Diskusi Kelompok Masyarakat Sipil- RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 5 Tahun Kedepan

22 October 2018

Palembang, 22 Oktober 2018 PINUS Sumsel telah mengadakan Diskusi Kelompok Masyarakat Sipil – RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 5 Tahun Kedepan yang bertempat di Dzuri Hotel, Palembang Pada pukul 09.00 WIB.

Diskusi tersebut dihadiri oleh Kepala Badan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Selatan, DR. Ekowati Retnaningsih, SKM., M.Kes didampingi oleh Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Strategis, M. Adhie Martadhiwira, S.Sos., M.Pol. kemudian dihadiri oleh wakil Tim  Transisi / Percepatan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan DR. Peryansya,S.E, M.M, CMA serta diikuti NGO Pusat (The Asia Foundation dan ZSL) dan NGO Provinsi Sumatera Selatan (Haki, Walhi, Lingkar Hijau, BRG (Badan Restorasi Gambut), Solidaritas Perempuan, dan Perwakilan dari Mahasiswa Peduli Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan.

Program Officer PINUS Ir. Ahmad Muhaimin  dalam sambutannya mengatakan, diskusi  ini akan menjadi langkah awal dalam penyusunan RPJMD yang menitik beratkan arah pembangunan lima tahun mendatang, serta acuan sinkonisasi program pemerintah dan masyarakat.

“Diskusi ini dapat dijadikan forum penjaringan aspirasi antar pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati arah serta kebijakan pembangunan sesuai dengan visi dan misi kepala daerah dalam rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018-2023,” paparnya

DR. Ekowati Retnaningsih, SKM., M.Kes  dalam penyampaiannya menjelaskan, dalam mewujudkan visi Sumatera Selatan  2018-2023 “Sumsel Maju Untuk Semua”, bahwa gubernur terpilih 2018-2023 sudah merumuskan lima misi diantaranya:

  1. Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan yang didukung sektor pertanian, industri dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran baik di pedesaan dan perkotaan.
  2. Meningkatkan SDM yang sehat, profesional dan menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran dan integritas.
  3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas KKN, mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintah yang jujur, berintegritas, profesional dan responsif.
  4. Membangun dan meningkatkan infrastruktur guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman, memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk serta mewujudkan daya saing dengan mempertimvangkan pemerataan daerah.
  5. Meningkatkan kehidupan beragama, seni, budaya untuk.membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga. Untuk pariwisata berorientasi pada pariwisata religius.

Ditambahkan, forum diskusi ini diharapkan dapat diperoleh kesepakatan dalam menentukan arah dan kebijakan yang menjadi acuan dalam merencanakan program pembangunan yang sifatnya strategis dan bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat di daerah. Tujuannya, agar program yang direncanakan dapat berdaya guna dan berhasil guna. “Dengan pendekatan teknokratik ini, perencanaan pembangunan daerah, akan tetap berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan,” ungkapnya.

Dokumen RPJMD merupakan pedoman pembangunan daerah. Sekaligus, instrumen penilaian kinerja pembangunan daerah selama lima tahun. Karena itu, penyiapan data serta informasi pembangunan, dan keuangan dalam beberapa tahun terakhir, sebagai dasar dalam perumusan RPJMD tahun 2018-2023 sangat diperlukan. “Mudah-mudahan dari diskusi ini, semua berperan aktif memberikan ide. Sebagai bahan penyusunan rancangan teknokratik RPJMD,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Ahmad Taufik dari The Asia Foundation menawarkan konsep  Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologis (TAPE) untuk di terapkan di Provinsi Sumatera Selatan, TAPE adalah Transfer dana dari pemerintah provinsi ke kabupaten / kota berbasis pada kinerja dalam menjaga lingkungan hidup. diharapkan dengan menerapkan konsep TAPE di Provinsi Sumatera Selatan untuk menjaga tutupan lahan, tutupan hutan di Sumatera Selatan tetap terjaga.

Menyikapi dari tawaran mengenai Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologis (TAPE), DR. Ekowati Retnaningsih, SKM., M.Kes  sangat tertarik dengan simulasi yang disampaikan, namun untuk saat ini Provinsi Sumatera Selatan masih harus mengerjakan  kewajiban-kewajiban yang harus segera diselesaikan. Tapi tidak menutup kemungkinan konsep TAPE ini akan digunakan untuk tahun depan, ujarnya

Tanggapan NGO mengenai diskusi

Ir. Nasrun dari Hutan Kita Institute (HAKI) menekankan  dalam penyusunan RPJMD ini pemerintah harus lebih memperhatikan persoalan-persoalan penting yang ada di sumatera selatan diantaranya  tata kelola lingkungan, terutama  pengembangan Perhutanan Sosial yang sudah di kerjakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan. Beliau juga menambahkan ” Basis dari pembangunan harus sesuai dengan persoalan-persoalan penting yang ada”. ujarnya

sementara itu dari  Solidaritas Perempuan (SP) Ekowati menambahkan bahwa keterlibatan perempuan dalam pembangunan masih kurang perhatian dari Pemerintah, beliau menekankan kepada agar pemerintah lebih melibatkan perempuan dalam proses pembangunan di Sumatera Selatan.

Tanggapan dari beberapa NGO tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam perancangan RPJMD pemerintah harus lebih memperhatikan persoalan-persoalan mengenai Lingkungan Hidup , baik itu tutupan lahan, reforma agraria, penanganan konflik dan mengarusutamakan gender.

Dari hasil diskusi yang di laksanakan PINUS tersebut Kepala BAPPEDA Sumatera Selatan akan mengadakan diskusi lanjutan bersama NGO terkait untuk membahas persoalan di sumatera selatan terutama permasalahan lingkungan hidup, seperti yang diamanatkan oleh Gubernur terpilih Sumatera Selatan Herman Deru dan Mawardi Yahya untuk periode 2018-2023 yaitu ” Melibatkan NGO mengenai pembangunan”. ujarnya