Pagaralam – Target di tahun 2018, Kelompok Kerja Program Percepatan Hutan Sosial Provinsi Sumsel Menggelar kegiatan Coaching Clinic Verifikasi Teknis dan Fasilitasi Usulan Izin Perhutanan Sosial dalam rangka Identifikasi Potensi Calon Lokasi Hutan Adat dan Perlindungan Kearifan yang dilaksanakan pada tanggal 4-5 September 2018 di Gunung Gare Resort Villa & Hotel Pagaralam.
Acara yang diselenggarakan selama 2 (dua) hari ini dihadiri peserta dari Pokja PPS di Provinsi Sumatera Selatan; Tenaga Ahli Utama Kantor Staff Presiden, Direktur PKTHA KLHK, Kepala Balai PSKL Sumatera, Kepala UPT BP2K Palembang, IGIA Jambi. UPTD KLHK yang terkait; KPH di wilayah kerja Provinsi; dan penyuluh kehutanan, Dengan fasilitator dari Tim Penggerak Percepatan Perhutanan Sosial (TP2PS) yang berasal dari Pokja PPS Nasional, dibantu oleh personil Kepala Seksi/Staf BPSKL Wilayah Sumatera. Sementara dari Provinsi yaitu Kepala Dinas Kehutanan dan Kabupten Bupati Musi Rawas, Bupati Muara Enim, Walikota Pagaralam,dinas yang terkait serta unsur masyarakat adat bulian dan adat rimba.
Salah satu tujuan di selenggarakannya acara ini adalah untuk Identifikasi Potensi Lokasi Hutan Adat di Sumatera selatan, salah satu yang dijadikan rencana POKJA Sumatera selatan adalah Hutan Adat Tebat Benawa yang berlokasi di kabupaten Pagaralam seluas 366 ha adalah hutan yang dibuat dan dijaga oleh masyarakat adat desa Tebat Benawa secara turun temurun. Status tanah berada di area penggunaan lain (APL), yang dapat saja ditimpa izin dan menggerus hak kelola masyarakat adat, Pengurus Pokja Percepatan Perhutanan Sosial (PPS) Sumsel, bergerak cepat untuk memastikan hak Masyarakat Adat Tempa Benawa terjamin. Pokja PPS Sumsel berkomitmen untuk segera melegalkan izin hutan Adat untuk masyarakat Tempa Benawa. Pinus sebagai bagian aktif Pokja PPS Sumsel akan membantu proses ini dan juga memastikan masyarakat hukum Adat lainnya Di sumsel, yang teridentifikasi saat ini sejumlah 141 marga, juga memperoleh hak yang Sama.