• Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologis di Kabupaten Empat Lawang
    Kabupaten Empat Lawang yang terletak diujung Provinsi Sumatera Selatan, merupakan kabupaten baru hasil pemekaran dari kabupaten Lahat dan saat ini membutuhkan inovasi-inovasi agar tata kelola pemerintahannya lebih baik dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan publik. Untuk itulah, PINUS Sumsel menggagas workshop Transfer Anggaran berbasis ekologis di Kabupaten Empat Lawang sebagai salah satu inovasi yang mungkin dapat … Read more
  • Inisiatif Tranfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologis (TAKE) di Banyuasin
    Gerakan inisiatif Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologis (TAKE) diperkenalkan kepada pemerintah Kabupaten Banyuasin melalui workshop yang diselenggarakan oleh Pilar Nusantara (PINUS) Sumsel di Hotel Wyndham Banyuasin pada tanggal 5 Desember 2019.  Workshop dihadiri oleh pejabat terkait di Pemerintah Kabupaten Banyuasin, yakni Kepala Bappedalitbang, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan jajaran aparat … Read more
  • Pemprov Sumsel Surati KSOP Panjang soal Pengawasan Batubara
    Radarlampung.co.id – Pemprov Sumatera Selatan (Sumsel) melalui Gubernurnya mengeluarkan surat penanggulangan permasalahan Penambangan Tanpa Izin (PETI) dan pengawasan atas kebocoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) disektor Batubara. Ini terkait mulusnya Batubara ilegal yang diangkut menggunakan kendaraan truk melintasi jalan Lampung. Kepala Satgas III Unit Koordinasi dan Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK Dian Patria mengatakan, surat … Read more
  • KPK Beri Peringatan Pemda Lampung dan Sumsel soal Batu Bara Ilegal
    KPK telah menduga adanya batu bara ilegal yang ditampung di wilayah Lampung. Dugaan itu setelah KPK mendalami adanya penambangan batu bara tanpa izin di Sumatera Selatan, lalu batu bara itu disuplai ke berbagai daerah di Lampung. Menurut Kasatgas Koordinasi Supervisi Pencegahan Korwil III KPK, Dian Patria, adanya penambangan ilegal itu telah disampaikan kepada Pemda Sumatera … Read more
  • Tujuh Truk Batu Bara Ilegal Ditangkap di Bakauheni
    BANDAR LAMPUNG (Lampost.co): Kasubdit Gakkum Ditpolairud Polda Lampung, AKBP Doddy Perdinand Sanjaya saat dikonfirmasi membenarkan terkait penangkapan truk bermuatan batu bara yang diduga illegal oleh petugasnya di Pelabuhan Bakauheni,  Lampung Selatan. “Iya benar, pengkapan tujuah unit truk bermuatan batu bara yang diduga illegal, berdasarkan atensi dari pimpinan (Dirpolairud-Red),”kata Doddy Ferdinand Sanjaya, Selasa, 3 September 2019. … Read more
  • Tambang Ilegal Sumsel Rugikan Negara Ratusan Miliar per Tahun
    Jakarta, CNN Indonesia — Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan telah menutup 8 tambang batubara ilegal pada tahun 2019. Tambang ilegal tersebut ditaksir menyebabkan kerugian negara sebesar ratusan miliar rupiah per tahunnya. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Sumatra Selatan, Robert Heri berujar, dari 8 tambang ilegal yang berhasil ditutup, total negara menderita kerugian Rp432 miliar per tahun. … Read more
  • KPK Dorong Pemprov dan Pemkab Lamsel Inventarisasi Tambang Batubara
    BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) — KPK RI Terus mendorong pencegahan pengangkutan batubara ilegal, yang diangkut dengan kendaraan tonase besar dari Provinsi Sumatera Selatan melewati Lampung hingga menuju Pulau Jawa. Salah satu rencana jangka menengah dan panjang yakni meminta Terminal Khusus (Tersus) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Batubara di Wilayah Lampung, dan Pemprov Lampung harus memiliki … Read more
  • ESDM: 3000 Perusahaan Belum Kasih Jaminan Pasca-Tambang
    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat ada 3.121 perusahaan tambang yang belum menempatkan jaminan pasca tambang, dari total 4.524 perusahaan. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Bambang Gatot menyebutkan, banyaknya perusahaan yang belum menempatkan terutama berasal dari perusahaan izin usaha pertambangan, penanaman modal dalam negeri (IUP … Read more
  • Pinus Gelar Diskusi dengan Ombudsman
    Palembang, 20/06/2019- Pinus Sumsel mengadakan pertemuan dengan Ombudsman untuk membahas  pertambangan ilegal yang ada di Sumatera Selatan. Kinerja pemerintah Sumatera Selatan dinilai cukup baik terkait review izin usaha pertambangan (IUP) dalam koordinasi dan supervisi pertambangan mineral dan batubara (minerba) yang diinisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kementerian ESDM (Dinas Energi dan Sumberdaya Alam) 2014-2016. Semua informasi … Read more
  • Dilarang Jalan Darat, Sungai Musi Terancam Angkutan Batubara?
    Sejak 8 November 2018, Gubernur Sumatera Selatan [Sumsel], Herman Deru, mencabut Pergub Sumsel No. 23 Tahun 2012 Tentang Transportasi Angkutan Batubara. Semua angkutan batubara yang melalui jalan umum di darat dilarang. Kebijakan ini mendapat dukungan pemerintah maupun masyarakat di Kabupaten Muara Enim dan Lahat yang selama ini terganggu dengan angkutan batubara di darat melalui jalan … Read more
× Hubungi Kami Untuk Pemesanan