Category Archives: Sulawesi Selatan

Menanti Adu Gagasan Politik Lingkungan dalam Debat Capres Putaran Kedua

• Pada 17 Februari nanti, debat putaran kedua capres-cawapres berlangsung dengan tema pangan, energi, sumber daya alam, lingkungan dan infrastruktur
• Organisasi masyarakat sipil menekankan, dalam debat putaran kedua nanti, para kandidat bisa mengelaborasi permasalahan lingkungan dengan baik, bisa membahas komitmen dan strategi mengatasi persoalan lingkungan. Kedua paslon berani berdebat pada level substansi dan menjangkau problem mendasar persoalan lingkungan dan sumber daya alam. Bukan hanya sebatas isu lingkungan di permukaan
• KPU diminta memilih panelis yang memiliki kompetensi dan integritas. Orang-orang yang memiliki catatan buruk dalam agenda perlindungan lingkungan, terlebih yang membela perusak lingkungan sebaiknya tidak ditunjuk menjadi panelis
• Beberapa usulan isu bisa jadi bahasan atau pemantik dalam debat putaran kedua, seperti anak kecil banyak meninggal di lubang bekas tambang batubara, kebakaran hutan dan lahan, kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan dan agraria serta transisi dari energi fosil, batubara ke energi terbarukan yang ramah lingkungan.

 

 

 

Putaran kedua debat calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) akan berlangsung pada 17 Februari mendatang. Tema yang diangkat mengenai pangan, energi, sumber daya alam, lingkungan dan infrastruktur. Organisasi masyarakat sipil memberikan berbagai masukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), antara lain, Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL), audiensi dengan KPU Selasa (22/1/19). Masukan juga datang dari Walhi dan Publish What You Pay (PWYP) Indonesia.

“Salah satu poin masukan kita kemarin, bagaimana segmentasi itu tidak terlalu kaku. Hingga isu-isu yang sebenarnya memiliki keterkaitan, bisa langsung dibahas oleh para kandidat dengan durasi yang cukup,” kata Raynaldo Sembiring, Deputi Direktur ICEL di Jakarta, Kamis (24/1/19).

Dia mengatakan, kelima tema dalam debat putaran kedua memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Harapannya, dalam debat putaran kedua nanti, para kandidat bisa mengelaborasi permasalahan lingkungan dengan baik. Mereka bisa membahas komitmen dan strategi mengatasi persoalan lingkungan.

Dia juga soroti pemilihan panelis. “Panelis memiliki peran penting dalam debat ini. Kami berharap, panelis yang ditunjuk memiliki rekam jejak dan pengalaman yang baik terhadap lingkungan,” kata Dodo, panggilan akrabnya.

ICEL mendorong, KPU memilih panelis yang memiliki kompetensi dan integritas. Orang-orang yang memiliki catatan buruk dalam agenda perlindungan lingkungan, katanya, terlebih yang membela perusak lingkungan sebaiknya tidak ditunjuk menjadi panelis.

KPU, katanya, biasa menunjuk panelis berasal dari akademisi. KPU, hendaknya memilih akademisi yang secara keilmuan dan integritas bisa dipercaya. Sebab, katanya, tak jarang akademisi justru memanfaatkan keilmuan yang dimiliki untuk membela perusak lingkungan.

Keberagaman panelis juga bagus, katanya, tak hanya akademisi juga aktivis lingkungan maupun jurnalis.

KPU, katanya, bisa melacak siapa calon panelis yang berintegritas dan mampu membangun komunikasi dengan organisasi masyarakat sipil yang selama ini bekerja untuk isu penyelamatan lingkungan dan sumber daya alam.

“Penting untuk kedua calon masuk kepada perdebatan yang konseptual dan strategis.”

Khalisah Khalid, Ketua Tim Adhoc Politik Keadilan Ekologis Walhi Nasional mendorong, kedua paslon berani berdebat pada level substansi dan menjangkau problem mendasar persoalan lingkungan dan sumber daya alam. Bukan hanya sebatas isu lingkungan di permukaan.

“Tema kedua ini urgen mengingat makin meningkatnya bencana ekologis, kebakaran hutan dan ekosistem rawa gambut yang terus membayangi beberapa provinsi di Indonesia. Juga konflik lingkungan, sumber daya alam dan agraria terus terjadi,” kata Alin, sapaan akrabnya.

Dia berharap, debat putaran pertama tidak terjadi lagi karena cenderung penuh dengan tipu muslihat yang sebenarnya tak substansial dan tak menyentuh persoalan mendasar.

Alin contohkan, ketika berbicara mengenai hak asasi manusia, sebenarnya hak atas lingkungan juga termasuk HAM. “Fakta pelanggaran HAM ekonomi dan sosial, seperti perampasan tanah, ketimpangan penguasaan sumber daya alam dan agraria, tata kelola sumber alam buruk dan lain-lain tidak muncul di permukaan,” katanya.

Dia khawatir, kalau antar segmen dalam debat putaran kedua nanti lebih parsial. Dia ingin, persoalan lingkungan dan sumber daya alam terelaborasi lebih mendalam. Dengan begitu, publik bisa mengetahui sejauh mana integritas kedua paslon dalam melihat isu ini.

“Kami menantang kedua paslon ini untuk menjawab sengkarut sumber daya alam. Indonesia masih bertumpu pada industri ekstraktif dan dalam praktik penuh pelanggaran HAM, koruptif.”

Dia juga berharap, kedua paslon bisa menyampaikan tawaran atau agenda maupun strategi membangun sistem hukum yang membuat efek jera bagi penjahat lingkungan. “Sebagian besar aktornya, korporasi dan berelasi juga dengan kekuasaan,” katanya.

Menurut Alin, beberapa kasus bisa jadi bahasan atau pemantik dalam debat putaran kedua, seperti anak kecil banyak meninggal di lubang bekas tambang batubara, kebakaran hutan dan lahan, kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan dan agraria.

“Walhi sendiri sebenarnya membangun komunikasi dengan KPU sejak 9 Agustus tahun lalu. Kita meminta tema lingkungan masuk dalam debat. Jadi kita membangun satu argumentasi urgensi mengapa tema lingkungan penting diangkat,” katanya.

Alin bilang, Walhi juga menyampaikan usulan-usulan pertanyaan dengan harapan bisa dielaborasi lebih jauh oleh tim panelis. “Tentu saja kami bersedia diajak berdiskusi lebih jauh oleh tim panelis jika memang dikehendaki.”

Beberapa usulan pertanyaan yang disampaikan kepada KPU, katanya, antara lain mengenai problem struktural sumber daya alam dan lingkungan, kebakaran hutan dan lahan, korupsi sumber daya alam, upaya menahan laju emisi sesuai Perjanjian Paris, meninggalkan ketergantungan dari bahan bakar fosil menuju energi terbarukan dan lain-lain.

Maryati Abdullah, Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mengatakan, KPU perlu melakukan perbaikan dalam format debat capres-cawapres. Juga meningkatkan kualitas dan kedalaman isu-isu prioritas.

Dengan begitu, katanya, debat putaran kedua, masing-masing paslon bisa menerjemahkan visi-misi dengan jelas, lugas, otentik, menjawab persoalan, dan menawarkan solusi untuk perbaikan kualitas lingkungan dan sumber daya alam jika terpilih nanti.

Tema debat putaran kedua ini, katanya, sangat strategis karena jadi jantung ketahanan ekonomi dan pembangunan nasional. Indonesia dianugerahi sumber daya alam dan potensi ekonomi besar baik dalam bumi, air dan kekayaan alam lain. Dengan begitu, katanya, harus benar-benar terkelola sejalan dengan mandat konstitusi demi kepentingan rakyat, masa sekarang maupun mendatang. “Jangan sampai karena ketidakcakapan pemimpin mengelola sumber daya alam, anugerah berlipat ganda ini alih-alih menjadi berkah, justru jadi jebakan pembangunan.”

Dia berharap, KPU dapat mengangkat isu-isu prioritas dan penting di sektor energi dan tata kelola migas, pertambangan, serta sumber daya alam yang selama ini jadi permasalahan dan tantangan bersama.

“Ini penting agar dapat jadi bahan diskusi dan pendidikan politik bagi kandidat, peserta pemilu, maupun pemilih untuk perkembangan demokrasi, substantif dan rasional,” katanya.

Sejumlah aspek penting yang menjadi masukan, katanya, antara lain mengenai aspek ketahanan energi baik sisi konsistensi kebijakan dan reformasi regulasi, strategi pencadangan dan pengusahaan, pengembangan infrastruktur dan hilirisasi, pengendalian dan pengawasan. Juga soal fiskal dan subsidi energi, maupun agenda transisi energi dari berbasis fosil ke energi terbarukan yang bersih bagi lingkungan dan berkelanjutan.

“Kemudian aspek tata kelola sumber daya alam. Baik sisi pengelolaan perizinan dan kontrak, dinamika desentralisasi, hilirisasi dan divestasi, pengelolaan penerimaan negara dan pajak, penerapan sistem anti-korupsi, hingga mitigasi dampak sosial dan lingkungan dari pengelolaan sektor energi dan sumber alam,” katanya.

Maryati juga mengapresiasi KPU, yang telah terbuka dan menerima masukan publik dalam penyelenggaraan pemilu 2019 ini.

Sumber: Mongabay.co.id

 

 

Penyusunan RPJMN Sektor Kehutanan Masih Berbasis Ekonomi?

• Draf RPJMN 2020-2024 sektor kehutanan sedang disusun dengan lima elemen penataan ulang (redesain) pembangunan hutan Indonesia, yakni redesain pemerintahan hutan, pemanfaatan hutan, pemantauan hutan, pengelolaan hutan dan jasa/nilai hutan
• Hutan masih dilihat hanya sebagai sumber ekonomi untuk menaikkan pendapatan ekonomi hingga kian menyusut dan melepaskan emisi karbon dan menaikkan suhu bumi serta mengancam keberlanjutan kehidupan manusia
• Kalau menganut pembangunan berkelanjutan yang memuat sustainabilitas sistem ekonomi, sosial dan ekologi, maka pola pertanian harus berubah dari deforestasi ke pertanian yang menciptakan nilai tambah sumber daya alam
• Perlu ada cara berpikir baru dalam penetapan perencanaan nasional kehutanan. Begitu pula pola pikir perencanaan pembangunan dari mengeksploitasi hutan jadi menyelamatkan hutan untuk kehidupan manusia.

 

 

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/ Bappenas) menggelar konsultasi publik nasional untuk penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024 sektor kehutanan. Berbagai kalangan menilai draf RPJMN masih berpola pikir ekonomi semata.

”Ini terlalu economy oriented, tak ada aspek ekologi dan tidak ada aspek sosial. Bisa tidak kita bongkar dokumen ini?” kata Emil Salim, Menteri Lingkungan Pertama Indonesia memberikan catatan kritis soal draf background study RPJMN ini.

Dia menekankan, penyusunan RPJMN perlu mengubah sudut pandang, tak hanya pembangunan ekonomi juga mempertimbangkan lingkungan dan sosial.

Saat ini, katanya, pola pikir dan perencanaan harus diubah, dengan menempatkan penyelamatan ekosistem hutan sebagai fokus afar fungsi ekosistem alami berjalan.

”Karena itu pola pikir perencanaan pembangunan harus diubah dari mengeksploitasi hutan jadi menyelamatkan hutan untuk kehidupan manusia,” katanya.

Selama ini, hutan selalu jadi sebagai sumber ekonomi untuk menaikkan pendapatan ekonomi. Dampaknya, hutan kian menyusut dan melepaskan emisi karbon hingga menaikkan suhu bumi dan mengancam keberlanjutan kehidupan manusia.

Dalam RPJMN itu, salah satu menggunakan pendekatan sistem ekologi yang terbagi dalam tujuh region, yang nanti akan dibagi lagi dalam ekoregion, yakni, Sumatera, Jawa, Bali Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

”Redesign pembangunan hutan dalam tujuh region mengabaikan kondisi geologis lempeng tektonis Euro-Asia, Australia, Pasifik, beda ekosistem akibat Wallace Line,” katanya.

Tak hanya itu, redisain pun dipengaruhi Samudera Hindia dan Pasifik pada kawasan khatulistiwa, serta dampak cincin api. “Hingga, perbedaan ekosistem dalam tujuh region ini pun mempengaruhi pembangunannya. Karakter hutan pada region itupun berbeda-beda.”

Perbedaan ekosistem dari masing-masing wilayah, katanya, harus diperhitungkan dengan pendekatan ekosistem mengacu sistem pembangunan berkelanjutan.

”Jika membangun Indonesia dengan alur pikiran keberlanjutan, ekologi, ekonomi dan sosial, perbedaan masing-masing ekosistem di pulau harus diperhitungkan,” katanya.

Dia bilang, melihat dari tutupan lahan nasional, kenaikan deforestasi terjadi karena lahan pertanian. Kalau melihat data 2000-2017, pola pertanian dengan pemberian lahan mencapai 50%, meski kontribusi ekonomi hanya 11% terhadap ekonomi nasional.

Emil melihat, ini jadi tak efisien dan merugikan lingkungan, melepas emisi karbon dan menghilangkan keragamanhayati.

Dengan pola pembangunan berkelanjutan yang memuat sustainabilitas sistem ekonomi, sosial dan ekologi, maka pola pertanian harus berubah dari deforestasi ke pertanian yang menciptakan nilai tambah sumber daya alam.

Emil juga menyoroti dalam dokumen ini tak ada peranan kedudukan dan kehidupan masyarakat adat yang erat kaitan dengan hutan itu sendiri. ”Hutan hanya dilihat sebagai pohon, air, karbon, untuk biodiversiti. Padahal, pemerintah mengakui sendiri kemampuan masyarakat adat dalam mengelola hutan secara berkelanjutan.”

Potensi korupsi kehutanan

Berdasarkan data Anti-Corruption Clearing House KPK hingga Mei 2018, terdapat 12 kasus korupsi sektor Sumber Daya Alam terutama sektor kehutanan, terkait penyalahgunaan wewenang dan penyuapan. Lebih 24 pejabat proses hukum. Bahkan, satu kasus Azmun Ja’far kerugian negara mencapai Rp1,2 triliun.

KPK menyatakan, korupsi tak semata karena sistem administrasi pemerintahan, juga persoalan kelembagaan, yakni, keterbukaan informasi, jejaring dan jaringan kekuasaan.

Hariadi Kartodihardjo, Guru Besar Kebijakan Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) menyebutkan, draf ini masih belum melihat ruh tata kelola dalam perencanaan itu. ”Fakta lapangan atau sosial politik tak pernah menjadi variabel utama. Ini selalu diasumsikan sebagai parameter pendukung,” katanya.

Begitu juga dalam penyelesaian masalah, tidak ada pemetaan sosial. Padahal, dalam penyusunan program atau kegiatan perlu ada informasi keragaman dan kedalaman masalah. Hal itu, katanya, tidak ada dalam penetapan tata kelola ini.

Begitu juga masalah kinerja, kata Hariadi, unit kerja di semua lembaga dipaksa mencapai outcome padahal kerja yang sesungguhnya hanya untuk capaian administrasi. ”Begitu juga rendahnya kapasitas lembaga dan ukuran keberhasilan biasa tidak menyatakaan kenyaataan keberhasilan di lapangan.”

Untuk itu, katanya, perlu ada cara berpikir baru dalam penetapan perencanaan nasional kehutanan.

 

 

***

”Hutan jadi masa depan kita, selain mendapatkan mata pencaharian, juga memberikan warisan generasi ke depan,” kata Nur Hygiawati Rahayu, Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Bappenas saat pemaparan draf background study RPJMN 2020-2024, di Jakarta, akhir tahun lalu.

Pada sektor kehutanan, draf studi RPJMN 2020-2024 jadi langkah pemerintah dalam mendesain ulang pembangunan hutan Indonesia. Nantinya, landasan redesain ini jadi peta jalan pembangunan hutan 2045.

Adapun lima elemen penataan ulang (redesain) pembangunan hutan Indonesia, yakni redesain pemerintahan hutan, pemanfaatan hutan, pemantauan hutan, pengelolaan hutan dan jasa/nilai hutan.

Melalui landasan itu, pada 2025, Indonesia sudah memiliki kemantapan penataan dan penggunaan kawasan hutan dan hingga 2045 sumber daya hutan bisa membawa pada kedaulatan pangan, energi, dan air.

“Tahun 2045, pergerakan ke depan kita tahu sumber daya hutan itu sangat erat dengan kedaulatan pangan, energi dan air. Kita ke depan akan menguasai pangsa pasar dunia dari produk hasil hutan.”

Pengembangan masterplan pembangunan kehutanan menuju 2045 ini berlandaskan sinergi rencana kehutanan tingkat nasional, rencana pembangunan jangka panjang, dan dokumen National Determined Contribution Indonesia.

Implementasi ini menggunakan prinsip, antara lain, menjembatani prinsip trade-off antara tujuan pertumbuhan ekonomi makro dengan tujuan nilai penting jasa ekosistem sumber daya hutan, mewujudkan proses pengambilan keputusan berlandaskan pengetahuan dan fakta (science and evidence based policy making process). Juga mengacu integrated landscape approach dan menerapkan prinsip transparansi dan partisipatif dalam menyusun kebijakan.

Dilihat kecenderungan, katanya, sumber daya hutan sekarang akan berkurang mengingat jumlah penduduk bertambah hingga keperluan lahan juga meningkat.

”Tentu dari tren kecenderungan, kita tidak bisa lihat dari kebutuhan ekonomi kemudian lingkungan, tidak bisa siapa yang dahulu tapi harus berjalan beriringan,” katanya.

Melalui langkah penataan kembali dan pengelolaan hutan, katanya, Indonesia mampu mencegah pelepasan emisi karbon ke udara dan tetap menjaga keragamanhayati.

Adapun, penyusunan redesain kawasan hutan ini, Bappenas menghitung antara lain melalui indeks daya dukung dan daya tampung lingkungan, kemudian berdasarkan wilayah yang memiliki high conservation value atau keragamanhayati dan penyimpanan karbon tinggi.

Berdasarkan draf masterplan redesain pembangunan hutan Indonesia, terdapat 72.330.909 hektar jadi arahan optimasi ke hutan lindung. Nur berharap, luasan hutan ini tidak berubah fungsi.

Kalau dihadapkan pada pilihan rehabilitasi, proses ini dinilai memerlukan waktu lama. Luasan hutan itu, katanya, sangat baik tak hanya dari sisi keragamanhayati, juga secara sosial konflik masih sangat kecil, bahkan tak ada.

Dia bilang, ada 7,4 juta hektar alokasi penggunaan lain (APL) yang memiliki nilai konservasi tinggi. “Kita harapkan ini dijaga, tidak ada izin baru. Meski tidak menutup kemungkinan sudah ada yang dibebani izin. Kalaupun iya, harus menggunakan proses yang berkelanjutan,” katanya.

Bappenas akan menawarkan kepada pemerintah daerah untuk menaikkan status seluas itu jadi kawasan hutan. Sedangkan kawasan hutan yang sudah terdegradasi jadi APL.

Luasan APL itu tidak berada di satu hamparan hingga jadi tantangan tersendiri. Sementara itu, ada kawasan hutan yang memerlukan rehabilitasi dan restorasi seluas 8.036.504 hektar.

Sumber: Mongabay.co.id

KLHK-BPS tanda tangani nota kesepemahaman pengembangan data lingkungan hidup

Jakarta (ANTARA News) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)  dan Badan Pusat Statistik (BPS) menandatangani Nota Kesepahaman
tentang Penyediaan, Pemanfaatan Serta Pengembangan Data dan Informasi Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk penyediaan, pemanfaatan serta pengembangan data dan informasi statistik lingkungan hidup dan kehutanan yang akurat, konsisten, berkesinambungan dan tepat waktu sebagai unsur penting perumusan kebijakan, strategi, rencana, program, pelaksanaan dan evalausi terkait lingkungan hidup dan kehutanan,” kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  Siti Nurbaya Bakar dalam acara penandatanganan nota kesepahaman itu di Jakarta, Senin.

Menteri Siti mengharapkan kerja sama pertukaran data dan informasi antara KLHK dan BPS dapat berjalan baik.

“Kerjasama KLHK dan BPS kami rasakan kebutuhannya setelah hampir lima tahun ini melaksanakan berbagai mandat tugas Rencana Kerja Pemerintah dari tahun ke tahun di mana Program Prioritas Nasional dimandatkan kepada KLHK rata-rata per tahun antara 57-79 persen dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Artinya, ada tugas berat KLHK untuk melaksanakan mandat pembangunan nasional bagi masyarakat,” ujarnya.

Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto menuturkan nota kesepahaman itu merupakan lanjutan dari kerja sama dengan KLHK.

“Kerja sama yang sudah terjalin dengan cukup baik tetapi ke depan saya berharap bahwa kerja sama antara BPS dan KLHK akan terus meningkat dan koordinasinya bisa lebih solid lagi,” tuturnya.

BPS secara rutin mengeluarkan data dan publikasi yang terkait hal dengan lingkungan hidup maupun kehutanan.

Secara rutin, BPS merilis publikasi mengenai statistik lingkungan hidup Indonesia.

Kita juga mengabarkan statistik sumber daya laut dan pesisir, indeks perilaku ketidakpedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup, potensi desa dan indikator tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) .

“Saya sungguh berharap bahwa penandatanganan nota kesepahaman ini akan mendukung tugas KLHK untuk menjaga kualitas lingkungan hidup, menjaga jumlah dan fungsi hutan dan juga merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumber daya alam,” tuturnya.

Sebaliknya bagi BPS, penandatanganan nota kesepahaman itu bermanfaat  karena dengan menggunakan berbagai data yang ada di KLHK, diharapkan BPS akan bisa menyusun indikator SDGs terkait dengan pilar lingkungan, penghitungan pertumbuhan ekonomi sub sektor kehutanan.

“Dan satu lagi yang sekarang sedang kita kerjakan adalah penyusunan system of enviromental economical accounting,” ujarnya.*

Sumber: Antara.news.com