Category Archives: Makassar

Catatan Akhir Tahun: Lingkungan Rusak, Bencana Makin Mengancam, Bagaimana Prediksi 2019?

Duka menyelimuti akhir tahun ini. Berjarak kurang lebih 200 kilometer dari Jakarta, tsunami menghantam Banten dan meluluhlantakkan pesisir pantai provinsi itu di sepanjang Selat Sunda. Pantai Carita, dan Pantai Anyer, dua obyek wisata di Banten, rusak parah. Tsunami juga mengenai Lampung Selatan dan Tanggamus, Lampung. Kejadian pada Sabtu malam (22/12/18) sekitar pukul 21.30 itu menyebabkan ratusan orang tewas dan ribuan luka-luka.

Data dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB), sampai Selasa (25/12/18), 429 orang meninggal dunia, 1.485 luka-luka, 154 orang hilang, dan 16.082 mengungsi. Tak hanya korban jiwa, hantaman gelombang tinggi yang diduga dampak longsoran karena erupsi anak Krakatau ini menyebabkan sekitar 882 rumah rusak. Sebanyak 73 penginapan, 60 warung, 434 perahu dan kapal alami kerusakan. Belum lagi puluhan mobil dan motor juga rusak.

Sepanjang 2018, belum termasuk tsunami di Selat Sunda, ada 2.426 bencana alam melanda Indonesia. Tiga bencana menelan korban lumayan besar yakni, gempa bumi di Nusa Tenggara Barat, terutama Lombok, dengan 564 orang tewas, gempa dan tsunami Sulawesi Tenggara 2.101 orang meninggal dunia dan tsunami Selat Sunda.

Data BNPB sampai akhir Desember—sebelum memasukkan tsunami Selat Sunda—selama 2018, mengakibatkan 4.231 orang meninggal, 6.948 luka-luka dan 9,9 juta orang terdampak.

Bencana juga mengakibatkan kerusakan 374.023 rumah, 1.928 fasilitas pendidikan, 110 fasilitas kesehatan dan 1.120 fasilitas peribadatan.

Willem Rampangilei, Kepala BNPB, pekan lalu mengatakan, secara umum, tren bencana di Indonesia dari 2009-2018, terus meningkat baik intensitas maupun frekuensi. Kondisi ini, katanya, dipicu kerusakan lingkungan.

Dia sebutkan, daerah aliran sungai (DAS) kritis, perubahan iklim, pertumbuhan penduduk tak terkendali, urbanisasi, hingga perilaku masyarakat belum sadar dengan budaya peduli bencana menjadi antara lain pemicu bencana.

“Perilaku masyarakat belum mencerminkan budaya sadar bencana. Indikasinya orang masih menebang pohon, masih mengotori sungai dan lain-lain,” katanya.

Selain itu, tutupan hutan makin berkurang juga menyebabkan makin bencana makin marak. Willem menyebut, total lahan kritis di Indonesia seluas 14.006.450 hektar.

Dari serangkaian peristiwa bencana itu, katanya, banjir, longsor dan puting beliung masih mendominasi. Puting beliung terjadi 750 kali, banjir 627, tanah longsor 440, kebakaran hutan dan lahan 370, kekeringan 129, letusan gunung api 55, gelombang pasang atau abrasi 34, gempa bumi 20 kali, gempa bumi beserta tsunami satu kali dan tsunami buntut erupsi.

Dari seluruh bencana 2018, katanya, sebanyak 2.350 (96,9%) merupakan bencana hidrometeologis. Sementara yang masuk kategori bencana geologi 76 kali (3,1%).

“Meskipun bencana geologi hanya 3,1%, namun menimbulkan dampak lebih besar, terutama gempa bumi dan tsunami. Seperti terjadi di Nusa Tenggara Barat dan Sulteng.”

“Di Sulteng ini unik. Kita tak pernah mengalami seperti ini sebelumnya. Gempa bumi diikuti tsunami dan likuifaksi sekaligus. Sekarang banyak tim ahli dari berbagai negara mempelajari ini mencari tahu apakah tsunami karena likuifaksi atau ada penyebab lain?”

Willem mengatakan, korban meninggal dan hilang karena bencana alam, terbanyak dialami tahun ini. Beberapa peristiwa lain yang menimbulkan korban lebih 1.000 orang, pernah terjadi 2009 saat gempa bumi di Sumatera Barat. Lalu 2010, saat terjadi banjir bandang di Wasior, tsunami Mentawai dan erupsi Gunung Merapi.

“Pada 2010, bencana alam terjadi di tiga lokasi berbeda di waktu yang hampir bersamaan. Saat itu kita harus mngerahkan semua sumber daya yang ada,” katanya.

Secara angka, katanya, kalau dibandingkan dengan bencana pada 2017, terjadi penurunan. Pada 2017, bencana sebanyak 2.862 kali tetapi dari segi jumlah korban, tahun ini jauh lebih banyak.

Kalau diuraikan berdasarkan waktu kejadian, pada 23 Januari terjadi gempa bumi di Lebak, Banten, mengakibatkan 8.467 rumah rusak. Lalu 5 Februari longsor di empat titik di Kabupaten Bogor (Ciawi, Cisarua, Cijeruk, Babakan Madang) menyebabkan enam orang meninggal dunia, 81 mengunggsi dan sembilan rumah rusak.  “Maret tak ada kejadian bencana.” Pada 18 April, gempa bumi di Banjarnegara, menyebabkan dua orang meninggal dunia, 2.125 mengungsi, 27 luka-luka dan 465 rumah rusak.

Pada Mei, terjadi dua bencana. Pertama, erupsi Gunung Merapi mengakibatkan 1.900 orang mengungsi. Kedua, banjir di Sulawesi Selatan terdampak pada 13.000 orang (10.000 orang di Kabupaten Bone, 5.000 Luwu Timur), 3.040 hektar sawah terendam.

Pada 13 Juni, gempa di Sumenep mengakibatkan enam orang luka-luka, 25 rumah rusak, tiga fasilitas peribadatan rusak, dan dua fasilitas pendidikan juga rusak.

Juli terjadi gempa di NTB. Korban jiwa mencapai 564 orang, 1.886 orang luka-luka, dan 149.715 rumah rusak. Lalu, Agustus, terjadi kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan di beberapa wilayah. Pada 28 September terjadi gempa disusul tsunami dan likuifaksi di Sulteng.

Pada 11 Oktober, gempa bumi di Sumenep mengakibatkan tiga orang meninggal dunia, 36 luka-luka, 552 rumah rusak dan 11 fasilitas umum juga rusak. Lalu 12 Oktober, banjir di Mandailing Natal menyebabkan 17 meninggal dunia, 500 mengungsi, 41 rumah rusak dan tiga fasilitas umum rusak.

Pada 10 November, ada longsor di Nias Selatan, tujuh orang tertimbun. Masih November, longsor di Nagekeo, Nusa Tenggara Barat, menyebabkan tiga orang meninggal, 2.125 orang mengungsi dan lima rumah tertimbun.

Pada 6 Desember, puting beliung di Bogor menyebabkan satu orang meninggal dunia, tiga luka-luka, 942 mengungsi, 1.700 rumah rusak.

Menjelang tutup tahun, 22 Desember lalu, tsunami menghantam Banten dan Lampung, menyebabkan 400 orang lebih tewas.

Dia bilang, provinsi paling sering bencana antara lain Jawa Tengah (551), Jawa Timur (422), Jawa Barat (322), Aceh (150), dan Kalimantan Selatan (95). Kabupaten paling sering bencana antara lain Bogor (76), Cilacap (57), Wonogiri (54), Serang (46), dan Ponorogo (41).

“Jumlah bencana terbanyak berada di Pulau Jawa, karena penduduk terbanyak di Jawa. Kalau kejadian bencana misal, gempa dan tak ada korban penduduk, itu bukan bencana,” kata Willem.

Erupsi gunung

Di Indonesia, terdapat 127 gunung aktif (13% dari total di dunia). Gunung yang berstatus awas atau level empat yaitu Gunung Sinabung. Ia terus erupsi sejak 2 Juni 2015. Gunung dengan berstatus siaga antara lain Gunung Agung sejak 10 Februari 2018 dan Gunung Soputan sejak 3 Oktober 2018.

Gunung berstatus waspada seperti Merapi, Ili Lewotolok, Banda Api, Dempo, Bromo, Rinjani, Karangetang, Lokok, Gamalama, Sangeangapi, Rokatenda, Ibu, Gamkonora, Semeru, Anak Krakatau, Marapi, Dukono dan Kerinci.

Beberapa peristiwa erupsi gunung pada 2018, pertama, Gunung Merapi meletus Mei 2018, letusan beberapa kali sejak 11 Mei.

Akibatnya, 1.900 orang mengungsi. Bandara Adi Sucipto juga sempat ditutup. Kedua, Kawah Sileri pada Gunung Dieng meletus pada 1 April menyebabkan 56 orang keracunan gas berbahaya.

“Sebanyak 75 Kabupaten kota berada di daerah bahaya sedang hingga tinggi dari erupsi gunung api di Indonesia. Sekitar 3,5 juta penduduk terpapar bahaya sedang-tinggi dari erupsi gunung api,” katanya.

Kebakaran hutan dan lahan

Willem mengatakan, pada 2018, dampak kebakaran hutan dan lahan tak signifikan. BNPB bersama berbagai pihak sudah melakukan upaya penanggulangan secara baik.

“Tidak berdampak seperti penutupan bandara dalam waktu lama, pencemaran udara, atau tidak ada sekolah libur,” katanya.

Meskmi begitu, katanya, di beberapa tempat karhutla masih terjadi. Titik panas sepanjang 2018 masih terpantau tetapi jauh menurun dibandingkan peristiwa serupa pada 2015.

Data BNPB sepanjang 2018 hingga 14 Desember, beberapa provinsi masih terdeteksi titik panas di Kalimantan Barat (11.605), Papua 6.787, Kalimantan Tengah 6.661, NTT 5.569, dan Riau 3.525 titik.

“Di Kalbar sempat terjadi karhutla cukup parah. Waktu itu kami menurunkan semua sumber daya. Baru bisa memadamkan api setelah satu minggu,” katanya.

Kerugian ekonomi

Menurut Willem, bencana alam membawa dampak buruk bagi pertumbuhan ekonomi. Data Bappenas terkait dampak benca alam di Sulteng, misal, menunjukkan berdampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi. Kalau tak ada bencana, pertumbuhan ekonomi di Sulteng bisa 6,24%. , setelah bencana, hanya 1,75%. Selain itu juga menimbulkan inflasi dari semula 3,65% jadi 10,28%.

“Dampak bencana sedemikian kompleks, bukan hanya pada kehidupan juga ekonomi dan lingkungan. Ini menunjukkan, ke depan kita perlu melakukan upaya dalam pengurangan risiko bencana. Kita negara rawan bencana, harus melakukan investasi di dalam pengurangan risiko bencana,” katanya.

Menurut dia, penurunan pertumbuhan ekonomi karena bencana alam di Sulteng, meningkatkan jumlah penduduk miskin baru sebanyak 18.400 jiwa. Dengan begitu, kemiskinan Sulteng pada 2019 naik 14,42%, atau 438.610 jiwa.

“Seiring perbaikan ekonomi pasca pemulihan, perlahan kemiskinan di Sulteng dapat menurun kembali, diperkirakan memerlukan waktu tiga tahun.”

Namun untuk melakukan upaya pemulihan, katanya, juga perlu dana tak sedikit. Untuk pemulihan Sulteng, dia perkirakan perlu dana Rp22 triliun dan untuk NTB Rp12 triliun, total Rp34 triliun. Pendanaan yang ada total hanya Rp18,39 trilun, asih ada kekurangan Rp15,60 triliun. Perkiraan ini belum masuk perhitungan setelah tsunami di Selat Sunda.

“Bayangkan baru dua bencana saja di NTB dan Sulteng, kita harus menganggarkan Rp34 triliun.”

Bencana masih tinggi 2019

Tahun depan, kata Willem, secara umum musim di Indonesia diprediksi normal. Tidak ada El-Nino dan La-Nina intentitas kuas. Musim penghujan dan kemarau pun, normal.

Meski begitu, BNPB memprediksi bencana yang akan terjadi di Indonesia, bisa 2.500, didominasi banjir, longsor dan puting beliung.

“Diperkirakan lebih 95% bencana hidrometeorologi. Ini karena masih luas kerusakan DAS, lahan kritis, laju kerusakan hutan, kerusakan lingkungan, perubahan penggunaan lahan, dan tingginya kerentanan menyebabkan bencana hidrometeorologi akan meningkat,” katanya.

Dia mengatakan, rata-rata laju perubahan lahan pertanian menjadi lahan non pertanian mencapai 110.000 hektar per tahun.

“Banjir dan longsor masih akan banyak terjadi di daerah-daerah rawan banjir dan longsor sesuai peta wilayah rawan. Kebakaran hutan dan lahan masih akan terjadi tetapi dapat diatasi lebih baik,” katanya.

Pemilu legislatif dan presiden-wakil presiden pada 17 April 2019 akan berpengaruh dalam penanggulangan bencana. Hal ini, katanya, perlu diantisiapasi sejak dini.

Prakiraan BMKG, kondisi El-Nino Southern Osciliation, cenderung netral hingga tak menyebabkan El-Nino atau La-Nina. Puncak hujan diprediksi pada Januari 2019.

Potensi tinggi terjadi banjir, longsor dan puting beliung hampir di sebagian besar Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara. Sementara Sulawesi, Maluku dan Papua berpotensi curah hujan menengah.

Potensi banjir, katanya, diperkirakan melanda 489 kabupaten dan kota berada di daerah bahaya sedang-tinggi, dengan penduduk terpapar dari bahaya sedang -tinggi 63,7 Juta jiwa. Ancaman longsor pada 441 kabupaten dan kota.

“Meningkatnya pembangunan menyebabkan perubahan penggunaan lahan di perkotaan dan permukiman. Konsekuensi perubahan ini keseimbangan hidrologi berubah, meningkatkan aliran permukaan hingga menimbulkan banjir karena upaya pengendalian terbatas.”

Di Pantura Jawa, terdapat daerah seluas 6.996 hektar terendam rob karena amblesan permukaan tanah. Fenomena ini terjadi sejak 1980-an dan cenderung meningkat dan meluas.

“Adaptasi dan mitigasi antara lain pembangunan tanggul, pompa, polder, mangrove, penataan permukiman dan lain-lain,” katanya.

Untuk prediksi kejadian geologi sepanjang 2019, kata Willem, gempa akan terus terjadi. Rata-rata setiap bulan sekitar 500 gempa di Indonesia.

“Gempa bumi tidak dapat diprediksi pasti, berapa besar dan kapan tetapi diprediksikan gempa terjadi di jalur subduksi laut dan jalur sesar di darat. Perlu waspada gempa-gempa di Indonesia bagian timur yang kondisi seismisitas dan geologi lebih rumit serta kerentanan lebih tinggi,” katanya.

Dengan temuan 214 sumber gempa baru, maka teridentifikasi 295 sesar aktif. Di Jawa, ada 37, Sulawesi 48, Papua 79, Nusa Tenggara dan Laut Banda 49 sesar aktif.

Soal potensi tsunami, kata Willem, sangat tergantung dari besaran gempa bumi dan lokasi. Kalau gempa lebih 7 SR, kedalaman kurang 20 km dan berada di jalur subduksi maka ada potensi tsunami.

Setelah tsunami Selat Sunda– muncul tanpa didahului gempa–makin banyak ancaman-ancaman bencana yang perlu mitigasi lebih baik ke depan hingga meminimalisir korban jiwa dan kerugian.

Keterangan foto utama: Kondisi di sekitar pesisir Pantai Banten, setelah sapuan tsunami, Sabtu lalu. Foto: BNPB

 

 

Nyawa Hilang di Lubang Batubara Bertambah, Aktivis Lingkungan Dapat Teror dan Serangan

Nyawa manusia hilang di ‘danau’ tambang batubara terus bertambah, sampai awal November 2018 sudah 32 korban. Kondisi tambah parah kala aktivis lingkungan yang konsern menyuarakan kritisi terhadap permasalahan batubara ini mendapat teror dan penyerangan. Sekretariat Jatam dirusak orang-orang tak dikenal. Jatam melaporkan kasus penyerangan ke Polres Samarinda.

 

Awal November 2018, Pradarma Rupang, dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur, beberapa kali mendapat tteror orang tak dikenal. Berbagai ancaman dia terima kala tuntutan penuntasan kematian anak di lubang tambang viral di berbagai media lokal dan nasional.

Aksi damai Jatam, jaringan masyarakat sipil dan mahasiswa dibalas ancaman, penyerangan serta pengerusakan sekretariat Jatam 5 November lalu.

Rupang mengatakan, penyerangan ini tak bisa terpisahkan dari eskalasi dukungan publik agar pemerintah dan aparat penegak hukun menuntaskan 32 kasus anak tewas di lubang bekas tambang batubara.

Kronologisnya, kata Rupang, 4 November 2018, sekitar pukul 17.30 waktu setempat Jatam Kaltim mendapatkan kabar duka lewat sosial media kalau ada seorang amak Tenggarong Seberang, Ari Wahyu Utomo (13) meninggal dunia di lubang bekas tambang. Lokasi kejadian di konsesi PT Bukit Baiduri Energi (BBE).

Tim Jatam Kaltim segera turun menuju rumah duka, selain melayat juga menggali informasi. Setelah mengikuti proses pengajian dan berbincang-bincang dengan pihak keluarga, tim Jatam Kaltim kembali ke Samarinda membuat rilis kasus.

Pada 5 November 2018, sekitar pukul 20.00, Sekretariat Jatam Kaltim di Jalan KH Wahid Hasyim II, Perum Kayu Manis Blok C No.06, Kel. Sempaja, didatangi sekelompok massa sekitar 30 orang. Jatam mendapat informasi dari tetangga.

Saat itu, sekretariat kosong karena sudah lewat jam kerja. Kelompok orang itu menggeledah kantor Jatam dan mendobrak pintu belakang. Jendela kamar gedung belakang kantor rusak. Tidak menemukan satupun aktivis Jatam, pencarian mereka lanjut dengan menggeledah rumah tetangga.

Tak puas sampai di situ, puluhan orang tak dikenal ini mengempesi ban motor milik salah staf Jatam Kaltim.

“Informasi yang kami terima, pasca penyerangan dan perusakan, kami kerap kali diawasi dan diintai orang-orang tak dikenal baik siang dan malam,” katanya.

Dia bilang, intimidasi dan teror berulang ini menandakan ada pihak-pihak yang tak suka alias terganggu dengan kampanye dan advokasi Jatam Kaltim cs selama ini.

Hingga kini, dia belum mengetahui motif jelas di balik penyerangan dan penrusakan ini. Namun, Rupang meyakini, terkait sejumlah laporan dan advokasi mereka atas kasus korban ke-32 di lubang tambang, operasi tambang Ilegal, pencemaran lingkungan, perampasan lahan dan lain-lain.

Atas penyerangan itu, jatam Kaltim Senin, (26/11/18), melapor resmi kasus teror dan perusakan ke Polres Samarinda. Mereka menyertakan sejumlah bukti berkaitan dengan peristiwa ini.

“Tadinya kami berpikir situasi dan ancaman akan berakhir, ternyata tak, masih terus berlanjut sampai sekarang. Itulah sebabnya kami melaporkan kepada pihak berwajib,” kata Rupang.

Bagi Jatam Kaltim, penyerangan dan perusakan ini ancaman gerakan pro-lingkungan dan pro-demokrasi yang lantang menyuarakan keselamatan masyarakat. Jatam mencatat, sepanjang 2011-2018, lebih dari 20 kasus intimidasi dan teror, baik kriminalisasi maupun penyerangan fisik, kepada warga penolak tambang.

Rupang menuntut, kepolisian Samarinda mengusut kasus ini dan memproses hukum perusakan sekretariat Jatam Kaltim. Negara, katanya, juga harus memberikan perlindungan bagi pejuang lingkungan dari ancaman dan intimidasi dari pihak-pihak tak bertanggung jawab.

“Harus ada jaminan keselamatan bagi rakyat yang memperjuangkan lingkungan dari acaman manapun.”

Dia juga mengajak rakyat bersama-sama mengusir dan melawan pihak-pihak yang merusak lingkungan dan mengancam nyawa anak-anak. “Rakyat tak akan pernah aman dan sejahtera jika kejahatan tambang masih terus merajalela.”

Melky Nahar, Kepala Kampanye Jatam Nasional mengatakan, kriminalisasi dan serangan kepada perjuang lingkungan hidup dan anti tambang meningkat dan meluas. Situasi ini, katanya, seiring situasi di Asia.

“Jokowi harus turun tangan menjamin perlindungan negara kepada pejuang lingkungan hidup. Juga menuntaskan kasus anak tewas di lubang tambang dan perusakan lingkungan di Indonesia,” kata Melky.

Dalam laporan Global Witness berjudul Defender of the Earth; Global Klillings on Land and Environtmental Defenders,” menyatakan, serangan maksimum berupa pembunuhan meluas pada 24 negara pada 2016, setelah 2015 terjadi di 16 negara. Ada 60% pembunuhan di Amerika Latin utama terjadi di Brazil.

Data Jatam Nasional, ada 18 kasus kriminalisasi dan serangan maksimum berupa penembakan dan pembunuhan menyasar 81 penolak tambang di Indonesia sepanjang 2011-2018.

Pembunuhan pejuang anti tambang salah satu yang menghebohkan, Salim Kancil, warga di Lumajang, Jawa Timur, penolak tambang pasir besi.

Pola baru kini, kriminalisasi terhadap ahli lingkungan seperti Basuki Wasis dan Bambang Hero, yang membantu mendorong gugatan kerugian negara karena kerusakan lingkungan.

Pola lain, kriminalisasi dengan pasal tuduhan komunisme pada kasus Budi Pego, menolak tambang emas di Banyuwangi, Jawa Timur. Juga tuduhan mengada-ngada pasang bendera terbalik oleh warga penolak pembangkit listrik batubara di Indramayu.

Ada juga serangan langsung ke kantor organisasi seperti di Jatam Kaltim pada 26 Januari 2016 dan 5 November 2018 di Samarinda.

“Kami menilai presiden dan Menteri Lingkungan Hidup serta aparat penegak hukum gagal menjalankan mandat dan fungsinya,” katanya, seraya bilang, UUD 1945 menyatakan setiap orang berhap atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Pemerintah dan aparat, katanya, tak menjalankan tugas melindungi warga dalam menjalankan hak asasi itu sesuai Deklarasi Universal PBB tentang hak asasi manusia bebas berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, katanya, sebenarnya menjamin setiap individu maupun kelompok masyarakat yang memperjuangkan lingkungan tak bisa digugat perdata dan pidana.

Merah Johansyah Ismail, Koordinator Jatam Nasional mengatakan, dalam kasus serangan Kantor Jatam Kaltim, kepolisian belum membuka surat perkembangan hasil penyelidikan perkara (SP2HP) kepada pelapor maupun korban lubang tambang batubara.

“Ada kekuatan oligarki besar yang dilindungi untuk terus merusak lingkungan. Negara ini berpihak pada warga dan pelestarian lingkungan hidup atau pemodal?”

Jatam mendesak Komnas HAM mengambil peran lebih jauh mengawal dan mengkoordinasikan segala upaya memperkecil kriminalisasi dan serangan terhadap pejuang lingkungan. “Kini teror para pejuangan lingkungan dan anti tambang makin membesar.”

Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Vendra Riviyanto tak mendapat balasan. Dikutip dari detik.com, Vendra mengaku belum menerima laporan dari Jatam Kaltim terkait intimidasi dan perusakan kantor mereka.

Presiden harus turun tangan

Pada 21 Oktober 2018, Jatam Kaltim mendapat kabar korban tewas lubang bekas tambang ke-30, Alif Alforaci. Dia jatuh di Kecamatan Tenggarong, Desa Rapak Lambur dalam Konsesi PT Patriot Trias Sejahtera (TPS).

Pada 25 Oktober 2018, Presiden Joko Widodo kunjungan ke Kaltim. Terjadi aksi di sejumlah titik di Samarinda. Tidak hanya Jatam Kaltim, gerakan masyarakat sipil dan organisasi mahasiswa turun ke jalan mendesak presiden turut menyelesaikan dan bertindak atas jumlah korban anak-anak tewas terus bertambang di lubang bekas tambang.

Gubernur Kaltim Isran Noor kala ditanya wartawan, menyatakan, kematian anak di lubang bekas tambang batubara, sudah nasib. Isran hanya prihatin.

“Oh gitu. Sikap apa? Oh, enggak masalah. Nasibnya kasihan. Ikut prihatin. Pastilah ikut prihatin,” katanya.

Ketika ditanya soal upaya gubernur menuntaskan kasus itu agar peristiwa tak terulang, Isran mengatakan, korban jiwa itu di mana-mana terjadi.

“Ya, namanya nasibnya dia, meninggalnya di kolam tambang. Ya, pasti upaya. Itu kan pertanggungjawaban dunia akhirat,” kata Isran.

Setelah itu, korban terus bertambah. Data Jatam, korban sudah 32 orang, atau ke-11 di Kabupaten Kutai Kartanegara terhitung sejak 2011-2018.

Rupang mengatakan, pemerintah seakan tak pernah belajar dan menganggap penting persoalan ini. Padahal, kejadian serupa belum lama berselang. Korban ke-30, Alif pada 21 Oktober 2018, seminggu setelah itu, Ari Wahyu dan awal November 2018 seorang anak lagi mati di lubang tambang batubara.

“Sudah 32 nyawa melayang di lubang tambang batubara. presiden harus berrtindak,” kata Rupang.

Dia bilang, kehadiran presiden beberapa hari setelah anak meninggal di lubang tambang, beberapa hari kemudian kejadian serupa terjadi.

Jatam, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan, tak cukup mengasistensi pemerintah daerah. “Gubernur, bupati dan walikota di Kaltim belum menganggap kasus anak tewas di lubang tambang sebagai persoalan penting. Upaya pencegahan agar tak terulang lagi selayaknya dilakukan presiden.”

Jatam, katanya, juga mendesak Gubernur Kaltim bertindak keras kepada pebisnis tambang yang membiarkan lubang-lubang tambang batubara mereka menganga. Seharusnya, kata Rupang, izin BBE dicabut, karena lakukan pembiaran dan tak mau membenahi sistem keamanan dan keselamatan sesuai mandat UU Mineral dan Batubara dan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Faktanya, tak ada pencabutan, padahal kejadian berulang dan perusahaan tak juga diproses hukum.”

Secara terpisah Fathur Roziqin Fen, Direktur Eksekutif Walhi Kaltim, mengatakan, sejumlah perusahaan tambang batubara di Kaltim harus mempertanggungjawabkan kematian anak di lubang tambang, dan persoalan reklamasi.

Walhi dan Jatam mempertanyakan sikap Kapolda Kaltim, kapan kasus-kasus ini diproses hukum hingga ke pengadilan. Publik katanya, menunggu upaya serius kepolisian Kaltim untuk memastikan penegakan hukum kasus ini.

“Kita duga kuat ada pihak-pihak tertentu yang ingin kasus ini dipetieskan dan tak berlanjut ke pengadilan. Kami mempertanyakan profesionalisme kepolisian Kaltim memastikan penegakan hukum 32 orang tewas di lubang tambang batubara.”

Herdiansyah Hamzah, pengajar hukum Universitas Mulawarman kepada Mongabay menagih aksi konkrit. Selama ini, presiden yang hanya melempar upaya penyelesaian kasus-kasus hilangnya nyawa manusia di bekas galian lubang tambang kepada gubernur, nampak seperti ingin cuci tangan.

Padahal, katanya, presiden punya kekuasaan untuk ambil alih kasus-kasus yang menyita perhatian publik dan kontroversial, serta gagal diselesaikan pemerintah daerah.

Menurut Herdiansyah, dalam negara kesatuan, kendali utama di tangan pemerintah pusat, walau kewenangan dibagi ke pemerintah daerah. “Ketika kewenangan itu gagal dijalankan baik, pemerintah pusat dapat memgambil tindakan atas nama kepentingan warga negara.”

“Jadi salah besar jika pilihan presiden tidak mencampuri urusan ini, dengan menyerahkan kembali kepada pemerintah daerah yang notabene salama ini gagal.”

Pernyataan gubernur yang mengunci kasus korban lubang tambang sebatas sebagai takdir semata, sangat menyedihkan.

Pernyataan ini, katanya, bermakna dua hal, pertama, menunjukkan kedangkalan pemahaman gubernur terhadap kasus korban lubang tambang dan dampak lingkungan industri ekstraktif lain. Kedua, menunjukkan, kalau gubernur tidak punya empati kepada para korban. Sesungguhnya, dia punya kewenangan mendorong penyelesaian kasus ini.

Secara administratif, katanya, gubernur punya kuasa menjatuhkan sanksi pencabutan izin kepada perusahaan dengan wilayah konsesi memakan korban.

“Pada aspek pidana, gubernur bisa mendorong penyelesaian kasus ini dengan berkoordinasi dengan aparat kepolisian. Jika sanksi tak pernah dijatuhkan, baik administratif maupun pidana, tak akan ada efek jera. Kejadian akan terus berulang,” kata Castro, sapaan akrabnya.

Haris Retno, pengajar Universitas Mulawarman kepada Mongabay mengatakan, korban yang terus berjatuhan menunjukkan ada kegagalan dalam pengelolaan pertambangan di Kaltim. Gubernur baru Kaltim, katanya, harus mengambil momentum ini untuk bertindak cepat agar korban tak bertambah.

Di Kaltim terdapat 1.200-an izin tambang, jika satu izin meninggalkan dua lubang, akan ada 2.400 lubang bekas tambang. “Pemerintah harus bertanggung jawab karena izin diberikan pemerintah. Tambang bukan datang diam-diam tapi dengan izin negara.”

Wahyu Nugroho, dosen hukum lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta mengatakan, harus ada proses hukum pidana kepada perusahaaan atas tewasnya orang di lubang bekas tambang. Dia bilang, sudah kewajiban perusahaan mereklamasi lubang tambang.

Dalam kasus di Kaltim, tak lagi pembekuan, seharusnya sudah pencabutan izin. Menurut dia, kejadian itu sudah melanggar ketentuan hukum administrasi dan hukum pidana bidang pertambangan berdasarkan UU Minerba dan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sumber: Mongabay.co.id