Diskusi Terbatas- Penyelamatan SDA dan Lingkungan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Selatan 2018-2023

6 October 2018

Pinus Sumsel  telah menyelenggarakan Diskusi Terbatas “ Penyelamatan SDA dan Lingkungan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Selatan 2018-2023” di Hotel Batiqa Palembang  pada 06 Oktober 2018, dengan menghadirkan pembicara antara lain perwakilan dari Dinas ESDM Sumatera Selatan, Dinas Kehutanan Sumatera Selatan, BAPPEDA Sumatera Selatan. Diskusi yang dihadiri oleh para wakil instansi pemerintah pusat/daerah dan lembaga terkait bertujuan untuk menggali berbagai masukan  dalam menyikapi pergantian kepemimpinan terbaru provinsi Sumatera Selatan.

Dalam kesempatan tersebut Direktur PINUS Rabin Ibnu Zainal P. Hd memaparkan terlebih dahulu beberapa capaian kinerja PINUS dalam setahun terakhir diantaranya dari  disektor pertambangan dan sektor kehutanan, salah satunya tata kelola di sektor pertambangan dan Program Perhutanan Sosial. Beliau menambahkan “dengan  kepemimpinan terbaru Gubernur Sumatera Selatan diharapkan akan lebih peduli dengan permasalahan lingkungan sumatera selatan, namun yang dikhawatirkan saat ini adalah isu Fenomena aparatur sipil negara (ASN) mengajukan pindah atau mutasi pasca kepemimpinan baru di pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan. Baik itu setingkat eselon II, maupun eselon III, dan VI, dimana saat ini banyak yang tengah menunggu keputusan penempatan kerja yang baru. Ini sudah jelas akan sedikit menghambat proses capaian rencana program kedepan”. ujarnya.

Sementara itu M. Taufik S. Hut dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan menambahkan bahwa, Perhutanan Sosial masih menjadi prioritas utama di tahun depan, kendala yang timbul pada pemerinthan sebelumnya yaitu kurangnya penganggaran untuk sektor Kehutanan, M. Taufik Menambahkan ” pemerintah harus mengevaluasi sistem penganggaran untuk sektor kehutanan di anggaran 2018″. ujarnya.

Berbeda dengan Sektor Pertambangan, kepala bagian teknik dan Penerimaan DESDM Provinsi Sumatera Selatan yaitu Dr. Ir Aries Syafrizal., M.Si. memaparkan bahwa selain isu mutasi dibeberapa intansi, ada isu  terhangat yaitu truk agkutan  batubara akan di stop operasinya, namun belum ada solusi  yang dikeluarkan Gubernur terbaru Sumatera Selatan dalam keputusannya tersebut, hal ini akan berdampak dan menghambat proses operasi di sektor pertambangan kedepan. Selain itu beliau juga memaparkan bahwa anggran yang dipakai pada periode sebelumnya  sangat minim sekali sehingga kinerja dinas ESDM terbatas.

Menanggapi fokus dalam diskusi tersebut, Alam Surya Putera dari The Asia Foundation menambahkan  bahwa dalam moment seperti ini, perlu andanya intervensi penganggaran untuk penyelamatan SDA yaitu dengan menawarkan konsep Ecological  Fiscal Transfer (EFT), terbukti dengan skema EFT ini telah berdampak baik dan sudah diterapkan di sebagian provinsi bahkan dibeberapa negara lain. ujarnya

Hasil yang menjadi catatan dari forum diskusi ini yaitu perlunya inisiasi mengenai Ecological Fiscal Transfer (EFT) , konsep ini akan berdampak baik  untuk sektor  Kehutanan  dan Pertambangan Minerba. Hal ini penting dalam upaya penyelamatan SDA dan lingkungan di Provinsi Sumatera Selatan. Rencana Tindak Lanjut dalam diskusi ini yaitu  akan terus digulirkan hingga minggu  mendatang dengan melakukan inisiasi ke BAPPEDA Sumatera Selatan. Pasalnya, momentum ini harus segera dilakukan sebelum digulirkannya penganggaran baru pada kepemimpinan Gubernur Sumatera Selatan terbaru.