Lokakarya Hutan Adat Pokja Percepatan Perhutanan Sosial Sumatera Selatan
Pagaralam – Target di tahun 2018, Kelompok Kerja Program Percepatan Hutan Sosial Provinsi Sumsel Menggelar kegiatan Coaching Clinic Verifikasi Teknis dan Fasilitasi Usulan Izin Perhutanan Sosial dalam rangka Identifikasi Potensi Calon Lokasi Hutan Adat dan Perlindungan Kearifan yang dilaksanakan pada tanggal 4-5 September 2018 di Gunung Gare Resort Villa & Hotel Pagaralam. Acara yang diselenggarakan […]
Terbitnya SK Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan GAPOKTAN Bukit Nanti Desa Mendingin
“Kita bisa menanam dengan aman, tidak perlu lagi takut diproses hukum..” Pinus Sumsel – GAPOKTAN Bukit Nanti mendapat SK Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan seluas 478 Ha. Suroyo Ketua dari GAPOKTAN Bukit Nanti Desa Mendingin mengatakan dengan adanya SK seperti ini jadi petani tidak perlu was-was lagi untuk […]
Tutup Usaha Pertambangan Malah Pariwisata Sulawesi Utara Tumbuh Pesat
Manado- Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey mengatakan, pelestarian lingkungan ikut mendukung majunya sektor pariwisata di provinsi berpenduduk lebih dari 2,5 juta jiwa itu. “Pemerintah provinsi berkomitmen menjaga kelestarian alam dan itu telah dibuktikannya dengan tidak menerapkan izin tambang baik dalam bentuk Kontrak Karya maupun Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang […]
PINUS Fasilitasi Perhutanan Sosial Skema Hutan Kemitraan di Desa Gunung Tiga dengan KPH Bukit Nanti
Pinus Sumsel, (25/08/2018) memfasilitasi Perhutanan Sosial Skema Hutan Kemitraan di Desa Gunung Tiga dengan UPTD KPH wilayah VI Bukit Nanti martapura, ini adalah salah satu program untuk percepatan pencapaian alokasi Perhutanan Sosial di Sumatera Selatan. Desa Gunung Tiga, salah satu sudut dari wilayah UPTD KPH Wilayah VI Bukit nanti Martapura yang terletak lebih kurang 1000 […]
Kementerian ESDM Buka Opsi Penghapusan Tunggakan Pertambangan
TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan sampai saat ini masih memverifikasi kondisi tunggakan penerimaan negara bukan pajak sektor pertambangan yang sulit ditagih sejak 2010 silam. Jika piutang setoran pertambangan ini benar-benar macet, Kementerian Energi membuka opsi untuk menghapuskan piutang tersebut dari kekayaan negara. “Kami harus pastikan dulu. Kalau bisa, kami […]