Coaching Clinic Verifikasi Teknis dan Fasilitasi Usulan Permohonan Izin Perhutanan Sosial Sumatera Selatan

Sebagai tindak lanjut dari Loka karya POKJA PPS Sumatera selatan yang telah dibahas sebelumya  pada tanggal tanggal 10 Juli 2018 mengenai Pra Coaching Clinic, maka pada tanggal 17 juli s/d 19 juli POKJA PPS Sumatera selatan mengadakan Rapat untuk membahas  mengenai kegiatan Coaching Clinic Verifikasi teknis dan Fasilitasi Usulan Perhutanan Sosial, Rapat tersebut  dihadiri oleh PKPS pusat, Tim Balai BPSKL Wilayah Sumatera, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Dinas POKJA PPS Sumatera selatan dan seluruh 45 Anggota Tim Verifikasi dan fasilitasi Usulan Permohonan Izin Perhutanan Sosial.

Ketua POKJA PPS Sumatera Selatan Prof. Dr. Rujito Agus Suwignyo, M.Agr sebagai pemimpin dalam rapat tersebut memberikan arahan yang positif agar kegiatan berjalan dengan baik  serta menyampaikan hasil Pra Coaching Clinic ” jemput Bola” Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Sumatera Selatan, selain itu juga ke 45 Anggota tersebut diberikan pembekalan oleh tim PKPS, BPSKL dan TP2PS pendampingan Fasilitasi Usulan  permohonan izin Perhutanan Sosial, dan pembentukan tim yang telah disepakati menjadi 29 Tim. (Grand Zuri Palembang 17 juli 2018)

Dari ke 29 Tim tersebut, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Menunjuk dua orang dari Pinus Sumsel yaitu Ir. Ahmad Muhaimin dan Rani Nova Riani Spd untuk memberikan kontribusi dalam kegiatan Coaching Clinic Verifikasi teknis dan Fasilitasi Usulan Perhutanan Sosial

Ir. Ahmad Muhaimin menambahkan bahwa “kembali kepada Komitmen PINUS  untuk percepatan Perhutanan Sosial di Sumatera Selatan dan misi untuk menciptakan good Goverment”, semoga kegiatan Coaching Clinic Verifikasi teknis dan Fasilitasi Usulan Perhutanan Sosial ini berjalan dengan baik. ujarnya

 

 

IZIN TAMBANG KHUSUS : Keputusan Lelang Ditentukan Pekan Ini

JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan bahwa enam wilayah izin usaha pertambangan Khusus bisa segera dilelang apabila tidak ada BUMN atau BUMD yang berminat.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Bambang Gatot Ariyono mengatakan bahwa keputusan untuk melelang wilayah izin usaha pertambangan Khusus (WIUPK) tersebut akan diambil setelah batas akhir BUMN dan BUMD memberi respons pada 17 Juli 2018. Jika ada wilayah yang tidak diminati, kementerian akan langsung menyiapkan mekanisme untuk dilelang.

“Kalau penawaran ini lewat, baru bisa dilelang. Nanti mekanismenya ditentukan lagi. Paling 1 atau 2 hari,” ujarnya, akhir pekan lalu.

Menurutnya, apabila BUMN dan BUMD tidak berminat untuk menggarap wilayah yang ditawarkan, bukan berarti prospek di wilayah tersebut buruk. Oleh karena itu, Bambang menilai bahwa hal itu justru menjadi peluang bagi pihak swasta.

“Kita melihatnya harus positif karena itu justru jadi kesempatan buat investor swasta masuk,” katanya.

Ilustrasi: Aktivitas pekerja tambang di Unit Bisnis Pertambangan Emas (UBPE) Pongkor, Desa Bantar Karet, Bogor, Jawa Barat, Rabu (14/9). – JIBI/Nurul Hidayat

Selain WIUPK, pemerintah juga akan melelang 10 wilayah izin usaha pertambangan (WIUP). Kewenangan untuk melakukan lelang ada di tangan pemerintah provinsi.

Bambang menuturkan bahwa instansinya sudah mengirim seluruh data yang diperlukan kepada pihak provinsi. Namun, dia belum bisa memastikan waktu pelelangan.

“WIUP yang berwenang lelang gubernur. Nanti terserah mereka kapan,” tuturnya.

Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk. Arie Prabowo Ariotedjo mengatakan bahwa perseroan belum menentukan WIUPK mana saja yang diminati. Namun, pembahasannya sudah dalam tahap finalisasi.

“Tanggal 16 Juli akan ditentukan. Masih finalisasi,” katanya kepada Bisnis.

Arie menjelaskan bahwa ada beberapa pertimbangan yang harus dipikirkan secara matang sebelum memutuskan untuk menggarap wilayah yang ditawarkan. Salah satunya seberapa cepat cadangan yang ada bisa dimonetisasi.

“Cadangan, kualitas, kelayakan. Harus bisa segera di-monetize,” tuturnya.

Terkait dengan ditetapkannya nilai kompensasi data informasi yang harus dibayar perusahaan, hal itu akan menjadi salah satu pertimbangan utama bagi perusahaan yang ingin mengikuti penawaran maupun lelang.

Dari 6 WIUPK dan 10 WIUP yang ditawarkan dan dilelang, total nilai kompensasi data informasi yang harus dibayar perusahaan mencapai Rp4,09 triliun.

Untuk WIUP, total nilai kompensasi data ialah Rp1,76 triliun dengan nilai tertinggi untuk satu wilayah mencapai Rp225 miliar.

Sementara itu, untuk WIUPK, kendati jumlahnya di bawah WIUP yang akan dilelang, total nilai kompensasi datanya ialah Rp2,33 triliun dengan nilai tertinggi untuk satu wilayah Rp984,85 miliar. (Lucky L. Leatemia)

Sumber : Bisnis Indonesia

Sukseskan Asian Games, KLHK dan Kemenkominfo Luncurkan SMS Blast Informasi Karhutla

Dalam beberapa waktu terakhir, penanganan karhutla juga memperoleh kemajuan yang signifikan. Kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun 2015, memberikan pengalaman berharga bagi Indonesia untuk melakukan langkah pencegahan agar tidak terulang kejadian serupa. Saat itu, Presiden Joko Widodo secara langsung memimpin dan menangani langkah-langkah penyelesaiannya di lapangan.
“Saat ini dapat dirasakan hasilnya, selama 2 tahun dan masuk tahun ketiga, tidak ada lagi transboundary haze (kabut asap lintas batas), tidak ada karhutla yang signifikan atau yang berarti. Dengan demikian, kita berhasil menangani hal itu. Upaya ini atas kerja keras semua pihak,” ujar Menteri LHK, Siti Nurbaya saat peluncuran Sistem Informasi Kebakaran Hutan dan Lahan Melalui SMS (SMS Blast), di Jakarta, Rabu (4/7).
Bertepatan dengan pelaksanaan ajang olahraga se-Asia, ASIAN GAMES ke XVIII, tahun 2018 di Jakarta dan Palembang, diharapkan sistem informasi melalui SMS blast ini, mampu memberikan edukasi bagi masyarakat untuk melakukan pencegahan karhutla yang ada di daerah mereka, terutama yang berada di kawasan pelaksanaan ajang ini dan daerah sekitarnya, seperti Provinsi Riau, dan Jambi.
KLHK menjalin kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), meluncurkan Sistem Informasi Kebakaran Hutan dan Lahan Melalui SMS (SMS Blast). Hal ini dirasa perlu dilakukan melihat peningkatan penggunaan ponsel pintar di masyarakat, sehingga penyampaian informasi lebih efektif dan langsung dapat diakses oleh masyarakat.
Sumber : Humas KLHK

Apakah Gubernur Sumatera Selatan yang Baru akan Peduli Program Hijau Berkelanjutan?

Dr. Najib Asmani, Staf Khusus Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Bidang Perubahan Iklim, sangat yakin jika konsep pembangunan hijau berkelanjutan atau South Sumatra Green Growth, akan tetap didukung pemimpin Sumsel yang baru. Pemilihan ini serentak dilakukan dengan kepala daerah lain di Indonesia, pekan terakhir Juni 2018.

Apa jaminannya? Konsep pembangunan yang diusung Gubernur Sumsel Alex Noerdin sejak 2014, telah mendapat dukungan Pemerintahan Jokowi-Jk, juga mendapat dukungan dari international seperti Inggris, Jerman, Norwegia, USA, serta berbagai lembaga international. “Mongabay juga terus memantau perkembangan program ini,” katanya, saat diskusi bersama Mongabay Indonesia di Rumah Sriksetra, Plaju, Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (7/6/2018).

Selain itu, konsep pembangunan tersebut telah membangun kemitraan di tingkat lokal dan international. Baik di perguruan tinggi, NGO, lembaga pemerintah, dan pelaku usaha. “Saya yakin gubernur Sumsel yang baru tidak menyiakan konsep yang sudah matang ini,” katanya.

Najib pun menjelaskan, pada Juli 2018 akan diserahkan draf peraturan daerah pembangunan hijau Sumatera Selatan ke Dewan Perwakilan Rakyat. “Ini sebagai jaminan hukum bagi gubernur yang baru, dalam menjalankan program yang bertujuan menyelamatkan umat manusia beserta makhluk hidup lainnya,” katanya. “Ini juga sesuai amanah Raja Sriwijaya yang tercatat dalam Prasasti Talang Tuwo,” lanjutnya.

Danau yang berada di lahan gambut. Foto: Rhett Butler/Mongabay.com

Muhaimin, dari PINUS Sumsel setuju jika konsep pembangunan hijau berkelanjutan diteruskan pemimpin Sumsel yang baru. “Itu memang sudah jadi pilihan terbaik para pemimpin di dunia saat ini,” katanya.

Tetapi, hendaknya perspektifnya jangan mengedepankan ekonomi hijau, juga terkait penyelamatan peradaban manusia. “Kita jangan dengan kondisi alam saat ini, tapi juga jangan dijadikan “mainan” dari kepentingan ekonomi global. Semua harus dilakukan atas dasar kepedulian melindungi lingkungan,” jelasnya.

Sementara sejumlah mahasiswa yang mewakili lembaga pers kampus dan pencinta alam seperti UIN Raden Fatah, Universitas Muhamammadiyah Palembang, mengharapkan gubernur yang baru mengutamakan kepentingan lingkungan hidup ketimbang pembangunan ekonomi yang selama ini tidak terbukti memperbaiki kualitas hidup rakyat.

“Sumber daya alam kian rusak, hutan habis, sumber energi fosil juga terkuras, tapi rakyat yang hidup di dekat sumber daya itu miskin. Ini artinya, pembangunan ekonomi hanya mitos,” kata Muhammad Ikbal dari UIN Raden Fatah.

Masyarakat Sumatera Selatan berharap, Gubernur Sumatera Selatan terpilih nanti akan peduli lingkungan. Foto: Taufik Wijaya/Mongabay Indonesia

Falasifah Jamil dari Universitas Muhammadiyah Palembang mengaku, konsep pembangunan hijau berkelanjutan belum dipahami sepenuhnya oleh mahasiswa. “Kami tidak pernah mendapatkan indormasi atau pengetahuan akan hal tersebut. Kami hanya paham jika pembangunan itu hasilnya adalah pendapatan atas uang atau dana yang besar, juga persoalan kerusakan lingkungan. Artinya butuh sosialisasi kepada kami, para mahasiswa, apa itu pembangunan hijau berkelanjutan,” katanya.

“Soal pemimpin peduli lingkungan hidup, itu jelas standar utama. Jika tidak? Kami bingung, sebab dampak kerusakan sudah dirasakan kita semua. Tidak hanya di Palembang, tetapi juga hampir semua manusia di dunia,” sambungnya.

Yandri Wijaya, pemuda tani dari Desa Perigi Talangnangka, Kabupaten OKI, berharap pembangunan hijau berkelanjutan mendorong dan memafasilitasi para sarjana untuk kembali ke desa, menjadi petani. “Jika para sarjana menjadi petani saya pikir ke depan Indonesia tidak akan krisis pangan. Orang pintar itu pasti berpikir cerdas, tidak gampang dibodohi penjahat sumber daya alam, dan peduli pada kepentingan orang banyak,” jelasnya.

Sebagai informasi, ada empat calon Gubernur Sumsel yang bertarung untuk periode 2018-2023 yakni Herman Deru, Ishak Mekki, Aswari Rivai, dan Dodi Reza.

copyright: Mongabay

Rapat Koordinasi Pokja PPS Sumatera Selatan

Untuk memindak lanjuti Hasil Lokakarya Pokja PPS Sumatera Seltan pada tanggal 3-5 April 2018 dan Lokakarya PPS RegioanalSumatera Juni 2018. Pada Tanggal 10 Juli 2018 Pokja PPS Sumatera Selatan telah mengadakan  Rapat Koordinasi  Pokja PPS Sumsel untuk melakukan  Pembahasan Isu-isu Percepatan Perhutanan Sosial khuusnya di Provinsi Sumatera Selatan.

 

Rapat Koordinasi tersebut diikuti oleh semua anggota Pokja PPS Sumatera Selatan dan di pimpin oleh Prof. Dr. Ir  Rujito Agus Suwignyo, M.Agr sebagai ketua Pokja PPS Suumatera Selatan. Beliau menyampaikan bebrapa hal terkait perkembangan sekaligus Capaian Pokja PPS Sumsel diantarnya :

Capaian Perhutanan Sosial  Sumatera Selatan  sampai dengan Bulan  mei 2018 yang diambil dari data bpskl juni 2018, Perhutanan dengan skema Hkm: 4.793 ha, HD : 25.105 ha, HTR: 4.635,45 ha, Kemitraan :10.000 ha, selain itu  perkembangan Perhutanan Sosial  di Provinsi sumatera Selatan sampai dengan bulan juni 2018 ada 24 usulan yang sdah terverifikasi dan menunggu SK seluas 38.068,14 ha (HKm, HD, HTR, dan kemitraan. Berdasarkan informasi dari tim kerja revisi PIAPS Sudah masuk data dari 4  KPH (banyuasin, Lalan sembilang, mekakau saka, dan meranti). Pokja PPS Sumatera Selatan juga akan melakukan coaching clinic pada tanggal 18 Juni 2018 dan pembentukan tim lapangan dalam rangka percepatan Perhutanan Sosial.

Pada saat ini Pokja  mempunya website yang bertujuan untuk memberikan informasi serta  perkembangan Perhutanan Sosial serta kegitan kegiatan yang sedang berlangsung maupun yang akan dikerjakan, bisa dikunjungi  di http://pokja-ppssumsel.org/  .Rapat koordinasi  masih berlangsung untuk menyepakati usulan-usulan yang akan di vertek pada tangga18 Juli 2018 nanti.

 

× Hubungi Kami Untuk Pemesanan