklim diminta mengemukakan tiga poin penting yang harus dilakukan Indonesia terkait laporan IPCC. Poin-poin ini kemudian dikerucutkan jadi 17 poin utama, antara lain, pertama, Indonesiakan laporan IPCC. Dampak pemanasan global dan keperluan menstabilkan iklim dalam laporan IPCC perlu disesuaikan dengan konteks Indonesia.

Contoh, bagaimana arti emisi gas rumah kaca tetap tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, ketahanan pangan, dan kejadian bencana alam di Indonesia.

“Atau apa makna stabilisasi iklim global bagi industri dan komoditas penting Indonesia seperti batubara dan sawit?”.

Kedua, perjelas terjemahan dan penilaian NDC Indonesia. Target NDC Indonesia perlu dijabarkan rinci di dalam negeri. NDC terkait upaya menerjemahkan laporan IPCC dan hasil riset ilmiah ke dalam kehidupan sehari-hari hingga level operasional di pemerintahan baik dari segi konten maupun dari segi pertanggungjawaban di lapangan.

“Turunan NDC jelas dan kongkrit perlu untuk menyelarakan kebijakan perubahan iklim kita.”

Ketiga, penjajaran dan penyelarasan perencanan pembangunan terkait perubahan iklim di pusat dan daerah.

Lalu rekomendasi lain dari tim ini terkait integrasi dan koordinasi pembangunan yang sepadan dengan perubahan iklim.

“Penyusunan rencana pembangunan nasional berupaya rendah karbon sekaligus mendorong integrasi dan koordinasi seperti aksi Bappenas dalam RPJMN. Ini perlu diapresiasi,” katanya.

Integrasi sektoral, katanya, soal data dan informasi seperti data curah hujan dari BMKG terintegrasi dengan data Kementerian Kesehatan untuk pencegahan wabah demam berdarah.

Asclepias Rachmi dari Indonesia Institute for Energy Economics (IIEE) mengatakan, kebijakan publik terkait perubahan iklim harus selaras dan sejajar satu dengan yang lain secara lintas sektor dan isu, dalam dan antar kementerian atau lembaga serta pusat maupun daerah.

“Perlu dibuat semacam matriks yang menampilkan peran dan sumbangan tiap-tiap sektor,” kata Rachmi.

Saat ini, setidaknya ada empat perencanaan daerah soal sektor energi. Pertama, ada rencana aksi daerah (RAD) untuk penurunan emisi gas rumah kaca. RAD ini sudah mulai sejak 2014 dan dilaporkan setiap tahun.

Pada 2017, setelahkaji ulang ada kesenjangan pada pemerintahan provinsi. “Pemerintah provinsi sudah diminta menyesuaikan kembali.”

Kedua, rencana umum energi daerah (RUED), baru berjalan dua tahun. Ia perlu dapat perhatian, apakah RUED dan rencana aksi nasional penurunan emisi gas rumah kaca sudah selaras.

Ketiga, ada rencana umum kelistrikan daerah. “Ini belum terlalu jelas bagaimana kaitan dengan RUED dan RAN penurunan emisi gas rumah kaca.”

Keempat, ada sustainable development goals (SDGs) poin ke-tujuh untuk energi bersih.

Laporan IPCC menyiratkan perubahan cukup mendasar dan cepat dalam cara menangani perubahan iklim dan kemungkinan dampak risiko. Karena itu, kata Sonny, perlu ada transformasi pengorganisasian ekonomi dan masyarakat.

Pengembangan ekonomi hijau, katanya, perlu ada transisi agar menggantikan penyerapan kerja yang bergantung fosil dan ekonomi tinggi karbon.

“Perubahan iklim harus jadi persoalan pribadi sekaligus perkara publik.”

Masyarakat penjaga hutan. Pepohonan di hutan adat Marena. Kala akses kelola dan hak kelola, mereka bisa menjaga hutan sekaligus memanfaatkannya. Foto: Minnie Rivai/ Mongabay Indonesia

 

Pembangunan rendah karbon

Tjokorda Nirarta Samadhi, Direktur World Resources Institute (WRI) Indonesia mengatakan, bahasan para capres-cawapres masih belum menyentuh pada pemahaman lingkungan yang penting dalam upaya pembangunan rendah karbon. Bahkan, konsep pembangunan ini belum menjadi dasar kuat dalam rencana pembangunan yang tertuang dalam visi-misi kedua kubu.

”Pembangunan Indonesia berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang dihitung makro, belum memasukkan koreksi-koreksi keterbatasan lingkungan,” katanya.

Untuk itu, katanya, pada calon pemimpin Indonesia, diharapkan memiliki pemahaman mendasar bagaimana mengimplementasikan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat dengan peka lingkungan.

Pembangunan berkelanjutan dan rendah karbon, kata Koni, sapaan akrabnya, pada dasarnya mempertimbangkan tiga aspek utama, yakni, pertumbuhan ekonomi tetap tinggi, kelestarian lingkungan tetap terjaga dan kesejahteraan masyarakat terjadi dengan mengecilkan kesenjangan sosial. “Ketiganya menjadi bagian yang saling berjalan beriringan.”

Koni contohkan, angka produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada 2010 sebesar Rp6.422 triliun. Angka ini belum memperhitungkan penipisan dan kerusakan sumber daya alam, Rp635 triliun. Dengan ada degradasi sumber daya alam itu, seharusnya GDP Indonesia terkoreksi jadi Rp5.787 triliun.

Menurut dia, perlu ada strategi pertumbuhan berkelanjutan inklusif. ”Faktor pendorong, inovasi dan kelestarian.”

Adapun makna ‘lestari,’ katanya, berarti transisi menuju pembangunan rendah karbon. Kota dengan masyarakat bergerak mudah, berudara bersih dan produktif. Juga, produktivitas sumber daya alam, lahan dan hutan kaya keragaman hayati, berinvestasi pada sumber daya manusia serta memperkuat komunitas.

Hingga kini, pemerintah belum menerbitkan peraturan presiden soal perencanaan pembangunan rendah karbon. Aturan ini bisa membantu pemerintah periode selanjutnya mengimplementasikan pembangunan rendah karbon melalui RPJMN.

Sejauh ini, Kementerian Bappenas sedang merancang aturan pembangunan rendah karbon berlandaskan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Melalui upaya itu, katanya, akan ada skenario kebijakan lintas sektor dalam melihat kemungkinan-kemungkinan mencapai target pembangunan yang bisa mengurangi dampak negatif bagi lingkungan, namun tetap menjamin pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan.

”Implementasi pembangunan rendah karbon pun perlu terintegrasi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah pusat hingga daerah. Jadi, Kementerian Dalam Negreri memegang peranan kunci dalam pembangunan rendah karbon ini,” katanya.

Koni pun mengingatkan, berdasarkan hasil pertemuan IPCC menuntut langkah agresif. Dia katakan, dalam laporan itu ada skenario drastis, misal, berhenti menggunakan batubara.

”Apakah ini realistis? Mungkin jika berhenti sama sekali tidak realistis. Transisinya seperti apa, itu tantangan berat dalam bentuk kebijakan pembangunan,” katanya.

Kini, porsi energi terbarukan sekitar 12% dari target 23% pada 2025. Capaian itu, katanya, cukup baik mengingat saat ini Indonesia masih sangat bergantung energi batubara.

”Pembangunan kita harus diatur sedemikian rupa, supaya tidak banyak mengandalkan energi fosil, mengelola lahan dan hutan dalam tata kelola jauh lebih ketat,” katanya.

Yuyun Harmono, Manajer Kampanye Keadilan IKlim Walhi Nasional menyebutkan, kedua paslon tak berani berbicara visi-misi energi kotor menuju energi bersih. Meski ada komitmen energi terbarukan, namun masih belum jelas ingin berbuat seperti apa padahal transisi energi perlu waktu lama.

“Hal inilah yang penting lebih dahulu dibahas, dibandingkan bicara komitmen energi terbarukan, berupa bioethanol dan biofuel.”

Baik Yuyun maupun Koni, meyakini, transparansi skenario rencana enegi Indonesia ini jadi kunci. “Misal, skenario gunakan batubara. Barangkali itu pilihan benar. Tapi kita kan tidak tahu dan tidak diberitahu pemerintah alasan-alasan yang mendasari mengapa ini dipilih,” katanya.

Ketika hal ini jelas bagi publik, masyarakat pun dapat mempertimbangkan pilihan itu masuk akal atau tidak.

 

Begini hutan adat Kinipan, setelah pembukaan untuk kebun sawit perusahaan. Hutan bertutupan bagus, terbabat jadi kebun monukultur, apakah itu pembangunan rendah karbon? Foto: dokumen Laman Kinipan

Masalah lingkungan

Sementara, Leonard Simanjuntak, Kepala Greenpeace Indonesia Jumat (15/2/19) mengatakan, dalam debat kedua capres harus menunjukkan komitmen kuat mengatasi berbagai permasalahan lingkungan.

“Hal yang menentukan hajat hidup bangsa Indonesia ke depan justru banyak ditentukan bagaimana kualitas lingkungan membaik atau merosot,” katanya.

Dia meminta, kedua paslon menunjukkan komitmen menindak kejahatan korporasi di sektor lingkungan.Dia contohkan, kasus kebakaran hutan dan lahan 2015 yang menyeret korporasi, setidaknya 11 kasus perdata—sudah vonis hukum—dengan total harus membayar Rp18,9 triliun tetapi belum eksekusi.

“Kami ingin mengingatkan kepada siapapun nanti presiden dan wakil, bisa tegas jalankan eksekusi hukum.”

Dia bilang, kerugian hutan, lingkungan, dan kekaragaman hayati karena korporasi sangat masif. Kerusakan lingkungan ini, katanya, mengancam ratusan ribu bahkan jutaan orang.

Selain itu, katanya. kedua pasangan capres dan cawapres seharusnya memiliki solusi konkrit menghentikan karhutla dan menegakkan hukum.

Ririn Sefsani, Team Leader Human Rights Defender Kemitraan mengatakan, pembahasan dalam debat kedua merupakan hal penting karena tema usungan akar dari hajat hidup orang.

Dahniar Andriani, Direktur Eksekutif Perkumpulan HuMa mengatakan, ketika membahas mengenai isu lingkungan tak lepas dari isu masyarakat adat. Pengakuan, menghormati dan melindungi hak masyarakat adat atas sumber daya alam dan agraria harus dengan keseriusan kuat kedua pasangan capres cawapres.

Berdasarkan catatan HuMa, hingga Desember 2018, terjadi 326 konflik sumberdaya alam dan agraria. Konflik di 158 kabupaten kota pada 32 provinsi dengan luas 2.101.858,221 hektar. Ia melibatkan 286.631 jiwa korban, terdiri 176.337 masyarakat adat dan 110.294 jiwa masyarakat lokal.

Khalisah Khalid, Koordinator Deivisi Politik Walhi Nasional mengatakan, debat putaran kedua menantang kedua capres menunjukkan komitmen menyelesiakan sengkarut sumber daya alam dan lingkungan.

Dalam pengelolaan sumber daya alam, katanya, seringkali terjadi pelanggaran hukum dan perundang-undangan. Ia juga erat kaitan dengan pengabaian bahkan penyingkiran masyarakat adat.

Korporasi, katanya, seringkali membonceng proses demokrasi termasuk politik elektoral, modus mereka salah satu melalui obral perizinan.

“Persoalan ini harus berani diselesaikan kedua paslon. Perlu keberanian untuk memulihkan lingkungan.”

Hal lain yang luput perhatian adalah mengenai komitmen Indonesia menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29% atas usaha sendiri dan 41% jika ada bantuan internasional dalam Paris Agreement.

“Kedua pasangan capres cawapres harus memperhatikan dan melanjutkan komitmen ini untuk menjaga kepentingan dan kepercayaan rakyat.”

 

Keterangan foto utama: Pembangunn harusnya jaga mangrove bukan merusak. Masyarakat di Kampung Beting, Desa Pantai Bahagia, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menanam mangrove, demi memperbaiki kondisi lingkungannya. Foto: Donny Iqbal/Mongabay Indonesia

Sumber: Mongabay.co.id

 

× Hubungi Kami Untuk Pemesanan